Freeport tak kunjung bayar, Pemprov Papua akhirnya gandeng KPK | BERITA PAPUA
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Papua Bangkit
  3. Freeport tak kunjung bayar, Pemprov Papua akhirnya gandeng KPK
  • Jumat, 02 Maret 2018 — 20:55
  • 2310x views

Freeport tak kunjung bayar, Pemprov Papua akhirnya gandeng KPK

"Harus ada tekanan, karena selama ini Freeport seolah-olah tidak menghiraukan putusan sidang. Untuk itu, kami harap KPK bisa membantu kami," pintanya.  
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen (kiri) didampingi staf saat menyerahkan dokumen PAP kepada Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua - Jubi/Alex.
Alexander Loen
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelesaikan tunggakan pajak air permukaan (PAP) PT. Freeport Indonesia terhadap pemerintah senilai Rp 5,6 triliun.

Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan, keputusan Pengadilan Pajak Jakarta sudah memenangkan pemerintah Papua, namun PT. Freeport sampai hari ini belum juga mau membayar tunggakan itu.

"Tadi kami sudah serahkan beberapa dokumen terkait masalah ini ke KPK, mudah-mudahan mereka mau membantu," kata Hery kepada wartawan, di Jayapura, Jumat (2/3/2018).

Hery menilai, sejauh ini Freeport sama sekali tidak menghiraukan putusan Pengadilan Pajak. Agar tak berlarut, KPK akhirnya meminta pemerintah Papua menyerahkan dokumen-dokumen PAP termasuk amar putusan perkara.

"Harus ada tekanan, karena selama ini Freeport seolah-olah tidak menghiraukan putusan sidang. Untuk itu, kami harap KPK bisa membantu kami," pintanya.  

Sementara, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua Maruli Tua mengaku, berkas PAP yang diterima itu merupakan penugasan dari pimpinan. Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya belum dapat memberi kepastian, terkait permintaan itu.

"Yang pasti kami di unit koordinasi supervisi pencegahan korupsi, terfokus pada rencana aksi pembenahan tata kelola pemerintahan. Namun terkait aspirasi (Pemprov Papua yang meminta KPK mendorong Freeport membayar pajak air permukaan), memang ada hubungan secara tidak langsung dengan kegiatan optimalisasi pendapatan daerah kemarin," ujar Maruli.

"Kami menangkap semangat yang disampaikan Pemprov Papua, tapi karena di KPK ada sistem dan mekanisme yang mesti kami laporkan dulu kepada pimpinan. Sehingga bila ada hal konkrit yang bisa dilakukan terkait PAP ini, akan segera kami koordinasikan dengan pemerintah Papua," sambungnya. (*)

 

 

loading...

Sebelumnya

Dianggap memberatkan, UMP 2018 diminta ditangguhkan

Selanjutnya

KPK: Aksi pemberantasan korupsi di kabupaten belum maksimal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe