TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. KPUD Manokwari Selatan terancam sanksi
  • Kamis, 08 Maret 2018 — 14:45
  • 641x views

KPUD Manokwari Selatan terancam sanksi

KPUD Manokwari Selatan terbukti melakukan kesalahan saat proses verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang (PBB). - CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Admin Jubi
[email protected]
Editor : Galuwo

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Setelah terbukti melakukan kesalahan saat proses verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang (PBB), Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan sanksi bagi KPUD Manokwari Selatan.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyatakan telah memberikan teguran langsung bagi para komisioner dan anggota KPUD Manokwari Selatan atas kejadian tersebut.

"Kami menganggap kesalahan di Manokwari Selatan itu sudah sangat merugikan. Kami sudah menegur mereka langsung, tapi tentu ada sanksi seperti apa, ya nanti kita lihatlah," kata Evi di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Evi menyebutkan salah satu contoh sanksi yang akan diberikan yakni tak merekrut atau memperpanjang kembali jabatan para komisioner KPUD Manokwari Selatan, jika mereka ingin melanjutkan jabatan ke periode berikutnya atau ke tingkat KPUD Provinsi.

Sanksi serupa akan berlaku juga bagi para penyelenggara pemilu di daerah lain yang melakukan kesalahan atau inkompetensi dalam bekerja.

Hal tersebut dilakukan agar komisioner KPU di daerah diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional di bidang penyelenggaraan dan tata kelola pemilu.

"Jadi ada catatan kinerja, bagi para penyelenggara yang sudah diketahui ada kesalahan itu pasti ke depannya tidak akan merekrut dia lagi," ujar Evi.

Evi tak ingin bertindak lebih jauh seperti memberikan sanksi represif berupa pemecatan bagi para komisioner KPUD Manokwari Selatan.

Ia beralasan bahwa pemecatan komisioner KPUD itu harus melalui kajian yang mendalam dan kewenangannya berada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Itu kan (kewenangan) DKPP, tapi kalau kami menganggap sudah sangat merugikan dan kesalahan itu seperti apa bobotnya, ya, nanti kita meminta itu untuk diproses," kata dia.

Evi juga mengaku tak ingin gegabah dalam memberikan sanksi yang represif terhadap para komisioner KPU di daerah-daerah seluruh Indonesia.

Pasalnya, pemberian sanksi yang represif justru berdampak dan menurunkan semangat bagi para anggota penyelenggara pemilu di daerah tersebut.

"Misalnya, ada penyelenggara di kabupaten atau kota yang kerjanya baik nanti bisa jatuh spiritnya," katanya.

Sebelumnya, KPU menyatakan PBB tidak memenuhi syarat untuk menjadi partai politik peserta pemilu 2019. Menurut KPU, PBB tidak memenuhi syarat keanggotaan pada tahap verifikasi di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat.

PBB kemudian mengajukan gugatan ke Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan sidang mediasi antara PBB dan KPU. Sidang adjudikasi antara PBB dan KPU telah diputuskan Bawaslu pada 5 Maret lalu.

Dalam persidangan adjudikasi PBB di Bawaslu, terungkap bahwa KPUD Manokwari Selatan sebelumnya telah menyatakan 16 parpol memenuhi syarat verifikasi di daerah tersebut pada 30 Januari-1 Februari lalu, salah satunya PBB.

Akan tetapi, dalam salinan lampiran berita acara, PBB dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) atau tidak sama dengan yang diucapkan dalam rapat pleno tersebut.

PBB sendiri kini telah lolos sebagai peserta pemilu 2019. Putusan itu ditetapkan lewat sidang putusan ajudikasi sengketa penyelenggaraan pemilu 2019 di Kantor Bawaslu di Jakarta, Minggu (4/3/2018).

Bagaimana nasib PKPI?

Sementara itu, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memastikan bakal mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Banding ini diajukan menyusul ditolaknya gugatan sebagai partai peserta pemilu 2019 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"PKPI atas petunjuk Pak Ketum sepakat untuk terus upaya hukum gugatan ke PTUN segera. Besok (Rabu (7/3/2018) kami ajukan," kata Sekretaris Jendral PKPI Imam Anshori Saleh di Kantor Bawaslu, Jakarta (6/3/2018).

Imam menuding Bawaslu kurang memperhatikan bukti-bukti dan permohonan yang diajukan PKPI. Karena alasan itu, PKPI akan meneruskan permohonan gugatan sampai ke tingkat PTUN.

"Kita yakin Bawaslu kurang teliti apa yang kita ajukan. Istilahnya kita itu yang selama ini berusaha untuk mengejar yang disebut keadilan," terang dia.

Secara umum, Imam merasa heran dengan putusan Bawaslu dan KPU. Musababnya, selama ini Imam bilang PKPI adalah salah satu partai yang turut serta dalam pemilu.

"Sampai kapan pun yang sudah eksis berkali-berkali pemilu lolos. Baru kali ini tak lolos jadi itu yang kita perjuangkan di PTUN," tegas dia.

Sebelumnya, Majelis Pemeriksa Bawaslu, Fritz Edward Siregar membeberkan sejumlah kekurangan persyaratan PKPI. Beberapa di antaranya adalah persyaratan kepengurusan yang kurang di banyak kabupaten kota.

"Tidak memenuhi syarat keanggotaan dan soal rekapitulasi nasional, dengan kekurangan Jatim 15 kabupaten/kota, Jateng sebanyak 26 kabupaten/kota, Jabar 15 kabupaten/kota dan Papua 17 kabupaten/kota," terang dia.

Fritz menjelaskan sebelumnya PKPI sudah menjalani proses mediasi namun tak menemukan hasil. Sidang ajudikasi pun sudah dijalankan namun lagi-lagi sejumlah bukti dan argumen dianggap tak bisa memperkuat permohonan.

"Permohonan pemohon ditolak, selebihnya keterangan saksi tak dipertimbangkan karena keterpenuhan persyaratan tak dipenuhi pemohon," terang dia.

Fritz juga menambahkan PKPI tak memenuhi syarat kepengurusan dari total 21 kepengurusan kabupaten/kota yang diminta. Hal ini semakin memberatkan permohonan PKPI untuk dikabulkan.

"Dari 21 yang diminta hanya mengajukan 20 kepengurusan. Dan dari angka itu 2 kabupaten tak memenuhi syarat. PKPI hanya mampu memenuhi syarat 17 kepengurusan," tutup dia. (CNN Indonesia)

loading...

Sebelumnya

DPR minta KPU perhatikan kinerja KPUD, setelah PBB menang gugatan

Selanjutnya

Dua negara Kepulauan Pasifik di garis depan dampak perubahan iklim

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat