Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. Dugaan ijazah palsu hingga keberatan penetapan, jadi aduan ke Panwaslu
  • Kamis, 22 Februari 2018 — 22:28
  • 1486x views

Dugaan ijazah palsu hingga keberatan penetapan, jadi aduan ke Panwaslu

"Di Puncak, ada satu permohonan sengketa keberatan dengan penetapan paslon dan satu lagi dugaan ijazah palsu salah seorang calon wakil. Ini aduannya keberatan dan satu pidana," kata Anugrah, Rabu (22/2/2018).
Suasana kantor Bawaslu Papua di sekitar Taman Imbi, Kota Jayapura, Rabu (22/2/2018) - Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di sejumlah Kabupaten di Papua, telah mendapatkan berbagai aduan terkait pelanggaran pilkada serentak, tahun 2018 ini. Komisioner Bawaslu Papua, Anugrah Pata mengatakan, tahapan pilkada yang diadukan ke panwas diantaranya, Kabupaten Mimika tiga aduan, Kabupaten Paniai dua aduan, Kabupaten Biak satu aduan, dan Kabupaten Puncak dua aduan.

"Di Puncak, ada satu permohonan sengketa keberatan dengan penetapan paslon dan satu lagi dugaan ijazah palsu salah seorang calon wakil. Ini aduannya keberatan dan satu pidana," kata Anugrah, Rabu (22/2/2018).

Untuk tahapan pemilihan gubernur-wakil gubernur Papua, baru terdapat satu aduan atau laporan ke Bawaslu, dengan terlapor KPU Papua, dan pelapor ini adalah kuasa hukum pasangan Lukas Enembe-Klemen Tinal (LukMen).

"Itu pun kami belum lihat. Kami hanya dapat informasi dari staf kami, karena tadi saya sedang menghadiri undangan rapat pansus pilgub DPR Papua," ujarnya.

Selain soal aduan, Bawaslu Papua juga kembali mengingatkan pasangan cagub-cawagub, segera menurunkan baliho iklan layanan masyarakat terkait program pemerintah, yang terdapat foto calon bersangkutan.

"Kami sudah menyurati tim kampanye paslon, tidak lagi menggunakan foto mereka pada iklan layanan masyarakat terkait program pemerintah. Setelah ditetapkan, aturan kampanye itu mengikat paslon dan tim kampanyenya," ucapnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena mengatakan, sudah menjadi tugas bawaslu atau panwas di daerah menerima aduan pelanggaran administrasi dalam tahapan pilkada. 

"Semua laporan pelanggaran akan ke panwas dan panwas yang akan memprosesnya," kata Fegie.

Menurutnya, untuk pelanggaran pidana menjadi ranah sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dan pelanggaran kode etik penyelenggara, merupakan tugas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (*)

loading...

Sebelumnya

Kuasa hukum LukMen laporkan KPU Papua ke Bawaslu

Selanjutnya

Terlambat laporkan dana kampanye, Paslon didiskualifikasi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe