Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Infrastruktur
  3. DPRP: Guru dan kepala sekolah di Papua minta dibuat perda perlindungan
  • Rabu, 02 November 2016 — 10:24
  • 2131x views

DPRP: Guru dan kepala sekolah di Papua minta dibuat perda perlindungan

"Ketika siswa itu ditegur guru, orang tua atau keluarganya ke sekolah mengancam guru dan lainnya, jadi bagaimana agar siswa dan guru sama-sama dilindungi haknya," kata Jhoni Banua Rouw.
Ilustrasi seorang guru sedang mengajar - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
Editor : Syofiardi
LipSus
Features |
Senin, 15 Oktober 2018 | 06:14 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 21:06 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 19:52 WP
Features |
Minggu, 14 Oktober 2018 | 12:30 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Anggota Komisi V DPR Papua Nason Uti menyatakan, para guru dan kepala sekolah meminta agar ada peraturan daerah (perda) atau peraturan gubernur (pergub) yang memberikan perlindungan kepada mereka dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Hal itu, katanya, disampaikan kepala sekolah dan guru ketika dengar pendapat dengan komisi yang membidangi pendidikan itu dengan para kepala sekolah dan guru SMA/SMK se-Kota Jayapura di salah satu hotel di Kota Jayapura, Selasa (1/11/2016).

"Kepala sekolah dan guru minta ada jamin atau perlindungan, karena selama ini terkadang ada siswa yang bertindak di luar aturan sekolah, melakukan kegiatan atau hal-hal yang tak diinginkan di sekolah, ketika guru menegur atau memberi hukuman, orang tua siswa tak terima, datang ke sekolah mengancam guru, kepala sekolah, bahkan beberapa kejadian sampai memukul guru," kata Nason, Selasa (1/11/2016).

Padahal, katanya sudah menjadi tugas utama guru untuk mendidik siswa di sekolah. Tak hanya dalam hal pelajaran, namun karakter dan perilaku siswa. Kecuali guru tersebut bertindak keterlaluan, misalnya membuat anak sampai berdarah, luka, tak mau mengajar anak.

Anggota Komisi V lainnya, Jhoni Banua Rouw mengatakan hal senada. Katanya, selama ini terkadang ada orang tua siswa atau pihak keluarga datang ke sekolah jika anak mereka ditegur atau disanksi guru lantaran berbuat kesalahan. Misalnya guru memberikan sanksi kepada siswa jika terlambat, jarang masuk belajar atau berbuat hal yang tak sesuai aturan di sekolah.

"Ketika siswa itu ditegur guru, orang tua atau keluarganya ke sekolah mengancam guru dan lainnya, jadi bagaimana agar siswa dan guru sama-sama dilindungi haknya," kata Jhoni Banua Rouw. (*)

loading...

Sebelumnya

Penyelesaian jalan trans Yalimo-Mamteng butuh Rp180 miliar

Selanjutnya

Jokowi semangat bangun listrik di Papua, PLN malah sering padamkan listrik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4800x views
Nasional & Internasional |— Jumat, 05 Oktober 2018 WP | 4689x views
Polhukam |— Selasa, 09 Oktober 2018 WP | 4180x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 3608x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe