TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Konflik Kwamki Lama tak kunjung beres, John NR Gobai: Hukum positif harus diberlakukan
  • Minggu, 04 Maret 2018 — 14:31
  • 511x views

Konflik Kwamki Lama tak kunjung beres, John NR Gobai: Hukum positif harus diberlakukan

"Belum pernah terlihat ada penegakan hukum positif yang memberikan efek jera kepada oknum pelaku. Malah membebani suku tertentu, keluarga dan daerah," ujarnya.
Diskusi publik yang dilakukan anggota DPR Papua, John NR Gobai dan rekannya Fery Omaleng dengan masyarakat Mimika, Sabtu (3/3/2018) - Jubi/John NR Gobai.
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, diminta untuk segera menuntaskan konflik antara warga di Kwamki Lama yang berulang kali terjadi. Pernyataan ini dilontarkan Anggota 14 kursi pengangkatan DPR Papua dari wilayah adat Meepago di antaranya Mimika, John NR Gobai.

Gobai mengatakan, permintaan itu disampaikan warga Mimika saat ia bersama rekannya, Fery Omaleng menggelar diskusi publik di taman belakang kantor Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme (Lemasa) Mimika, Sabtu (3/3/2018).

"Desakan yang sama juga datang dari Direktur Lemasa, Odizeus Beanal. Pemkab Mimika didesak segera mengambil langkah rekonsiliasi masyarakat dan merumuskan adanya badan untuk menciptakan rekonsiliasi dan perdamaian permanen," kata Gobai via telepon kepada Jubi, Minggu (4/3/2018). 

Menurutnya, sejak Kabupaten Mimika mendapat dana satu persen dari PT Freeport, konflik antar warga selalu terjadi berulang kali dalam kehidupan masyarakat setempat, walaupun berulang kali pula bupati dan jajaran Pemkab Mimika, DPRD, dan aparat keamanan mendamaikan kedua pihak yang terlibat perseteruan itu.  Namun upaya mediasi dan mendamaikan ini dianggap kurang efektif, karena benih-benih konflik masih ada. 

"Belum pernah terlihat ada penegakan hukum positif yang memberikan efek jera kepada oknum pelaku. Malah membebani suku tertentu, keluarga dan daerah," ujarnya.

Katanya, yang perlu dilakukan adalah semua pihak merumuskan dialog antara masyarakat untuk menggali akar masalah konflik. Apakah karena kebiasaan, adat atau karena kurang mendapat pelayanan dana satu persen, ataukah karena pelayanan pemerintahan.

Selain itu, harus ada regulasi provinsi tentang pelarangan konflik antar masyarakat atau mengatur penyelesaian masyarakat adat Papua.

Legislator Papua lainnya dari 14 kursi pengangkatan, Fery Omaleng ikut memberikan solusi. Menurutnya, Pemprov Papua, Pemkab Mimika, DPR Papua, DPRD Mimika, Lemasa dan Lembaga Masyarakat Adat Suku Kamoro (Lemasko), tokoh Masyarakat, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih, dan pimpinan denominasi gereja di Papua harus membentuk tim bersama untuk turun langsung ke Mimika.

"Duduk bersama masyarakat mencari akar masalah. Hasilnya dibuat kesepakatan dan dituangkan dalam regulasi daerah. Semua pihak harus mematuhi regulasi itu sebagai pedoman," kata Omaleng. (*) 

loading...

Sebelumnya

Keluarga anggota Polri yang tak lulus seleksi perwira mengadu ke MRP

Selanjutnya

Legislator DPRP: Kemana dana Rp 40 miliar untuk subsidi penerbangan?

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat