Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Saireri
  3. Perusahaan tambang emas PT. Hanjun setahun beroperasi tanpa izin pemilik ulayat
  • Kamis, 03 November 2016 — 11:53
  • 1298x views

Perusahaan tambang emas PT. Hanjun setahun beroperasi tanpa izin pemilik ulayat

“Artinya ada dua kepemilikan hak ulayat yaitu Yesisiam Utara dan Yerisiam Selatan. Pertanyaannya, apakah perusahaan ini memiliki izin atau tidak, karena pemilik hak ulayat saja tidak tau,” katanya.
Aktivitas Perusahaan Tambang PT. Hnjun di Perbatasan Nabire Kaimana - Hubertino Hanebora
Titus Ruban
titus@tabloidjubi.com
Editor : Angela Flassy

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Nabire, Jubi – Sekretaris Suku Besar Yerisiam Gua, Hubertino Hanebora mendapatkan laporan sebuah perusahaan tambang yang diduga sudah beroperasi hampir setahun di perbatasan Kaimana-Nabire, namun baru diketahui masyarakat pemilik hal ulayat September lalu.

“Perusahaan ini namanya PT. Hanjun yang melakukan penambangaan di bantaran Sungai Wami tepatnya Wadioma dan Bebi yang berada pada dua wilayah Adat yaitu wilayah adat Yerisiam Utara yaitu kampung sima dan wilayah adat Yerisiam Selatan tepatnya kampung Yamor dan Erega,” ujarnya di Nabire, pekan lalu.

Hanebora mengatakan aktivitas perusahaan tersebut juga pada dua provinsi, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Artinya ada dua kepemilikan hak ulayat yaitu Yesisiam Utara dan Yerisiam Selatan. Pertanyaannya, apakah perusahaan ini memiliki izin atau tidak, karena pemilik hak ulayat saja tidak tau,” katanya.

Ia mengaku, Masyarakat Sima tidak tahu sama sekali. Baru pada Agustus 2016, Pemerintah Distrik Yamor dan Koramil Yamor meminta pihaknya ikut pada pertemuan, dan Masyarakat Sima baru tahu bahwa ada penambangan di tanah ulayat milik mereka.

Masyarakat Sima bersama Masyarakat Yamor sepakat menemui Pimpinan PT. Hanjun, namun mereka tidak ditemui. Upaya ini sudah dua kali dilakukan tapi perusahaan menutup diri bahkan Pimpinan perusahaan mengatakan perusahan tidak butuh masyarakat.

“Tidak ada urusan dengan kalian, kalau mau bicara silahkan ke Pemerintah.” ujar Hanebora menirukan perkataan Pimpinan PT. Hanjun.

Ditempat yang sama Sekretaris II Dewan Adat Papua John Gobay meminta Pemkab Nabire agar berhati-hati mengeluarkan izin penambangan.

“Kalau tambang ada pada dua provinsi, yang berwewenang mengeluarkan izin adalah kementerian terkait, bukan pemkab atau pemprov. Itu dalam undang-undang  No.4 Tahun 2009,” kata Gobay.

hingga berita ini diturunkan, jubi belum bisa mendapatkan keterangan dari Dinas pertambangan dan badan lingkungan hidup kabupaten Nabire terkait perusahan tersebut. (*)

Tinggalkan Komentar :

Sebelumnya

Perawat IGD demodamai di DPDR Nabire

Selanjutnya

Stok gula dan beras di Nabire jelang Desember aman

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe