Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Maluku
  3. BI tidak jamin kerugian penggunaan mata uang digital
  • Minggu, 11 Februari 2018 — 19:06
  • 1537x views

BI tidak jamin kerugian penggunaan mata uang digital

Mengingat keberadaannya yang tidak jelas, mata uang virtual juga rentan digunakan untuk berbagai tindak kejahatan. Di antaranya pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ilustrasi. Pixabay.com/Jubi
ANTARA
Editor : Syam Terrajana
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Denpasar, Jubi - Bank Indonesia menyatakan bahwa pemerintah dan bank sentral tidak menjamin kerugian dari penggunaan mata uang virtual. Karena bukan merupakan sistem pembayaran yang sah dan telah dilarang dalam setiap transaksi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karana di Denpasar, Kamis, ( 8/2/2018) mengimbau masyarakat untuk menghindari mata uang digital itu. Sebab tidak ada aturan dan otoritas yang bertanggung jawab.

Bank sentral, lanjut dia, juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menjual, membeli atau memperdagangkan mata uang digital itu.

Causa menekankan,mata uang yang sah dan diakui sebagai alat pembayaran di dalam negeri adalah Rupiah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Mengingat keberadaannya yang tidak jelas, mata uang virtual juga rentan digunakan untuk berbagai tindak kejahatan. Di antaranya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Selain itu nilai mata uang virtual juga tidak wajar. Cenderung fluktuatif. Sehingga dapat mempengaruhi kestabilan sistem keuangan dan merugikan masyarakat.

Bank Indonesia sebelumnya mengindetifikasi ada 44 jenis usaha di Bali. Terdiri dari perhotelan, jasa sewa kendaraan, kafe, hingga paket wisata yang menggunakan mata uang digital jenis bitcoin.

Namun setelah ditelusuri bank sentral bersama kepolisian melalui media sosial dan informasi masyarakat, ke-44 jenis usaha itu telah memberhentikan penggunaan bitcoin.

Meski demikian, Causa mengatakan pihaknya akan mengintensifkan pengawasan ke sejumlah lokasi agar hal serupa tidak muncul lagi.

Senada dengan Causa, Kepala OJK Regional Bali dan Nusa Tenggara, Hizbullah mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan sanksi tegas apabila ada lembaga jasa keuangan yang mengakomodasi pemanfaatan mata uang virtual.

Hingga saat ini, lembaga jasa keuangan di Bali masih aman dan belum ada indikasi mendukung mata uang virtual.

Bitcoin, merupakan satu dari lima besar mata uang virtual di dunia seperti ethereum, ripple, bitcoin cash dan cardano dari total mencapai sekitar 1.300 mata uang virtual yang marak beredar. (*)
 


 

loading...

#

Sebelumnya

Finalisasi APBD, Gubernur Malut minta dampingan KPK

Selanjutnya

Pilkada, jangan mudah terprovokasi isu SARA

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 7310x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6318x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5908x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 4049x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe