Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Panwaslu Jayawijaya: Kedapatan melanggar, paslon didiskualifikasi
  • Senin, 19 Februari 2018 — 20:51
  • 1425x views

Panwaslu Jayawijaya: Kedapatan melanggar, paslon didiskualifikasi

"Kita juga pantau apakah ada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut berbicara atau ada anak-anak di bawah umur yang mereka bawa terlibat langsung untuk kegiatan kampanye. Sampai saat ini memang belum ada temuan," terangnya.
Ilustrasi logo baru Bawaslu - Jubi/Bawaslu.go.id
ANTARA
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Wamena, Jubi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pilkada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua memutuskan, pasangan calon peserta pilkada 2018 hanya boleh melakukan kampanye terbuka sebanyak empat kali saja.

Informasi ini diperkuat oleh Ketua Panwaslu Jayawijaya Fredy Wamo. Kata Fredy dari jadwal yang diterima, kegiatan kampanye sudah dimulai tanggal 15 Februari dan akan berakhir 22 Juni mendatang.

"Berdasarkan jadwal yang kami terima ada empat kali kampanye, sebab satu dapil satu kali kampanye terbuka. Di Jayawijaya ada empat dapil dari jumlah keseluruhan distrik sebanyak 40 dan 328 kampung," kata Fredy di Wamena, Senin (19/2/2018).

Kendati hanya empat kali, namun Fredy memastikan anggota panwas baik di tingkat kabupaten hingga kecamatan serta petugas lapangan, akan terus memantau aktivitas kampanye yang saat ini dilakukan, baik kampanye terbuka maupun kampanye tertutup.

Ditanya soal apa saja yang menjadi pengamatan panwas, Fredy mengatakan, peserta pilkada baik pasangan calon dan tim suksesnya bahkan simpatisannya, tidak boleh menggunakan kendaraan dinas saat berkampanye, serta sangat tidak diperbolehkan melakukan aktivitas politik uang saat kampanye.

"Kita juga pantau apakah ada ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut berbicara atau ada anak-anak di bawah umur yang mereka bawa terlibat langsung untuk kegiatan kampanye. Sampai saat ini memang belum ada temuan," terangnya.

Fredy memberikan ultimatum yang tidak main-main. Menurutnya, jika kedapatan melakukan aktivitas yang melanggar, dan menjadi temuan panwas, maka pasangan calon peserta pilkada akan berpotensi gagal meneruskan tahapan selanjutnya dalam pesta demokrasi kali ini.

"Jika terjadi maka akan dilakukan diskualifikasi terhadap pasangan calon kandidat," tegasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

KPU Papua: Verifikasi OAP bapaslon selesai, tahapan dilanjutkan

Selanjutnya

Setelah penetapan paslon cagub, KPU Papua agendakan dua hal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6015x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5675x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3689x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe