Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Meepago
  3. Omaleng dan Gobai: Freeport harus adil pada Amungme dan Kamoro
  • Senin, 05 Maret 2018 — 22:33
  • 1055x views

Omaleng dan Gobai: Freeport harus adil pada Amungme dan Kamoro

"Kami minta Freeport lakukan langkah nyata membantu juga  suku asli Kamoro di Pumako," tegas Ferry Omaleng kepada Jubi, di Jayapura Senin (5/3/2018).
John Gobai dan Ferry Omaleng saat Public Hearing bersama rakyat Kamoro di Hiripau, Mimika Papua, Sabtu (3/3/2018) - Jubi/John NR Gobai.
Benny Mawel
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendesak PT Freeport Indonesia bersikap adil terhadap seluruh rakyat pemilik hak ulayat terutama Amungme dan Kamoro.

"Kami minta Freeport lakukan langkah nyata membantu juga  suku asli Kamoro di Pumako," tegas Ferry Omaleng kepada Jubi, di Jayapura Senin (5/3/2018).

Kata dia, Freeport jangan hanya membantu lima kampung di Mimika, seperti kampung Nayaro, Tipuka, Ayuka, Koperapoka, dan Nawaripi Baru. Karena warga asli juga ada di Pumako yang bermata pencaharian nelayan, dan mereka membutuhkan bahan bakar, serta perahu yang layak untuk  melaut.

"Kebutuhan mereka saat ini akses untuk mendapatkan BBM. Keterampilan untuk menjalankan usahanya," katanya .

Masyarakat juga, menurut Omaleng, membutuhkan pasar nelayan yang layak dan yang bisa menarik perhatian pembeli ikan.

Sementara, rekan Ferry Omaleng sesama anggota DPRP, John Gobai mengatakan, perlu adanya aturan khusus yang mengatur nasib para nelayan ini.

"Saya melihat belum ada regulasi yang mengatur nasib nelayan. Kita mesti memikirkan Perdasus yang mengatur hak-hak nelayan asli," ungkapnya.

Kata Gobai, dirinya pernah membicarakan  masalah ini dengan Gubernur Lukas Enembe yang kini melakukan cuti kampanye. Enembe kata dia, menyarankan pentingnya naskah akademik.

"Saya sudah lapor ke Lukas Enembe, agar segera dibuatkan Pergub tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Tradisional dan wilayah pesisir di Papua," ujarnya. (*)


 

loading...

Sebelumnya

Lindungi nelayan lokal, Gobai ajukan Perdasus

Selanjutnya

Plt Bupati Paniai dibanjiri ratusan tamu

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6198x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5775x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3941x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe