Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. KPK RI diminta umumkan calon kepala daerah Papua yang terjerat korupsi
  • Selasa, 01 November 2016 — 21:46
  • 1452x views

KPK RI diminta umumkan calon kepala daerah Papua yang terjerat korupsi

“KPK RI umumkan saja ke masyarakat Papua karena kalau rakyat sudah berikan suara 15 Februari 2017, dan calon yang terpilih akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI, itu namanya KPK memicu konflik di Papua,” ujar dia.
Kantor KPK RI - tempo.co
Agus Pabika
Editor : Zely Ariane
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – KPK RI diminta umumkan nama-nama calon pemimpin Papua pada Pilkada 11 Kabupaten/Kota 2017 di Provinsi Papua yang masuk dalam raport merah korupsi, sebagaimana yang dilakukan sebelumnya terkait seleksi calon menteri di kabiner Jokowi.

Hal itu diungkap Marinus Yaung, pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik dan HAM FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura. “Kalau bisa KPK RI langsung umumkan ke publik di Papua tentang calon-calon kepala daerah dan keluarga intinya yang sedang dalam penyelidikan KPK RI tetang tindak pidana korupsi,” katanya kepada Jubi di Kampus FISIP Uncen Waena Jayapura, Senin, (31/10/2016).

Menurut dia, dari laporan masyarakat Papua ke KPK RI sudah ada sebenarnya calon yang tersangkut dan menjadi tersangka korupsi di Papua. “KPK RI umumkan saja ke masyarakat Papua karena kalau rakyat sudah berikan suara 15 Februari 2017, dan calon yang terpilih akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI, itu namanya KPK memicu konflik di Papua,” ujar dia.

Meski demikian, dirinya juga mengharapkan agar azas praduga tak bersalah juga diperhatikan, agar pesan moral KPK RI, tidak sampai merugikan hak politik dan hak konstitusional seseorang untuk dipilih dan memilih dalam Pilkada mendatang.

Marinus mengajak rakyat untuk jeli melihat persoalan korupsi ini, “agar kedepannya tidak hidup dalam penderitaan, karena kepala daerah yang dipilih hanya mencari harta kekayaan bagi dirinya sendiri dan keluarga, serta teman-teman dekatnya,” kata dia lagi.

KPK RI telah membuka loket khusus penerimaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan maju dalam pilkada serentak pada pertengahan September lalu. Namun loket khusus kini telah ditutup.

Selain itu, dalam rangka pengawasan Pilkada, KPK juga telah mengeluarkan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor: SE-03/01/06/2015 Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Dan Penberian Tanda Terima Dalam Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*)

loading...

Sebelumnya

Tanpa penguatan masyarakat, kawasan konservasi untuk siapa?

Selanjutnya

Jakarta salah paham hubungan Australia-Pasifik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 32875x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 8921x views
Polhukam |— Kamis, 13 September 2018 WP | 6428x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 5716x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5583x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe