Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. DPR Papua : Sekarang ini orang dari luar Papua bebas masuk Papua begitu saja
  • Rabu, 02 November 2016 — 11:02
  • 1120x views

DPR Papua : Sekarang ini orang dari luar Papua bebas masuk Papua begitu saja

"Raperdasi ini perlu karena sekarang ini orang dari luar Papua bebas masuk Papua begitu saja. Tidak hanya lewat jalur laut, namun juga udara. Makanya perlu ada aturan yang mengendalikan masuknya penduduk ke Papua," kata Emus, Selasa (1/11/2016) petang.
Arus migrasi masuk ke Papua semakin tinggi seiring sarana transportasi yang semakin lancar - Dok. Jubi
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Dominggus Mampioper

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Pihak DPR Papua akan berupaya mendorong pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) Pengendalian Penduduk di Papua.

Anggota Badan Pembentukan Perdasi/Perdasus (BP3) DPR Papua atau yang dulunya bernama Badan Legislasi (Baleg), Emus Gwijangge mengatakan, pihaknya akan berupaya mendorong Raperdasi Pengendalian Penduduk tersebut disahkan dalam paripurna non APBD ketika sidang pembahasan APBD Induk Papua 2017 yang rencananya digelar beberapa waktu mendatang.

"Raperdasi ini perlu karena sekarang ini orang dari luar Papua bebas masuk Papua begitu saja. Tidak hanya lewat jalur laut, namun juga udara. Makanya perlu ada aturan yang mengendalikan masuknya penduduk ke Papua," kata Emus, Selasa (1/11/2016) petang.

Menurutnya, kebanyakan orang dari luar Papua masuk ke provinsi paling timur Indonesia itu tanpa tujuan jelas. Jika kondisi itu terus terjadi, akan membeni pemerintah daerah.

"Terkadang orang masuk ke Papua ini tanpa tujuan pasti. Rencananya dalam beberapa hari kedepan, kami akan melakukan harmonisasi Raperdasi Pengendalian Penduduk itu," ucapnya.

Katanya, jika Raperdasi itu nanti disahkan, Papua bukanlah provinsi pertama yang melakukan pengendalian penduduk. Beberapa wilayah di Indonesia telah melakukan hal itu. Misalnya saja Yogyakarta dan Batam, Kepulauan Riau.

"Beberapa waktu lalu kami BP3 DPR Papua studi banding ke dua daerah itu. Di Yogya misalnya, disana ada dua identitas kependudukan. Yang satu berupa surat ijin tinggal sementara dan lainnya berupa KTP untuk penduduk tetap. Pemerintah Yogya tak begitu saja menerbitkan KTP. Di Batam, orang yang datang tanpa tujuan jelas, diberikan ijin tinggal tiga hari. Setelah itu akan dipulangkan," katanya.

Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi kependudukan, Nioulen Kotouki mengatakan, pesatnya arus penduduk masuk ke Papua, membuat orang asli Papua kian tersingkir.

"Ruang gerak orang asli Papua kian sempit. Hampir berbagai sektor kini dikuasi orang dari luar Papua. Pengendalian penduduk perlu untuk memproteksi orang asli Papua," kata Nioulen.

Gubernur Papua, Lukas Enembe beberapa waktu lalu juga menyatakan, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi imigrasi besar-besaran ke Papua. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Sanggeng Berdarah menjurus ke pelanggaran HAM berat

Selanjutnya

MRPB tuntut penyelesaian, KOMNAS HAM Papua bertemu korban

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe