TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Perjuangan Mama Papua di balik 108 tahun Kota Jayapura
  • Rabu, 07 Maret 2018 — 16:33
  • 699x views

Perjuangan Mama Papua di balik 108 tahun Kota Jayapura

“Apa yang Solpap lakukan selama 14 tahun harus dibayar dengan kepercayaan. Kekurangan, kekeliruan itu hal biasa. Agar kemitraan Solpap dan pemkot sah, harus ada perda, peraturan walikota, produk hukum lain yang berkekuatan hukum,” ucap Gobai. 
Pasar mama-mama Papua di Jalan Percetakan, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura - Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
[email protected]
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Kota Jayapura berusia 108 tahun, tepat 7 Maret 2018. Diusia ibu kota Provinsi Papua yang terbilang matang itu, Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano meresmikan pasar Mama-mama Papua di Jalan Percetakan, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Peresmian pada hari bersejarah Kota Jayapura itu menandai pasar dapat digunakan. Pasar berlantai empat yang didesain semi modern itu berdiri di atas lahan seluas 2.400 meter (eks lahan Perum Damri).  Pasar ini hasil perjuangan mama-mama pedagang asli Papua yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Asli Papua (Solpap) sejak 2003. 

Awal perjuangan itu diawali 14 tahun lalu. Mama-mama Papua menuntut pembangunan pasar permanen kepada Pemerintah Provinsi Papua. Mereka tak bosan turun jalan. Berteriak kepada anak-anak mereka yang memegang kebijakan di provinsi ini. 

Namun suara mereka ini tak mampu menggoyahkan nurani anak Papua yang memegang kendali pemerintahan. Para pemimpin di Papua kala itu, lupa mereka dibesarkan dan sekolah dari hasil keladi, betatas (ubi jalar), dan sagu yang dijual mama-mama. 

10 Desember 2015, Pemprov Papua memberikan pasar sementara untuk mama-mama. Lokasinya berjarak sekira 300 meter dari pasar permanen kini. Kebijakan ini tak lantas membuat mama-mama bungkam. Mereka terus memperjuangkan pembangunan permanen kepada pemprov dan DPR Papua.

Angin segar datang 2014. Joko Widodo (Jokowi) yang tepilih menjadi Presiden Indonesia berjanji mewujudkan pembangunan pasar permanen. Penantian panjang terjawab. 30 April 2016, Jokowi meletakkan batu pertama pembangunan pasar.

Pembangunan pasar rampung awal 2017. Namun mama-mama pedagang asli Papua belum dapat menggunakannya. Selain belum diresmikan, masih menyisakan berbagai masalah. Salah satunya tuntutan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang mengklaim pemilik ulayat. 

Ada kekhawatiran, setelah pasar diresmikan, ke depan pihak yang mengklaim pemilik ulayat lahan akan kembali menuntut ganti rugi.  Namun Legislator Papua, John NR Gobai yang sebelum hingga duduk di parlemen bersama Solpap menyuarakan nasib pasar mama-mama, tak khawatir akan itu

“Itu tanggung jawab wali kota. Sebagai anak Port Numbay (sebutan lain kota Jayapura), saya yakin beliau tahu apa yang harus dilakukan,” kata Gobai kepada Jubi, Selasa (6/3/2018).

Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada masyarakat pemilik ulayat, pedagang asli Papua di Port Numbay perlu diberi tempat dalam pasar. Ini telah dibicarakan Pemkot Jayapura ketika rapat bersama Solpap dan mama-mama pedagang asli Papua belum lama ini.

Kata Gobai, sudah menjadi hukum alam di mana-mana pemilik wilayah akan menuntut hak mereka. Selama mereka dapat diberdayakan, itu harus dilakukan. 

“Kami akan fasilitas supaya semua bisa berjalan baik. Apalagi kawan-kawan Solpap selalu mengedepankan musyawarah,” ujarnya.

DPR Papua katanya, juga akan mendorong pemerintah membina mama-mama pedagang asli Papua, meski kini Gubernur Papua, Lukas Enembe melakukan terobosan dengan memberikan dukungan dana pengembangan ekonomi kerakyatan kepada Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP). 

“Kami pasti kawal pemprov melakukan program pemberdayaan pedagang asli Papua,” katanya. 

Selain pemerintah, Bank Papua diharapkan mengambil peran itu. Memberikan kredit bunga ringan tanpa jaminan kepada pedagang asli Papua. 

Setelah diresmikan, tanggung jawab pasar akan dilimpahkan pemerintah pusat kepada Pemkot Jayapura bekerjasama dengan Solpap. Dalam pengelolaan pasar, pemkot jangan monopoli. Sebagai mitra, Solpap yang sudah 14 tahun mendampingi mama-mama pedagang asli Papua harus diberikan kepercayaan penuh. 

“Apa yang Solpap lakukan selama 14 tahun harus dibayar dengan kepercayaan. Kekurangan, kekeliruan itu hal biasa. Agar kemitraan Solpap dan pemkot sah, harus ada perda, peraturan walikota, produk hukum lain yang berkekuatan hukum,” ucap Gobai. 

Koordinator Solpap, Franky Warer mengatakan, pihaknya siap melaksanakan mandat mendampingi mama-mama pedagang asli Papua di pasar itu.

Ini bukan hal baru bagi Solpap. Selama belasan tahun, setia berjuang bersama mama-mama pedagang. Saat perjuangan membuahkan hasil, Solpap tak akan membiarkan mama-mama pedagang asli Papua berjalan sendiri. 

“Pembicaraan terakhir dengan wali kota, akan ada kegiatan untuk mama-mama. Kami Solpap akan lebih fokus pemberdayaan atau peningkatan kapasitas mama-mama,” kata Warer. 

Sementara, Sekretaris Solpap, Natan Tebai sependapat dengan John Gobai. Jangan abaikan Solpap. Solpap berperan besar dalam terwujudnya pembangunan pasar.

Ketika pertemuan Solpap dengan wali kota, dan Dinas Perindustian Perdagangan Kota Jayapura, 2 Maret 2018 disepakati pengelolaan pasar dilakukan Solpap. 

Pihaknya ingin jika pasar telah dilimpahkan ke Pemkot Jayapura, ada perda menjadi dasar hukum Solpap sebagai mitra pemerintah. Perawatan gedung dan hal lain yang berhubungan dengan birokrasi, akan ditangani pemerintah.

Mama-mama tak mau pemkot mengambil alih peran Solpap. Solpap yang selama ini mendampingi mereka. Mama-mama menyadari pasar ada karena pemerintah tak mampu mengorganisir mama-mama Papua. Mama-mama berjuang sendiri sejak 2003-2016 untuk mendapatkan pasar.

“Kami Solpap melihat pemerintah sebagai mitra. Kami hadir membantu pemerintah melaksanakan tugas mendampingi mama-mama, bukan menentang pemerintah,” kata Tebai. (*)

loading...

Sebelumnya

Mama-mama pasar Potikelek butuh magnet pembeli

Selanjutnya

Menentang ide relokasi Asmat

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Mamta |— Minggu, 10 Juni 2018 WP | 3066x views
Otonomi |— Minggu, 10 Juni 2018 WP | 2927x views
Pilkada Papua |— Selasa, 12 Juni 2018 WP | 2495x views
Anim Ha |— Selasa, 12 Juni 2018 WP | 2401x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat