Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Nasib pangan lokal Papua di tangan Pemerintah
  • Senin, 12 Februari 2018 — 15:04
  • 1945x views

Nasib pangan lokal Papua di tangan Pemerintah

"Ketika pabrik petatas di Keerom, daerah potensi lain harus dimanfaatkan. Misalnya Kota Jayapura, Kabupaten Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi," kata anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi, perkebunan dan pertanian, Mustakim menjawab pertanyaan Jubi pekan lalu.
Ilustrasi masyarakat panen petatas – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 18:26 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Panganan lokal Papua seperti sagu, petatas (ubi jalar), keladi, dan singkong, kini mulai ditinggalkan masyarakat. Padahal, panganan lokal ini adalah potensi yang dapat dikembangkan. Namun, melestarikan pangan lokal tidak sepenuhnya tanggung jawab masyarakat.

Peran pemerintah, tentunya sangat penting. Tugas Pemerintah Provinsi harusnya tidak hanya membangun pabrik betatas yang kini sedang dalam proses pengerjaan, di Distrik Skamto, Kabupaten Keerom, namun perlu ada tindakan berkelanjutan.

"Ketika pabrik petatas di Keerom, daerah potensi lain harus dimanfaatkan. Misalnya Kota Jayapura, Kabupaten Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi," kata anggota Komisi II DPR Papua bidang ekonomi, perkebunan dan pertanian, Mustakim menjawab pertanyaan Jubi pekan lalu.

Mustakim mengatakan, pihaknya tidak ingin pembangunan pabrik betatas di Keerom yang akan menghabiskan puluhan miliar bernasib seperti pabrik betatas di Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Pabrik yang dibangun sekira tiga tahun lalu di perbatasan RI-Papua Nugini itu, kini mangkrak. Penyebabnya, tidak ada bahan baku.

"Pabrik petatas kan tidak hanya akan dibangun di Keerom, juga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Pabrik yang di Merauke itu, berhenti beroperasi karena ketersediaan bahan baku," ujarnya.

"Ketika kami meninjau pabrik di Merauke, masyarakat mengatakan, harga yang ditawarkan pabrik lebih murah dibanding jika dijual ke pasar," ucapnya lagi.

Peran pemerintah mencari solusi antara masyarakat dan pengelola pabrik, agar kedua pihak tidak dirugikan. Pemerintah harus menjadi penengah, sehingga masyarakat tetap termotivasi melestarikan pangan lokal, dan pabrik terus beroperasi.

"Sekarang pabrik petatas yang di Merauke tidak beroperasi karena tidak ada suplai bahan baku. Pemerintah tidak hanya membangun pabrik, tapi masyarakat dibina dalam melestarikan pangan lokal. Didukung bibit, operasional, dan peralatan," katanya.

 

Tepung petatas diminati pasar

Ketika ada hulu, pasti ada hilir. Ketika ada produksi, bahan baku dan sistem pemasarannya mesti dipikirkan. Dinas terkait perlu membentuk kelompok pengembangan hasil produksi petatas. Misalnya industri rumahan, agar tepung petatas dibuat berbagai jenis makanan.

Kata Mustakim, pihaknya pernah berkunjung ke Pasuruan, Jawa Timur melihat pabrik petatas di wilayah itu. Ternyata, tepung petatas begitu diminati di pasaran. Produsen di Pasuruan kewalahan memenuhi permintaan dari luar daerah, hingga luar negeri. Permintaan terkadang tidak dapat terpenuhi, karena hasil produksi minim akibat keterbatasan lahan betatas yang merupakan bahan baku utama.

"Kalau di Papua lahan cukup luas. Namun bukan berarti tidak butuh campur tangan pemerintah. Perlu ada keterlibatan pemerintah supaya semua bejalan,” ujarnya.

Kini dampak pabrik petatas di Keerom belum terlihat. Pabrik dalam tahap pembangunan, belum berproduksi, namun sejak kini, perlu ada upaya mempersiapkan bahan baku.


Gubernur buka peluang

Surat edaran Gubernur Papua, Lukas Enembe beberapa waktu lalu, yang mewajibkan mengkonsumsi pangan lokal setiap Selasa dan Kamis, merupakan peluang mengembangkan pangan lokal.

Salah satu sasaran surat edaran budaya makan pangan lokal Selasa dan Kamis, adalah intanstansi pemerintah, pihak swasta, kemudian perlahan diterapkan di masyarakat.

"Edaran gubernur ini wajib dilaksanakan. Kita biasakan mengkonsumsi pangan lokal. Ini peluang, karena gubernur sangat mendukung bidudaya pangan lokal," ujar Mustakim.

Keinginan gubernur ini perlu didukung semua pihak terkait. Tidak hanya jajaran pemerintahan di provinsi, namun hingga kabupaten dan kota. Pangan lokal yang merupakan ciri khas daerah harus diutamakan, dan bagaimana agar dapat dijadikan industri. Orang di luar Papua mungkin beranggapan, masyarakat Papua hanya mengkonsumsi sagu, petatas, keladi dan singkong, karena beras mendapat beras di Papua. Namun anggapan itu berbanding terbalik dengan kondisi kini. Kenyataannya banyak beras di Papua.

“Masyarakat sudah mengkonsumsi beras, bahkan hingga ke pelosok. Supaya budaya pangan lokal ini tidak tergerus, ya harus dibudidayakan," ucapnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe beberapa waktu lalu mengatakan, meski beras masih didominasi makanan pokok di Papua, namun produksi petatas khas pegunungan tengah Papua, terus meningkat.

“Namun kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan. Pengembangan produksi pangan lokal harus diperhatikan,” kata Enembe kala itu.

Menurutnya, penerapan kecintaan terhadap pangan lokal sudah diberlakukan setiap rapat dan kegiatan di instansi pemerintahan dan swasta di Papua.

“Saya berharap panganan lokal ini juga disediakan sebagai menu harian setiap keluarga di Papua,” ujarnya.

Sementara, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai mengatakan, perlahan masyarakat Papua harus dilepaskan dari ketergantungan beras subdisi pemerintah. Kalau pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Merauke lumbung pangan nasional untuk tanam padi, kenapa pemerintah provinsi dan kabupaten, tidak berinisiatif memprogramkan lumbung pangan lokal di Papua.

“Ini agar masyarakat tidak harus tergantung dengan raskin, dan salah satu solusi jangka panjang menjaga ketahanan pangan di Papua,” kata Gobai.

Menurut para ahli kesehatan, petatas alias ubi jalar memiliki banyak manfaat, yakni membantu kekebalan tubuh, mengatasi peradangan, mengatasi bronkitis dan asma, meredakan sakit artritis, untuk pencernaan, membantu mengatasi kanker, dan membantu menghentikan ketergantungan pada rokok, minuman, serta jenis narkotika tertentu. Selain itu, juga sangat baik untuk kesehatan pembuluh darah vena dan arteri. Konsentrasi betakaroten yang tinggi serta fosfor sangat baik bagi kesehatan mata dan kardiovaskular. (*)

loading...

Sebelumnya

Usaha perahu penumpang di Danau Sentani

Selanjutnya

Pedagang pasar Pharaa diminta manfaatkan lapak yang masih kosong

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe