close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nabire Membangun
  3. Panwas dan Parpol Kabupaten Nabire deklarasikan tolak politik uang
  • Sabtu, 17 Februari 2018 — 08:46
  • 1609x views

Panwas dan Parpol Kabupaten Nabire deklarasikan tolak politik uang

Deklarasi dihadiri oleh 14 dari 16 Partai politik (Parpol) di Nabire, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, KPU dan sejumlah undangan lain.
Panwas dan 14 Parpor saat foto bersama Asisiten I Sekda Nabire dalam deklarai politik uang dan sara. Rabu (15/02/2018) – Jubi/Titus Ruban
Titus Ruban
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Nabire, Jubi – Panitia pengawas pemilu (Panwas) bersama partai politik di Kabupaten Nabire, mendeklarasikan penolakan politik uang serta politisasi suku, agama, ras dan antar golongan (Sara) pada pemilihan Gubernur Papua tahun 2018. Deklarasi dihadiri oleh 14 dari 16 Partai politik (Parpol) di Nabire, TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, KPU dan sejumlah undangan lain.

“Deklarasi untuk mengawal pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur tahun 2018 dari praktek  politik uang dan politisi Sara,” kata Ketua Panwas Kabupaten Nabire, Adriana Sahempa, Rabu (14/2/2018)

Ia menyebutkan politik uang di Papua lebih dikenal dengan serangan fajar atau pembagian uang yang biasanya mendekati hari H, bahkan saat pelaksanaan. “Biasanya ada pihak yang menawarkan barang maupun uang kepada pemilih untuk memenangkan salah satu kandidat,” kata Sahempa, menjelaskan.

Sedangkan politik uang menurut pengertian Panwas, memberikan atau menjanjikan uang atau barang dengan  tujuan agar penerima memilih calon tertentu.  Sahemba mengharap masyarakat Nabire sadar dan paham tentang praktek politik uang dan SARA sehingga melaporkan kepada kami.

“Sebab ketentuan ini sudah diatur di dalam undang-undang. Jika menemukan hal tersebut maka akan ada sanksi yang akan diberikan,” katanya.

Asisten III Sekda Nabire, La Halim, mengharapkan pemilih pemula yang hendak menggunakan hak pilihnya sejak awal harus terdidik berpolitik secara baik.

“Politik yang jujur, santun dan adil harus diajarkan. Bila dari awal berpolitik yang baik maka pasti ke depan tidak macam – macam,” ujar Halim.

Halim juga mengharap Panwas dan KPU mensuksseskan Pilkada Gubernur nanti pemilih mampu menentukan pilihan yang tepat. (*)

loading...

Sebelumnya

Ini pesan bupati Isaias saat Bintek dana perimbangan

Selanjutnya

Jelang UKK, SMKN 1 Nabire butuh dukungan dana pemerintah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4957x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4353x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4136x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2555x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe