Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Polemik Pilgub, Pansus: Investigasi ijazah Paslon, bisa saja
  • Senin, 12 Februari 2018 — 20:37
  • 1189x views

Polemik Pilgub, Pansus: Investigasi ijazah Paslon, bisa saja

“Ya kita bisa saja lakukan investigasi soal itu, menyurat ke Universitas untuk mencari tahu data Paslon tersebut apakah benar pernah menjadi mahasiswa di kampus A, itu bisa DPR Papua surati untuk minta data terkait,” kata Ketua Pansus Pilgub Papua, Thomas Sondogau yang ditemui wartawan diruang Pansus Pilgub Papua, Senin (12/02/2018).
Gedung DPR Papua – Jubi/Roy Ratumakin.
Roy Ratumakin
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pansus Pilgub DPR Papua mengeluarkan peringatan, bakal melakukan investigasi terhadap ijazah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan membeberkannya kepada publik. Investigasi ini dilakukan berdasarkan aturan Otonomi Khusus (Otsus), meski KPU Papua tidak memberikan ruang bagi Panitia Khusus (Pansus) dalam hal kewenangan verifikasi ijasah pasangan calon.

“Ya kita bisa saja lakukan investigasi soal itu, menyurat ke Universitas untuk mencari tahu data Paslon tersebut apakah benar pernah menjadi mahasiswa di kampus A, itu bisa DPR Papua surati untuk minta data terkait,” kata Ketua Pansus Pilgub Papua, Thomas Sondogau yang ditemui wartawan diruang Pansus Pilgub Papua, Senin (12/02/2018).

Pansus Pilgub menilai ada ketakuan dari KPU Papua, jika DPR Papua melakukan verifikasi terhadap ijazah paslon. Padahal dengan mengacu UU Otsus, sudah sangat jelas, Pansus atau DPR Papua punya kewenangan itu.

“Berdasarkan berita acara yang dimasukkan oleh KPU Papua bisa menjadi dasar Pansus menyurat resmi kepada lembaga untuk mengetahui riwayat studi Paslon,” ujarnya.

Boy Dawir selaku Anggota Pansus justru mempertanyakan kenapa KPU Papua terkesan membuat dokumen syarat calon dan syarat pasangan calon termasuk ijazah pasangan calon adalah dokumen rahasia. 

Kata Boy Dawir, dokumen tersebut adalah dokumen terbuka, dan DPR Papua akan publikasi. Kalau KPU Papua mau tutupi soal ijazah pasangan calon, dipersilahkan, yang pasti Dewan mempunyai kewenangan mengurus sesuatu yang dianggap penting.

“Kalau KPU mau tutup silahkan. Kami akan minta ke Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) dan tidak mungkin pihak Uncen tidak memberikan data tersebut,” katanya.

Dikatakan, kalau KPU Papua tidak memberikan ruang untuk Pansus DPR Papua, hal ini tidak menjadi masalah, karena DPR Papua tetap akan lakukan investigasi soal ijazah ini, dan hasilnya akan direkomendasikan kepada KPU.

“Kita akan buka-bukaan ke publik, dan kami akan menggunakan dasar hukum Otsus untuk meminta data di setiap Universitas,” ujarnya.

Ia mengatakan, jika hari ini KPU Papua menyatakan Pansus Pilgub tidak punya kewenangan, maka itu sama saja KPU menyatakan UU Otsus tidak berlaku.

“Justru Pansus pertanyakan kenapa sampai Pleno tertunda hanya karena tidak ada rekomendasi dari MRP soal keaslian pasangan calon? Inikan lucu, KPU Papua pakai aturan mana sebenarnya,” terangnya.

Ditanyakan, apakah Pansus memiliki kecurigaan soal ijazah pasangan calon, sampai ngotot harus melakukan verifikasi, Boy Dawir menegaskan yang dilakukan DPR Papua hanya menjalankan aturan sebagaimana persyaratan calon.

“Kami minta dokumen keseluruhan jangan sampai, di SD namanya A, SMP namanya B bahkan SMA juga nama lain, lah ini kan harus kita cocokkan,” katanya.

Akhirnya kata Boy Dawir, sebagaimana kewenangannya dalam UU, DPR Papua akan melakukan verifikasi soal ijazah, jikapun ada temuan dalam ijasah tersebut, DPR Papua akan merekomendasikan kepada KPU Papua, dan selanjutnya itu urusan dari KPU Papua dan Tim Pasangan Calon.

“Kita sifatnya hanya memberikan rekomendasi, urusan selanjutnya tinggal KPU sama tim Paslon silahkan saling gugat,” ujarnya.

Boy menegaskan tidak ada pesan sponsor di tubuh Pansus Pilgub hanya karena sebagaian besar koalisi dari salah satu Paslon ada di Pansus. (*)

loading...

Sebelumnya

Polemik Pilgub, Ketua Pansus: Jangan cuma salahkan kami

Selanjutnya

Polemik Pilgub, KPU Papua tunda penetapan Paslon

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe