Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Blokade jalur Kokoda di PNG : Pembangunan belum wujudkan manfaat ekonomi
  • Senin, 12 Februari 2018 — 06:59
  • 806x views

Blokade jalur Kokoda di PNG : Pembangunan belum wujudkan manfaat ekonomi

Jonathan Pryke dan Paul Barker dari Lowy Institute mengungkapkan bahwa rakyat Papua Nugini dewasa ini memiliki standar kesehatan yang lebih rendah daripada pada masa penjajahan Australia sebelum tahun 1975.
Dengan melakukan blokade dan mencegah pengunjung asal Australia dari “tempat suci”bersejarah mereka seperti Trek Kokoda, kemungkinan keluhan masyarakat lokal untuk dipenuhi akan semakin meningkat. - ABC News/Eric Tlozek
Elisabeth Giay
Editor : Victor Mambor
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Dalam beberapa hari terakhir ini, sejumlah pemilik tanah setempat telah memblokir lokasi Owers Corner di ujung Jalur Kokoda yang terkenal di Papua Nugini. Mereka menyatakan bahwa mereka akan terus menghentikan akses wisatawan ke jalur tersebut sampai pemerintah PNG memenuhi tuntutan mereka.

Menurut juru bicara mereka James Enage, janji Pemerintah PNG akan manfaat ekonomi belum dipenuhi. Pusat-pusat kesehatan dengan tenaga medis terbatas dan kurangnya dana pendidikan menyebabkan kebencian yang terus memuncak di kalangan penduduk lokal. Keadaan ini terus berlangsung walaupun setelah pembentukan Inisiatif Kokoda, sebuah usaha bersama antara Pemerintah Australia dan Papua Nugini yang bertujuan untuk “meningkatkan kualitas hidup dan mata pencaharian masyarakat di sepanjang jalur bersejarah itu”.

Penutupan Jalur Kokoda (Kokoda Track) oleh pemilik tahan lokal ini bukanlah hal yang baru; penutupan serupa terjadi di akhir Jaluar Kokoda pada tahun 2009.

Penutupan yang terjadi saat ini adalah produk dari akumulasi isu-isu politik dan ekonomi yang kompleks yang mempengaruhi PNG, negara di Pasifik Selatan yang masih menghadapi konsekuensi dan dampak dari pemilihan umum kontroversial diakhir tahun lalu. Penutupan ini juga menyoroti hubungan yang rumit antara memori perang Australia dan bantuan pembangunannya terhadap area yang menjadi koloninya dahulu ini.

Bantuan Australia melestarikan “tempat suci” 
Jalur Kokoda kembali menerima perhatian Australia setelah kunjungan Perdana Menteri Paul Keating pada tahun 1992. Keating mencium “tempat suci” bekas medan perang tersebut, sebuah aksi yang menuai perhatian rakyat Australia .

Sejah tahun 2000an, semakin banyak pengunjung asal Australia melakukan pendakian trek yang sulit itu, menapak tilas rute bekas tentara Australia. Namun dengan naiknya jumlah pengunjung, tekanan kepada masyarakat setempat semakin meningkat.

Sebagai tanggapan atas meningkatnya ketidakpuasan masyarakat (yang berujung pada penutupan di tahun 2009), Program Inisiatif Pengembangan Kokoda dimulai pada tahun 2010 untuk memperbaiki standar kehidupan di daerah-daerah sepanjang jalur yang terpencil ini. Program itu mencakup berbagai layanan pendidikan, penyediaan infrastruktur dan perlengkapan kesehatan, dan pemeliharaan jalur itu sendiri.

Meskipun pemerintah Australia mengungkapkan bahwa mereka telah menempatkan beberapa layanan ini, demonstrasi di Owers Corner menunjukkan bahwa bantuan Australia tidak diterima naik oleh warga setempat yang dituju. Ini adalah masalah yang sering terjadi dalam program pemberian bantuan, terutama di daerah-daerah terpencil seperti di sepanjang Jalur Kokoda.

Agar penduduk lokal dapat menikmati manfaat dari pengunjung Australia yang terus meningkat di jalurnya, sangat penting untuk memastikan penerapan yang efektif dan berkelanjutan atas Inisiatif Kokoda.

Krisis kesehatan nasional di PNG
Semakin mempersulit masalah dengan program bantuan Australia adalah masalah dalam negeri PNG terkait dengan penyediaan layanan kesehatan ke seluruh PNG. Menurut Menteri Bayangan bidang Kesehatan dan HIV/AIDS, Joseph Yopyyopi, PNG sedang mengalami “krisis kesehatan”. Petugas kesehatan terus bekerja tanpa menerima gaji, dan banyak rumah sakit dan pusat kesehatan yang mengalami masalah dengan keterbatasan sarana kesehatan dasar dan obat-obatan.

Masalah dengan sektor kesehatan ini terjadi meskipun Perdana Menteri Peter O'Neill telah berjanji menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan gratis untuk semua orang. Namun, kalaupun ada perubahan, layanan dan kualitas kesehatan penduduk PNG telah menurun sejak O'Neill kembali ke jabatannya. Prospek untuk perubahan yang cepat pun sangat kecil mengingat situasi politik yang tidak stabil setelah pemilihan umum 2017.

Jonathan Pryke dan Paul Barker dari Lowy Institute mengungkapkan bahwa rakyat Papua Nugini dewasa ini memiliki standar kesehatan yang lebih rendah daripada pada masa penjajahan Australia sebelum tahun 1975. Mereka menjelaskan bahwa klinik-klinik kesehatan sedang mengalami krisis.

Olek karena itu, tidak mengherankan apabila masyarakat lokal yang kekurangan layanan kesehatan dan pendidikan mulai beralih ke demonstrasi.

Mencari keseimbangan antara blokade Jalur Kokoda dengan bantuan Australia
Melakukan penutupan atas jalur masuk ke “tempat suci” bagi orang Australia dapat dilihat sebagai langkah yang telah diperhitungkan secara matang dari pemilik tanah setempat. Dengan mencegah rakyat Australia untuk mengunjungi Jalur Kokoda, kemungkinan keluhan masyarakat lokal untuk  dipenuhi akan semakin meningkat.

Pemblokiran ini juga menunjukkan isu yang lebih besar di PNG, karena masalah yang dihadapi oleh rakyat PNG seperti Enage bukan masalah yang hanya terjadi kepada komunitasnya. Perbaikan besar-besaran diperlukan untuk meningkatkan layanan dasar di seluruh PNG - bukan hanya di sepanjang Jalur Kokoda.

PNG terus menerima bantuan keuangan dalam jumlah besar dari Australia. Menurut perkiraan anggaran tahunan 2017-2018 Australia, PNG akan menerima lebih dari AU $ 500 Juta, menjadikannya negara penerima bantuan terbesar dari Australia. Situasi alokasi bantuan ini sangat mirip dengan situasi pada pertengahan 1970-an, ketika bantuan kolonial untuk PNG mencakup dua pertiga dari anggaran “bantuan” Australia.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Department of Foreign Affairs and Trade; DFAT)  telah mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyediakan “manfaat  yang nyata dan berkepanjangan” kepada komunitas lokal di sekitar Jalur Kokoda. Namun blokade menunjukkan bahwa klaim itu tidak sepenuhnya benar. Meningkatnya penyedian bantuan dan tata kelola yang baik di PNG harus dilakukan apabila mereka ingin memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggal di dekat “tempat suci” ini. (*)

loading...

Sebelumnya

Relawan medis tekankan pentingnya pendidikan gizi di Pasifik

Selanjutnya

Setelah Samoa, Gita bergerak ke Nieu dan Fiji

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe