TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Saut Situmorang : KPK datang mendorong perubahan
  • Kamis, 01 Maret 2018 — 12:49
  • 515x views

Saut Situmorang : KPK datang mendorong perubahan

Sesuai undang-undang, KPK juga sebagai lembaga koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakan.
Peserta Rakor penandatanganan deklarasi dan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam di Papua - Jubi/Alex
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Wakil Pimpinan KPK, Saut Situmorang, mengatakan kehadiran lembaganya di Papua untuk mendorong perubahan. Hal itu sesuai undang-undang yang mengatur lembaga KPK sebagai lembaga koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan dan penindakan.

"Memang dalam undang-undang sebutkan seperti itu. Jadi jangan tersinggung ketika kami cerewet, karena undang-undang meminta kami untuk koordinasi, supervisi, monitor, pencegahan baru penindakan," kata Saut Sitomurang,  saat mendeklarasikan rencana aksi penyelamatan sumber daya alam di Jayapura, Kamis (1/3/2018).

Menurut Saut, penilaian pemberantasan korupsi di dunia diberi skala 1 hingga 100. Sedangkan Indonesia dimulai dari angka belasan, bahkan hingga tahun 2017 mencapai angka  37.

“Sedangkan tahun ini (2018) juga diberi angka 37, padahal KPK bermimpi bisa mencapai angka 50 di 2019,” kata Saut menjelaskan.

Kondisi Indonesia jauh dibanding negara Singapura dan Malaysia yang diberi angka 80 dan 50. Namun ia menjelaskan, sebelumnya ada delapan institusi yang menilai, tahun ini ada penambahan satu badan lagi penilai yakni Varieties Demokrasi.

Saut menyebutkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK mampu menaikan nilai menuju angka 19, namun itu tidak merubah penilaian karena hal ini tidak menarik bagi orang asing.

Justru yang menarik itu kata dia, setiap daerah membangun dengan kasih dan cinta mulai dari persoalan kebersihan, lingkungan, menghargai hak orang, sampai dengan penegakan hukum.

"Kalau ini tidak jalan mau OTT-nya sampai 500 pun Indonesia akan tetap (angka penilaian) 37, tapi cara ini tidak mungkin kami berhentikan, kalau kami punya bukti ya harus diproses dong," kata Saut menjelaskan.

Penjabat Sementara Gubernur Papua, Soedarmo, mengatakan Papua merupakan provinsi besar yang luas wilayahnya tiga kali Pulau Jawa dengan sumber daya alam sangat besar namun belum dikelola secara maksimal.

"Namun banyak kerugian terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari aturan-aturan, selain itu kurangnya SDM juga mempengaruhi," kata Soedarmo. (*)

loading...

Sebelumnya

Dandes dicurigai menjadi alat politik

Selanjutnya

Saut tak ingin ada pejabat Papua masuk KPK

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat