Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Lingkungan
  3. Aktivis lingkungan : penuhi hak konstitutional OAP dan hukum berat perusak lingkungan
  • Minggu, 11 Maret 2018 — 20:03
  • 861x views

Aktivis lingkungan : penuhi hak konstitutional OAP dan hukum berat perusak lingkungan

Tuntutan itu terkait dengan hak dasar orang asli Papua masih diabaikan dan dibatasi, sementara alam dikampung halamannya diekploitasi.
Para aktivis lingkungan saat jumpa pers di kantor YPMD Kotaraja – Jubi/David Sobolim
David Sobolim
Editor : Edi Faisol

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi-Sejumlah aktivis l ingkungan  di Papua meminta agar hak konstitutional orang asli Papua (OAP) dan menghukum berat perusak lingkungan. Tuntutan itu terkait dengan hak dasar orang asli Papua masih diabaikan dan dibatasi, sementara alam dikampung halamannya diekploitasi.

“Termasuk hak menguasai, memiliki, mengelola dan menfaatkan tanah, hutan dan kekayaan alam yang selama ini diingkari,” kata aktivis lingkunga, dari Lembaga Swadaya Masyarakat Foker, Abner Mansai, (9/3/2018) di Jayapura.

Ia menyebutkan OAP justru belum dihormati dan lindungi secara sosial, bahkan menerima diskriminasi dan ketidak bebasan bereksperesi. “Itu masih dirasakan hingga hari ini,” kata Mansai menambahkan.

Menurut dia, praktik kekerasan penangkapan, penyiksaan tindakan brutal hingga korban jiwa yang melanggar hak asasi manusia ( HAM) masih terjadi Papua, yang ironisnya melibatkan apapratur Negara.

Hal itu membuktikan para elite politik dan pemimpin negara menggunakan kekuasan dan posisinya sebagai alat legitimasi untuk menguasai dan merampas hak-hak orang asli Papua. “Termasuk hak atas tanah dan kekayaan alam tempat tinggal penduduk asli,” katanya .

Kekayaan alam tersebut diberikan kepada sekelompok penguasa ekonomi lokal, nasional dan transnasional  yang semakin kaya serta melimpah modalnya, melaluii usaha komersial  pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, perikanan perkebunan serta pertambangan skala besar.

Deni Yomaki dari Walhi Papua, menilai masyarakat Papua ditipu oleh perambah hutan dalam bentuk perusahaan  besar  yang beroperasi di Papua.

“Padahal perusahaan itu tanpa izin yang jelas,” kata Yomaki.

Dia menjelaskan banyak perusahaan yang hanya barter dengan makanan dan jumlah uang sedikit untuk satu kayu yang kemudian dijual lebih mahal ke luar.

“Sedangkan peraturan khusus pemerintah Provinsi Papua yang dibuat pada tahun 2008 tidak begitu berjalan baik,” katanya. (*)

 

loading...

Sebelumnya

Menanti aliran air di Buper

Selanjutnya

Waspada, ketinggian air mulai meningkat di danau Sentani

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Polhukam |— Jumat, 11 Mei 2018 WP | 6374x views
Domberai |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 2477x views
Polhukam |— Jumat, 18 Mei 2018 WP | 2406x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1399x views
Koran Jubi |— Sabtu, 12 Mei 2018 WP | 1195x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe