close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Mahasiswa Mamberamo Raya kritisi lambatnya kinerja pemerintah daerah
  • Sabtu, 24 Februari 2018 — 05:07
  • 5526x views

Mahasiswa Mamberamo Raya kritisi lambatnya kinerja pemerintah daerah

“Kami tidak ingin hal tersebut terulang karena kinerja pemerintah daerah yang buruk,” katanya, Kamis (22/2/2018).
Ilustrasi Kantor Bupati Mamberamo Raya - Jubi/Ist.
Agus Pabika
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Mahasiswa menilai kinerja pemerintah daerah belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari beberapa kantor layanan masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya belum berjalan dengan baik.

Ketua Badan Koordinasi Mahasiswa Distrik Mamberamo Raya, Harun Iriori mengatakan, hingga 2017 pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya tidak berjalan baik. Realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan SPJ per kegiatan tahun anggaran 2017 beberapa dinas masih di bawah 40 persen.  Akibatnya, Pemerintah Pusat harus memotong dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya.

“Kami tidak ingin hal tersebut terulang karena kinerja pemerintah daerah yang buruk,” katanya, Kamis (22/2/2018).

Dia menambahkan, tahun ini masyarakat ingin merasakan layanan melalui dinas yang ada. Seperti layanan kesehatan, penerangan jalan, perumahan, dan lainnya.

Harun juga menyebutkan kinerja pemerintah daerah sangat lambat, lantaran sampai saat ini seluruh Dinas Kabupaten Mamberamo Raya masih menyusun Surat Perintah Jalan (SPJ). “Kami tidak mengintervensi kinerja pemerintah, kami hanya ingin mereka bisa bekerja sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama agar semua bisa berjalan tepat waktu,” tegas mahasiwa fakultas teknik Uncen kota studi Jayapura itu.

Sebagai penyambung suara rakyat, pihaknya berharap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya bisa lebih tegas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga mereka bisa bekerja mulai awal tahun 2018.

“Kalau Pemerintah Pusat terus memotong dana APBD, mau membangun Mamberamo Raya pakai apa? Pemotongan dana akan mempengaruhi program kerja,” cetusnya.

Apalagi, secara geografis Mamberamo Raya merupakan daerah yang agak sulit, sehingga membutuhkan uang banyak untuk pembangunan.

Luter, Mahasiswa Mamberamo Raya Kota Studi Jayapura menambahkan, Bupati Kabupaten Mamberamo Raya juga perlu memperhatikan kesehatan warganya supaya tidak mengalami hal serupa dengan Kabupaten Asmat.

“Karena setelah mengikuti beberapa informasi melalui internet, masih ada 16 kabupaten yang mengalami gizi buruk. Salah satunya daerah kami,” pungkasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Program padat karya diyakini kurangi pengangguran

Selanjutnya

Bank Indonesia dirikan BI Corner di tiga sekolah

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4944x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4318x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4010x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2522x views
Polhukam |— Selasa, 16 Oktober 2018 WP | 2470x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe