TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Papua Bangkit
  3. KPK: Aksi pemberantasan korupsi di kabupaten belum maksimal
  • Jumat, 02 Maret 2018 — 21:37
  • 730x views

KPK: Aksi pemberantasan korupsi di kabupaten belum maksimal

"Hal-hal ini sebenarnya sudah menjadi aturan baku dalam menentukan perencanaan. Berbeda dengan Pemerintah Kota Jayapura yang sudah memiliki sistem perijinan yang cukup baik," kata Maruli, di Jayapura, Jumat (2/3/2018).
Sekda dan para pimpinan OPD saat foto bersama tim KPK usai pelaksanaan monitoring dan evaluasi - Jubi/Alex.
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai rencana aksi pemberantasan korupsi di beberapa kabupaten di Papua belum berjalan baik, kendati di tingkat Pemerintah Kota Jayapura dan Provinsi, yang sudah memiliki sistem yang mendukung rencana aksi pemberantasan korupsi.

Koordinator Supervisi Pencegahan KPK wilayah Papua, Maruli Tua mengatakan belum maksimalnya aksi pemberantasan korupsi karena ada kabupaten yang belum memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (Restra).

"Hal-hal ini sebenarnya sudah menjadi aturan baku dalam menentukan perencanaan. Berbeda dengan Pemerintah Kota Jayapura yang sudah memiliki sistem perijinan yang cukup baik," kata Maruli, di Jayapura, Jumat (2/3/2018).

Dirinya menyadari, ada kendala keterbatasan sumber daya manusia (SDM) maupun letak topografi kabupaten di Papua yang sulit dijangkau. Namun diyakininya, jika ada komitmen dari kepala daerah, maka segala tantangan akan bisa dilewati dengan baik.

"Disini yang terpenting adalah komitmen kepala daerah karena memang sampai saat ini masih ada dan bisa dibilang banyak diantara mereka menganggap program rencana aksi pemberantasan korupsi ini biasa-biasa saja," ujarnya.

Sementara untuk Pemerintah Provinsi Papua, Maruli Tua menilai, telah banyak kemajuan dalam rencana aksi pemberantasan korupsi, diantaranya pada penerapan aplikasi berbasis elektronik.

"Meskipun kami belum sampai pada pada tahap untuk memberikan nilai progres atau kemajuan yang dicapai Pemprov. Namun, kami lihat ada kemajuan yang cukup baik tapi untuk penilaian seperti apa belum bisa disimpulkan," kata dia.

Sementara, Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengakui, masih banyak pembenahan yang perlu dilakukan pemerintah terkait aksi pencegahan korupsi. Namun dirinya tetap mengapresiasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja keras menjalankan pencegahan korupsi terintegrasi selama beberapa tahun berjalan.

"Tentu monitoring dan evaluasi tidak akan berhenti sampai disini, semua akan berlanjut sampai mendapat hasil yang maksimal," pungkas Hery. (*)

loading...

Sebelumnya

Freeport tak kunjung bayar, Pemprov Papua akhirnya gandeng KPK

Selanjutnya

KPK: Siapa bilang Otsus Papua gagal?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat