Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Opini
  3. Mengakhiri kekerasan bersenjata di Papua
  • Senin, 12 Maret 2018 — 08:21
  • 3965x views

Mengakhiri kekerasan bersenjata di Papua

Maka muncul pertanyaan: Mengapa TPN melakukan kekerasan hanya terhadap anggota POLRI dan TNI? Apakah hal ini terjadi secara kebetulan?
Ilustrasi - Dok. Jubi
Admin Jubi
Editor : Victor Mambor
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh : Neles Tebay

KEKERASAN fisik antara aparat keamanan dan orang Papua masih mewarnai kehidupan di Papua dan bisa terjadi kapan saja. Pada bulan lalu, terjadi dua kali aksi kekerasan bersenjata yakni di Timika, Kabupaten Mimika (3/2), dan di Sinak, Kabupaten Puncak (12/2). Tulisan ini menggunakan kedua kasus tersebut untuk membedah pola kekerasan bersenjata di tanah Papua.

Simbol Perlawanan
Aksi kekerasan bersenjata yang menewaskan Pratu SN di Sinak, (12/2), dilakukan oleh orang Papua dari kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) – sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kelompok TPN biasa dipanggil Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh pihak kepolisian, dan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) oleh pihak militer.

Kekerasan terhadap aparat keamanan bukan merupakan kasus baru di Sinak. Aksi serupa terjadi beberapa kali di Sinak. Misalnya TPN menewaskan tiga anggota Polisi tahun 2015, dan tujuh anggota TNI tahun 2013. Pihak yang selalu menjadi korban dari aksi kekerasan TPN adalah anggota Polisi dan TNI.

Ada warga non-Papua yang hidup di Sinak. Mereka datang dari luar Papua. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pedagang. TPN tidak melakukan penembakan terhadap warga sipil non-Papua. Hanyalah anggota Polisi dan TNI yang selalu menjadi sasaran dari aksi kekerasan TPN. Maka muncul pertanyaan: Mengapa TPN melakukan kekerasan hanya terhadap anggota POLRI dan TNI? Apakah hal ini terjadi secara kebetulan?

Ada narasi yang dapat menjelaskan penembakan selektif yang dilakukan TPN. Kelompok TPN mempunyai ingatan akan pengalaman penderitaan (memoria passionis) dimana mereka dipandang dan diperlakukan sebagai musuh Negara oleh Pemerintah Indonesia sejak Papua berintegrasi ke dalam NKRI 1963. Pendekatan militer, yang terwujud dalam berbagai operasi militer dan aksi kekerasan militer, dilaksanakan oleh Negara melalui aparat keamanan untuk membasmi gerakan separatis di Papua. Akibatnya, anggota TPN dan orang Papua lain yang dicurigai sebagai pendukung TPN telah menjadi korban dari kekerasan militer selama lima dekade. Anggota POLRI dan TNI hadir sebagai representasi Negara. Kehadiran mereka yang dominan, represif, dan seringkali arrogan, mengakibatkan negara Indonesia dilihat sebagai penjajah Papua oleh TPN. Sehingga anggota TNI dan POLRI pun dipandang sebagai musuh yang merepresentasi penjajah.

Dengan demikian, aksi kekerasan TPN terhadap anggota POLRI dan TNI merupakan suatu wujud dari perlawanan terhadap Negara yang menjajah Papua. Penembakan dilaksanakan untuk membebaskan Papua dari penjajahan. Selagi anggota TNI dan POLRI masih dipandang sebagai representasi penjajah, TPN akan terus melakukan penembakan terhadap mereka, bukan hanya di Sinak tetapi juga di tempat-tempat lain di tanah Papua.

Fenomena kekerasan
Aksi-aksi kekerasan di Timika, terutama penembakan yang terjadi di luar areal PT Freeport Indonesia (FI), memperlihatkan dimensi yang lain dari kekerasan bersenjata di tanah Papua. Penembakan yang menewaskan Imakulata Emakaparo, (3/2), merupakan aksi kekerasan bersenjata terbaru di Timika. Aksi yang diduga dilakukan anggota kepolisian ini hanyalah pengulangan dari kekerasan-kekerasan serupa sebelumnya. Misalnya, Theo Cakacem ditembak mati oleh anggota TNI (2017). Pada 2015, Kaleb Bagau tewas ditembak anggota kepolisian (28/9), dan Yulianus Okoare serta Imanuel Marimau ditembak mati oleh anggota TNI (28/8). Kasus-kasus kekerasan bersenjata di Timika memperlihatkan anggota POLRI dan TNI sebagai pelaku kekerasan, sedangkan orang Papua adalah korbannya.

Perlu diketahui bahwa mayoritas penduduk di kota Timika adalah warga non-Papua yang datang dari berbagai Provinsi di luar Papua. Meskipun jumlah mereka melampaui orang Papua, warga non-Papua tidak pernah menjadi korban kekerasan bersenjata yang dilakukan aparat keamanan. Hal ini memunculkan sejumlah pertanyaan: Mengapa hanya orang Papua yang selalu menjadi korban dari kekerasan bersenjata yang dilakukan aparat keamanan di Timika? Apakah aparat keamanan melakukan seleksi terhadap sasaran penembakannya? Apakah aksi kekerasan terhadap orang Papua terjadi secara kebetulan? Apabila kekerasan tersebut merupakan suatu kebetulan saja, mengapa aksi-aksi kekerasan ‘kebetulan’ masih terus terjadi di Timika hingga kini? Apakah pola kekerasan ini merupakan wujud dari kebijakan Negara? Apakah aksi kekerasan dilakukan terhadap orang Papua karena masih dipandang sebagai musuh Negara? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pemerintah perlu menyiapkan narasi yang dapat menjelaskan signifikansi dan relevansi dari kekerasan bersenjata yang dilakukan aparat keamanan terhadap orang Papua di Timika.

Uskup Keuskupan Timika, John Philip Saklil, melihat kekerasan di Timika sebagai suatu fenomena karena kekerasan bersenjata sudah berulang kali terjadi di sana. Aksi kekerasan, seperti penembakan, biasa digunakan aparat keamanan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan orang Papua. Sebenarnya banyak kasus sepeleh dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Tetapi, aparat keamanan mengutamakan pendekatan kekerasan yang menggunakan senjata api dalam menghadapi setiap persoalan yang berhubungan dengan orang Papua. Kekerasan bersenjata yang dilakukan aparat keamanan, menurut Uskup Timika, hanya melukai hati masyarakat dan menimbulkan perasaan antipati dari masyarakat.

Pertemuan
Kekerasan bersenjata, entah siapa pun pelakunya, tidak boleh dibiarkan terjadi di tanah Papua. Lalu, bagaimana memutus rantai kekerasan ini? Tentunya, bukan dengan saling mempersalahkan satu sama lain antara para pelaku dan korban kekerasan, tetapi dengan melibatkan pemerintah dan TPN dalam mencari solusi bersama. Oleh sebab itu, pemerintah yang diwakili oleh POLRI-TNI dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang mewakili TPN mesti bertemu untuk membahas tentang bagaimana mengakhiri dan mencegah kekerasan bersenjata di seluruh tanah Papua. Hasil keputusan bersama dapat dituangkan dalam bentuk kebijakan yang menjadi pegangan bersama. Diharapkan, pertemuan pemerintah-ULMWP terjadi secepatnya! (*)

Penulis adalah pengajar pada STF Fajar Timur di Jayapura

loading...

Sebelumnya

Jejak anak buta, sebelum mimpi cerdas

Selanjutnya

Kontroversi pembangunan menara Masjid Al-Aqsha di Kabupaten Jayapura : Sebuah observasi awal

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe