Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Tanahnya diklaim Pemkot Jayapura, K30 mengadu ke Komisi I DPRP
  • Jumat, 23 Februari 2018 — 00:13
  • 1012x views

Tanahnya diklaim Pemkot Jayapura, K30 mengadu ke Komisi I DPRP

"Kalau dilihat dari aspek hukum mereka (BPN) sudah lalai. Kok dokumen negara bisa hilang. Kami berharap ada keterbukaan Pemkot Jayapura dalam masalah ini," ujarnya.
Suasana pertemuan komisi I DPR Papua dengan K30 dan BPN Papua, Kamis (22/2/2018) - Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Tiga puluh orang yang tergabung dalam kelompok 30 (K30) bertemu Komisi I DPR Papua (DPRP) bidang pemerintahan dan pertanahan, mencari solusi penyelesaian sengketa atas status lokasi pembangunan rumah sakit (RS) tipe C milik Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.

Dalam pertemuan, Kamis (22/2/2018) itu, selain dihadiri Komisi I DPRP dan K30, juga pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor perwakilan Papua. 

Wakil Ketua Komisi I DPRP, Tan Wie Long mengatakan, K30 ini memiliki sertifikat kepemilikan tiga dari empat hektar tanah yang kini di atasnya dibangun RS. Namun pada 2015, secara sepihak Pemkot Jayapura mengklaim tiga hektar tanah itu juga milik pemerintah, sehingga membangun RS di atasnya.

"Kami mengundang semua pihak untuk duduk bersama membicarakan solusinya. Ini pertemuan keempat. Kami memediasi keinginan Kelompok 30," katanya.

Menurutnya, K30 sudah memiliki sertifikat kepemilikan tiga hektar tanah lokasi RS sejak beberapa tahun lalu, ketika Provinsi Papua masih bernama Irian Jaya. Alih-alih diterima, sertifikat itu nyatanya tidak diakui oleh BPN, dengan alasan dokumen yang ada telah hilang.

"Kalau dilihat dari aspek hukum mereka (BPN) sudah lalai. Kok dokumen negara bisa hilang. Kami berharap ada keterbukaan Pemkot Jayapura dalam masalah ini," ujarnya.

Katanya, jika melihat sertifikat yang dimiliki Pemkot Jayapura, terjadi tumpang tindih kepemilikan. Tanah yang diklaim pemerintah, lokasinya sama dengan tanah milik K30.

"Kami harap BPN dapat memberikan bukti pendukung. Tidak hanya masyarakat yang dirugikan. Harus transparan, jangan ada keberpihakan. Masalah ini sudah hampir satu tahun ini," katanya.

Tan juga menjelaskan, jika nanti kedua pihak tidak menemukan solusi, satu-satunya cara adalah membawa masalah ini ke pengadilan, supaya mendapat keputusan hukum tetap.

"Kami dalam waktu dekat akan bertemu wali kota membicarakan masalah ini," ucapnya.

Sementara, Kepala BPN Papua Arius Yambe tidak berdiam diri terkait kasus ini. Kata dia, BPN Papua telah mengambil langkah salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 tahun 2016, untuk menyelesaikan masalah itu, dan menemukan letak masalahnya.

"Kami terus mencari dokumen di kantor dalam rangka mencari solusi yang terbaik. Artinya pengaduan ini harus ditindaklanjuti. Sekarang kan belum terbukti. Kami sedang mencari dokumennya," ucap Yambe.

Namun jika masih belum ditemukan solusi itu, maka pihaknya menyarankan masalah ini diajukan ke pengadilan. Jika memang diduga terjadi pengambil alihan lahan, pengadilan yang harus memutuskan, apakah itu benar atau tidak.

"Putusan itu menjadi pedoman. Kami di BPN berupaya mempersiapkan dokumen lebih baik," ujarnya.

Mantan kepala BPN Provinsi Irian Jaya, JS Sarpara yang menjadi konsultan K30 beberapa waktu lalu mengatakan, tanah seluas tiga hektar itu diberikan pemerintah kepada 30 orang anak asli Papua yang ketika itu selesai mengikuti pendidikan selama beberapa waktu di berbagai Kementerian di Jakarta.

Menurutnya, ketika menjabat Kepala BPN Provinsi Irian Jaya, dirinya yang menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada 30 orang tersebut.

"Ada bukti kepemilikan lahan yang sekarang dibangun rumah sakit, termasuk surat pelepasan adat dari pemilik tanah Lewi Ramla," kata JS Sarpara beberapa waktu lalu.

Namun kini tanah seluas tiga hektar itu dibangun RS dengan dasar BPN Kota Jayapura mengeluarkan hak pakai atas nama pemkot setempat. (*)

loading...

Sebelumnya

Lima bom ditemukan warga Sentani

Selanjutnya

Mahasiswa Mimika nyatakan boikot Pilkada Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe