Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nusa
  3. KPK tangkap tangan bacalon Gubernur NTT
  • Minggu, 11 Februari 2018 — 20:40
  • 1275x views

KPK tangkap tangan bacalon Gubernur NTT

"Memang ada kegiatan tim di lapangan, ada kepala daerah dari NTT yang diamankan dan sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (11/02/2018).
Ilustrasi KPK - Jubi/Dok.
ANTARA
redaksi@tabloidjubi.com
Editor : Edho Sinaga

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jakarta, Jubi - KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Ngada Marianus Sae, salah seorang bakal calon Gubernur Nusa Tenggara Timur dari PDI Perjuangan yang akan maju dalam Pilkada 2018.

"Memang ada kegiatan tim di lapangan, ada kepala daerah dari NTT yang diamankan dan sudah dibawa ke kantor KPK di Jakarta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu (11/02/2018).

Dari informasi yang dikumpulkan, kepala daerah yang terkena OTT itu adalah Bupati Ngada dua periode Marianus Sae. Marianus diketahui maju sebagai calon gubernur berpasangan dengan Emy Nomleni yang diusung oleh PDI-Perjuangan.

"Saat ini yang dibawa ke KPK ada dua orang termasuk kepala daerah, akan menyusul dari daerah lain di jadwal penerbangan sore ini untuk dibawa ke Jakarta," tambah Febri.

Namun, Febri belum menjelaskan lebih detil penerimaan uang dalam OTT tersebut. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status Bupati Ngada yang terjerat OTT ini.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menyikapi kasus Marianus Sae, salah satu bakal calon Gubernur NTT yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, baru kami secara kelembagaan akan menyikapi sepanjang masih dalam tahapan pilkada," kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturmas Adoe, Minggu (11/02/2018).  

Marianus Sae, Bupati Ngada dua periode itu adalah salah satu bakal calon Gubernur NTT periode 2018-2023 yang dicalonkan PDI Perjuangan.  Ia berpasangan dengan Emilia Nomleni, salah kader senior PDI Perjuangan NTT dari Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Maryanti mengatakan dalam Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 menyebutkan pergantian bakal calon atau calon dapat dilakukan oleh partai politik atau gabungan parpol atau calon perseorangan, dalam hal dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan.  Selain itu, berhalangan tetap atau dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

"Jadi berdasarkan aturan KPU tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kami hanya mengacu pada kekuatan hukum tetap dari pengadilan," ujarnya. 

Padahal, KPU NTT pada Senin (12/02/2018) akan menyelenggarakan pleno terbuka penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT 2018, dan akan dilanjutkan dengan pleno penetapan nomor urut bakal calon pada Selasa (13/02/2018). 

Menyikapi itu, Ketua DPD PDI Perjuangan NTT Frans Lebu Raya belum bisa dikonfirmasi terkait kasus yang menimpa salah satu bakal calon gubernur dari partai berlambang banteng moncong putih itu, karena sedang tidak berada di tempat. (*)

loading...

Sebelumnya

BI tidak jamin kerugian penggunaan mata uang digital

Selanjutnya

Harimau penerkam warga alami perubahan perilaku

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Berita Papua |— Sabtu, 17 Februari 2018 WP | 4723x views
Anim Ha |— Sabtu, 10 Februari 2018 WP | 2768x views
Penkes |— Senin, 12 Februari 2018 WP | 2663x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe