Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Anim Ha
  3. Distribusi Rastra terlambat, pedagang ‘nakal’ naikkan harga beras
  • Kamis, 15 Februari 2018 — 16:57
  • 1050x views

Distribusi Rastra terlambat, pedagang ‘nakal’ naikkan harga beras

beras bulog dijual berkisar Rp20.000 - Rp25.000per kilogram. Padahal di kota harga beras bulog berkisar antara Rp11.000 sampai Rp 12.000 per kilogram
Jatah beras sejahtera bagi masyarakat di kampung-kampung yang sedang dibongkar di gudang Bulog Sub Divre Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Yustinus Boywen (27), warga Kampung Alatep, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke bercerita banyak tentang mahalnya harga beras di tingkat pedagang di kios-kios, kala jatah beras sejahtera (rastra) terlambat didistribusi oleh distrik.

Pedagang dengan sesuka hati menaikkan harga beras menjadi sangat tinggi tanpa mempertimbangan dan memperhitungkan sulitnya masyarakat mencari dan mendapatkan uang,.

Yustinus menuturkan pedagang menjual beras bulog berkisar Rp20.000 - Rp25.000per kilogram. Padahal di kota harga beras bulog berkisar antara Rp11.000 sampai Rp 12.000 per kilogram.

Meski demikian, karena ‘tuntutan perut,’ mau tidak mau, warga kampung tetap membeli dengan menyesuaikan pula  kondisi keuangan yang dimiliki.

“Itulah realita yang kami hadapi di kampung ketika jatah rastra terlambat distibusi. Kami terpaksa membeli juga,” katanya.

Kepala Kampung Alatep, Jeina Maula Gebze mengakui jatah rastra untuk masyarakat di kampungnya, sering datang terlambat. Kala itu, harga beras 15 kilogram dapat dijual pedagang  menembus Rp175.000. “Mau tidak mau, kita tetap membeli, karena kebutuhan dalam keluarga. Untuk menunggu jatah rastra, agak sulit karena sering terlambat didistribusikan dari tingkat distrik,” katanya.

Selama ini, lanjut dia, rastra yang didistribusi dari kota ke distrik, melalui jalur laut. Sehingga saat datang  musim gelombang, seperti saat ini, kapal tak beroperasi.

“Ini juga menjadi salah satu persoalan yang mestinya harus disikapi serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke,” katanya.

Menghadapi mahalnya harga beras, pada 2017 Jeina sempat mengajak masyarakat membuka lahan padi hingga 15 hektare. Saat itu warga menghadapi kendala teknis. Salah satunya adalah saluran drainase yang belum dibangun.

“Akibatnya, saat musim hujan datang, banjir langsung menggenangi lahan warga yang telah ditanami padi,” ujarnya.

Beberapa waktu lalu, lanjut Jeina, pihaknya pernah mengusulkan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Merauke agar dibangun saluran drainase. Saat itu, beberapa staf langsung ke Kampung Alatep dan melihat kondisi lahan yang sudah dibuka. “Rencananya,  dibangun drainase. Setelah mereka pulang, sampai sekarang, tak ada tindaklanjut,” ungkap dia.

Masyarakat setempat, katanya, sangat berharap drainase dikerjakan. Sehingga ketika lahan digarap dan ditanami padi, tidak terendam banjir lagi.

“Percuma saja kalau masyarakat kerja setengah mati membuka lahan dan menanam anakan bibit padi, namun terakhir harus ‘gigit jari’ lantaran terendam banjir,” tegasnya.

Jatah rastra 54 ton untuk tiga bulan sekali

Kepala Distrik Okaba, Fransiskus Kamijay menjelaskan, saat jatah rastra untuk masyarakat di tujuh kampung didistribusikan, harga beras di tingkat pedagang akan turun. Itu hukum ekonomi.

Fransiskus mengaku sering mendapat laporan masyarakat. Sebagai tindaklanjutnya, ia memberikan teguran dan mengingatkan pedagang menjual dengan menyesuaikan kemampuan masyarakat.

“Kita harus akui bahwa masyarakat sulit mendapatkan uang. Sehingga harga di tingkat pedagang, perlu ditekan ketika rastra terlambat didistribusi ke kampung,” katanya.

Jatah rastra untuk tujuh kampung di Distrik Okaba sebanyak 54 ton yang didstribusikan setiap tiga bulan. Ia mengaku biasanya tak ada kendala.

“Kalau datang musim hujan, rastra tertahan di kota, lantaran memperhitungkan juga dengan gelombang laut. Karena saat itu gelombang tinggi dan angin kencang, kami juga perlu mempertimbangkan keselamatan,” ujarnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Moses Kaibu menambahkan, beberapa minggu lalu, dirinya berkunjung ke beberapa kampung, salah satunya di Kampung Wambi. Ia menemukan masyarakat terlambat mendapatkan rastra. “Saya tidak tahu alasan mendasarnya. Ini menjadi suatu catatan untuk diangkat dalam sidang dewan nanti,” tegasnya.

Moses mengaku, ketika rastra tak ada, masyarakat membeli beras bulog dari beberapa pedagang yang berjualan di Kampung Wambi. “Ya, karena tuntutan perut, sehingga warga harus membeli, meskipun harganya sangat mahal,” tuturnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, Urbanus Kaize belum bersedia memberikan penjelasan, dengan alasan baru beberapa bulan menduduki jabatan tersebut.

“Saya minta maaf adik wartawan, untuk sementara belum bisa berbicara. Nanti saya akan koordinasikan terlebih dahulu dengan kepala bidang. Sehingga tidak salah dalam memberikan penjelasan,” katanya.

Dia berjanji dalam waktu dekat, memberikan statement terkait harga beras maupun kopra di kampung-kampung di Distrik Okaba yang dikeluhkan masyarakat. (*)

loading...

Sebelumnya

Kadis PU Merauke diingatkan bangun komunikasi baik dengan provinsi

Selanjutnya

Rp5 miliar disiapkan Pemkab Merauke perbaiki jalan Bian-Okaba

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe