Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Jakarta salah paham hubungan Australia-Pasifik
  • Selasa, 01 November 2016 — 21:53
  • 2170x views

Jakarta salah paham hubungan Australia-Pasifik

"Mereka adalah negara-negara berdaulat. Khususnya terkait Kepulauan Solomon, negara itu berhak mengangkat persoalan West Papua sebagai negara berdaulat juga, dan Australia tidak berada dalam posisi yang baik untuk menganjurkan mereka hal berbeda,” ujar Dr. Firth.
Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu - tempo.co
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Jakarta dianggap salah paham terkait hubungan Australia dengan negara-negara kawasan Pasifik ketika Menteri Pertahanan RI, Ryamizard Ryacudu mendesak Australia untuk tidak campuri urusan negara lain sekaligus menganjurkannya mengatakan hal yang sama pada negara-negara Pasifik.

Pernyataan Ryamizard di Forum 2+2 antarkedua negara di Bali belum lama ini, seperti dilansir RNZI, meminta Canberra agar bicara ke Honiara agar tidak mencampuri urusan West Papua.

Hal itu dikritik sebagai salah paham oleh peneliti dari Universitas Nasional Australia, Program Society and Governance in Melanesia, Stewart Firth kepada RNZI, Selasa (1/11/2016).

"Mereka adalah negara-negara berdaulat. Khususnya terkait Kepulauan Solomon, negara itu berhak mengangkat persoalan West Papua sebagai negara berdaulat juga, dan Australia tidak berada dalam posisi yang baik untuk menganjurkan mereka hal berbeda,” ujar Dr. Firth.

Andhyta Firselly Utami, Master Kebijakan Publik di Harvard Kennedy School, di dalam opini kritiknya yang dilansir rappler.co minggu lalu, mengatakan diplomasi Indonesia soal “kedaulatan” dan “integritas nasional” tidak akan menguntungkan Indonesia.

“Hal yang sama akan dikatakan negara-negara lain juga, padahal isu Papua sudah melampaui logika ini. Pembatasan terhadap organisasi seperti Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional di Papua adalah bukti kemunafikan Indonesia di dalam negeri terkait isu HAM,” ujarnya. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

KPK RI diminta umumkan calon kepala daerah Papua yang terjerat korupsi

Selanjutnya

Ada makanan atlet "APBD dan APBN" di Asrama PPLP?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe