Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Kadepa: DPR Papua jangan hanya urus pilkada
  • Selasa, 20 Februari 2018 — 19:39
  • 1079x views

Kadepa: DPR Papua jangan hanya urus pilkada

Ini dikatakan politikus Partai NasDem itu, lantaran lembaga dewan terkesan lebih mementingkan panitia khusus (pansus) pilgub Papua, dibandingkan pansus Tembagapura yang telah dibentuk November 2017 lalu, dan pembentukan pansus Asmat.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa - Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, pemerintahan, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, DPR Papua jangan hanya mengurusi pilkada atau pemilihan gubernur (pilgub).

Ini dikatakan politikus Partai NasDem itu, lantaran lembaga dewan terkesan lebih mementingkan panitia khusus (pansus) pilgub Papua, dibandingkan pansus Tembagapura yang telah dibentuk November 2017 lalu, dan pembentukan pansus Asmat.

“DPRP dan Majelis Rakyat Papua (MRP) ini jangan hanya bicara pilkada pada momen pilkada kini. Memangnya dua lembaga ini hanya mengurusi itu? Itu lebih penting kah daripada masyarakat yanng kini menghadapi banyak masalah,” ujar Kadepa kepada Jubi, Selasa (20/2/2018).

Menurutnya, KPU Papua kini telah menetapkan dua pasangan calon gubernur-wakil gubernur Papua. Ini menandai berakhirnya polemik yang melibatkan pansus pilgub DPR Papua, KPU dan MRP, terkait rekomendasi keaslian orang Papua pasangan calon yang ramai dibicarakan beberapa pekan terakhir.

“Verifikasi keaslian dari MRP ini sebenarnya biasa-biasa saja, hanya dibuat luar biasa,” ucapnya.

Katanya, akibat tahapan pilgub, DPR Papua mengesampingkan pansus Tembagapura dan pembentukan Asmat. Padahal, kedua pansus ini penting.

“Pansus pilgub dianggap lebih penting, dan mengesampingkan masalah utama yang menjadi kebutuhan masyarakat,” katanya.

Senada dengan Kadepa, legislator perempuan yang juga Sekretaris Komisi I DPR Papua Mathea Mamoyao mengaku malu, dan bingung harus menjawab apa, ketika masyarakat menanyakan kelanjutan pansus Tembagapura.

“Saya jawab, memang benar ada pembentukan pansus Tembagapura. Kami masih melihat apa saja yang akan dikerjakan pansus nantinya. Saya tidak dapat berbicara banyak, karena ini kebijakan pimpinan lembaga,” ujar Mamoyao.

Menurutnya, DPR Papua membentuk pansus Tembagapura untuk menangani masyarakat yang direlokasi dari area penambangan PT Freeport Indonesia November 2017, pasca serangkaian insiden penembakan di wilayah itu. Namun, hingga kini masyarakat merasa tidak nyaman dan tak mendapat bantuan maksimal. (*)

loading...

Sebelumnya

Setelah penetapan paslon cagub, KPU Papua agendakan dua hal

Selanjutnya

Pejabat yang terlibat kampanye harus cuti

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe