Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Menanti realisasi subsidi penerbangan perintis
  • Jumat, 09 Maret 2018 — 15:27
  • 2085x views

Menanti realisasi subsidi penerbangan perintis

Lantaran tak ada kejelasan, Komisi IV DPR Papua yang membidangi perhubungan berencana memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Papua menanyakan hal ini.
Pesawat perintis saat mendarat di bandara Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya – Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi - Akhir September 2017 lalu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad menyatakan, pemprov bakal menganggarkan Rp 35 miliar untuk subsidi penerbangan perintis dalam APBD Papua tahun anggaran 2017.

Namun hingga kini, pihak DPR Papua terus mempertanyakan di mana subsidi penerbangan perintis itu. Apa kendalanya sehingga pencairan anggaran tak kunjung direalisasikan. Padahal subsidi perintis diharapkan dapat menekan harga kebutuh pokok di daerah pedalaman Papua.

Lantaran tak ada kejelasan, Komisi IV DPR Papua yang membidangi perhubungan berencana memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Papua menanyakan hal ini. Jika memang anggaran tersebut belum dipergunakan, keberadaannya harus jelas. Apakah ada di kas daerah atau di mana.

Anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau mengatakan, pihaknya bukan tidak melakukan pengawasan, namun masih menunggu realisasi anggaran itu.

“Secara resmi dari komisi, kami memang belum mempertanyakan itu ke dinas terkait, kalau secara person dari anggota, mungkin ada,” kata Thomas Sondegau kepada Jubi, Kamis 8 Maret 2018.

Jika dalam beberapa waktu ke depan penggunaan anggaran belum direalisasikan, Komisi IV DPR Papua akan memanggil Dinas Perhubungan Provinsi Papua menanyakan posisi anggaran itu. Apakah dikembalikan ke kas daerah, atau dipergunakan untuk hal lain.

Namun Sondegau yakin penggunaan anggaran subsidi penerbangan perintis tersebut akan direalisasikan. Ini hanya masalah waktu. Jika tak dapat direalisasikan dalam beberapa bulan ke depan,

“Kalau belum direalisasikan, kembalikan ke kas daerah untuk diluncurkan ke APBD perubahan tahun ini,” ujarnya.

Tak dapat dipungkiri, maskapai penerbangan perintis di Papua sangat membantu akses ke wilayah pedalaman yang hanya dapat dijangkau pesawat berbadan kecil. Namun terkadang berbagai faktor menghambat penerbangan pesawat perintis. 

Komisi IV DPR Papua berencana mengundang pihak maskapai pesawat perintis untuk menanyakan kendala yang dialami selama ini. Misalnya saja maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF), yang izin penerbangannya dibekukan Kementerian Perhubungan jelang akhir tahun lalu.

Padahal keberadaan maskapai itu selama ini sangat membantu masyarakat Papua di wilayah pedalaman. Kemungkinan, pertemuan dengan pihak maskapai penerbangan perintis itu diadakan usai pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) DPR Papua. Ini disebabkan kini pihak parlemen fokus pada pelaksanaan pesta demokrasi di Papua.

“Kami ingin mendengar langsung aspirasi maskapai. Apa kendalnya, jangan sampai seperti MAFyang sudah puluhan tahun melayani di Papua tapi dibekukan. Padahal sangat membantu masyarakat di Papua,” katanya.

Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Sinut Busup mengatakan pernah menanyakan keberadaan anggaran subsidi penerbangan ini ke Dinas Perhubungan, namun pihak dinas menyebut dana itu dikembalikan ke Bappeda.

“APBD provinsi belum, padahal anggaran dari APBN sudah berjalan. Sudah saya tanyakan, sampai kapan dana subsidi jalan. Waktu itu diusulkan Rp 80 miliar, dan di-launching Rp 40 miliar,” kata Busup.

Akhir September 2017, Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan, pemprov menggelontorkan anggaran senilai Rp35 miliar untuk operator penerbangan perintis di wilayah pedalaman.

“Ini subsidi biaya penerbangan dengan harapan dapat menekan harga bahan pokok di Papua. Subsidi ini bersumber dari APBD 2017 provinsi Papua,”  kata Muhammad Musa'ad ketika itu.

Penggelontoran dana subsidi penerbangan perintis baru pertama kali dimulai 2017,  jika program ini berjalan baik, Pemprov Papua akan meningkatkan lebih lanjut. Tidak hanya berhenti pada subsidi tetapi juga mengurus tata niaga.

“Kami ingin dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat Papua, khususnya yang bermukim di wilayah pedalaman,” ujar Musa'ad.

Jelang akhir tahun lalu, Kementerian Perhubungan membekukan izin terbang pesawat perintis milik maskapai MAF. Kebijakan itu diambil berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 2019 tentang penerbangan pasal 102, terkait maksimum pemberian izin angkutan udara bukan niaga yang melayani komersial.

Pembekuan izin MAF ini menuai protes dari beberapa pemangku kepentingan di Papua, karena kebedaraan pesawat MAF selama ini dianggap sangat membantu masyarakat di pedalaman.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Yanes Murib menilai, ini berdampak terhadap pelayanan penginjilan gereja-gereja kepada masyarakat di Papua.

“Melihat situasi yang ini, saya mengajak pimpinan gereja-gereja di tanah Papua, tokoh-tokoh gereja di seluruh Papua dan Papua Barat, tokoh adat, tokoh pemuda, seluruh rakyat Papua untuk menolak kebijakan pemerintah Jokowi yang telah mencabut izin penerbangan ini,” kata Murib.

Sementara maskapai Susi Air milik menteri Susi Pudjiastuti ini, melayani ruter perintis Jakarta, Medan, Balikpapan, Kendari, Bandung, Cilacap dan Sentani (Papua).

Namun nasib MAF tidak sampai di situ. Masih ada solusi yakni MAF dapat beroperasi namun melayani non niaga sesuai misinya, tanpa memungut biaya komersial.

Selain itu, MAF harus segera mengurus izinan jika ingin melayani penerbangan dengan memungut biaya kepada masyarakat. Menyarankan pemerintah daerah segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar rute penerbangan MAf sebagai rute penerbangan perintis.

Kini peluang penerbangan perintis dengan tujuan komersial akan jatuh ke tangan maskapai Susi Air dan Trigana Air yang selama ini juga telah melayani penerbangan perintis. (*)

loading...

Sebelumnya

Pemda Yahukimo kembali bangun rumah dan lapter untuk Korowai

Selanjutnya

Pelayanan kesehatan di Papua masalah hati

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe