Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Emas ilegal asal Papua bebas dijual?
  • Rabu, 21 Februari 2018 — 13:43
  • 1884x views

Emas ilegal asal Papua bebas dijual?

“Penjualan emas itu harus ada izin. Tapi pembinaan dan pengawasan dinas ini tidak jalan. Ada penambangan tanpa izin. Penjualannya juga tidak diawasi. Akhirnya orang yang ada di kios-kios pinggir jalan bisa beli emas dari penambang. Dinas harusnya pro aktif,” ujar John NR Gobai.
Ilustrasi emas batangan - Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Papua, salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal memiliki beragam kekayaan alam, salah satunya adalah emas. Hampir seluruh wilayah Papua, khususnya di daerah pegunungan memiliki potensi logam mulia itu.

Namun, keberadaan logam mulia yang menarik minat investor datang ke Papua itu, selalu dirundung persoalan, seperti aktivitas penambangan rakyat, terutama di kabupaten yang berada di wilayah adat Meepago. Kemudian persoalan lainnya adalah perizinan.

Dimana terdapat di antara perusahaan yang memiliki izin penambangan, dan ada juga yang diduga melakukan eksploitasi secara ilegal. Persoalan ini tentu menggugah aktivis sosial yang juga Ketua Dewan Adat Daerah Paniai, John NR Gobai.   

“Sudah ada aturannya hanya tidak dilaksanakan. Ini ranah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mereka ini tidak kerja, hanya duduk di balik layar dan sibuk dengan Clear and Clean (CnC) perusahaan tambang,” kata John NR Gobai, yang selama ini mengadvokasi masalah tambang di wilayah Meepago kepada Jubi, Selasa (20/2/2018). 

Menurutnya, jika di dunia perbankan dikenal istilah pencucian uang, dalam pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang (mining loundering).  Pencucian hasil tambang biasanya dengan transaksi hasil tambang antara penambang ilegal dengan penambang yang memiliki izin. Cara ini dilakukan agar hasil penambangan ilegal menjadi barang tambang yang sah ketika beredar di masyarakat. 

Padahal dalam UU nomor 4 tahun 2009, tindak pidana pencucian barang tambang bisa dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. 

“Penjualan emas itu harus ada izin. Tapi pembinaan dan pengawasan dinas ini tidak jalan. Ada penambangan tanpa izin. Penjualannya juga tidak diawasi. Akhirnya orang yang ada di kios-kios pinggir jalan bisa beli emas dari penambang. Dinas harusnya pro aktif,” ujar John NR Gobai.

Membongkar mining loundering bukan perkara gampang. Dibutuhkan kerjasama semua pihak terkait. Apalagi kebanyakan aktivitas penambangan ilegal dilakukan di pedalaman, yang jauh dari pantauan pihak berwenang.  Namun, tidak hanya emas hasil tambang ilegal yang perlu diawasi. Penambangan ramah lingkungan pun tak boleh diabaikan.

Hal ini diatur dalam pasal 4 hingga pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 23 tahun 2008 tentang pedoman teknis pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas rakyat.

“Dinas harus bisa mengawasi dengan baik, bukan hanya tunggu di kantor saja. Dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan peraturan menteri ESDM juga diatur kawijiban pemegang izin usaha pertambangan (IUP),” katanya. 

 

Harus ada pengawasan

Menanggapi desakan aktivis ini, Anggota Komisi IV DPR Papua yang membidangi pertambangan, Decky Nawipa mengatakan hal yang sama. Menurutnya, dibutuhkan pengawasan dan ketegasan dinas terkait. 

Namun langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah provinsi adalah menertibkan IUP (Izin Usaha Pertambangan), baik yang sudah tidak berlaku maupun yang masih berlaku, harus dilakukan penataan ulang sebelum diterbitkan izin yang baru melalui satu pintu. Karena menurut Decky, selama ini terjadi tumpang tindih izin penambangan di Papua, ada yang dikeluarkan Dinas ESDM Papua, dan ada pula oleh pemerintah kabupaten.

“Masalah izin harus dikaji dan dilihat kembali. Selain supaya pengawasan di lapangan efektif, juga agar tidak menimbulkan gesekan antara perusahaan dengan masyarakat pemilik area penambangan,” katanya.

Lain halnya dengan Pemerintah Provinsi Papua, medio 2017 mereka mengklaim telah menerbitkan 57 izin pertambangan. Sebagian besar izin itu untuk perusahaan yang beroperasi di wilayah adat Meepago dan saireri. 

Ditanya perihal ini, Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Elia I Loupatty kepada wartawan belum lama ini mengatakan, izin yang diterbitkan itu sudah melalui prosedur yang berlalu dan dibicarakan bersama masyarakat. 

“Tidak gampang keluarkan izin untuk tambang rakyat, rata-rata dikelola para pemegang ulayat,” kata Loupatty. 

Sesuai peraturan terbaru, izin usaha pertambangan rakyat saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM. Namun Pemprov Papua tidak akan mempersulit perizinan pertambangan, jika memenuhi syarat.

“Ini supaya tidak ada masalah hukum nantinya, karena terkait dokumen, itu sangat penting dalam usaha pertambangan,” ujarnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Peredaran senjata api dan amunisi di Papua, siapa dalangnya?

Selanjutnya

Bisnis wisata di Raja Ampat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Pilihan Editor |— Selasa, 25 September 2018 WP | 8331x views
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6336x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5956x views
Berita Papua |— Senin, 24 September 2018 WP | 4180x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe