Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. LP3BH: Kasus Sanggeng adalah bentuk reaksi negara terhadap tuntutan penyelesaian kasus HAM Papua
  • Jumat, 04 November 2016 — 07:00
  • 2968x views

LP3BH: Kasus Sanggeng adalah bentuk reaksi negara terhadap tuntutan penyelesaian kasus HAM Papua

“LP3BH sudah menyampaikan informasi tentang dugaan tindak pelanggaran HAM yang berat dalam konteks genosida dan diksriminasi rasial yang diduga keras dilakukan oleh aparat kemanan dari Polres Manokwari, Polda Papua Barat dan Brimob,” paparnya.
Keluarga korban penikaman saat berbicara dengan aparat keamanan di Rumah Sakit Manokwari - Dok. LP3BH
Abeth You
abethamoyeyou@gmail.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Biak, Jubi - Berdasarkan perkembangan hasil investigasi Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, diduga kasus dugaan pelanggaran Hak asasi Manusia (HAM) yang berat di Sanggeng, (26-27/10/2016) tidak berdiri sendiri.

Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy menegaskan, kasus ini diduga merupakan bentuk reaksi negara terhadap tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM berat di tanah Papua yang sedang mendunia dewasa inj.

“Dan itu terindikasi kuat dari adanya korban meninggal dunia maupun luka-luka (berat) yang semuanya dalah orang asli Papua (OAP),” ungkap Yan Christian Warinussy ketika dikonfirmasi Jubi, Kamis, (03/11/2016).

Baca Sanggeng Berdarah menjurus ke pelanggaran HAM berat

Bahkan, ditegaskan Warinussy, termasuk yang dianiaya dan rumahnya diduga keras telah dirusak beberapa bagiannya oleh oknum aparat keamanan dari Polisi dan Brimob Polda Papua Barat adalah semuanya OAP.

“Sehingga kecenderungan terjadinya pelanggaran HAM yang berat menurut definisi pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi kuat indikasinya,” kata advokat dan pembela HAM di tanah Papua.

Baca Tentang insiden Manokwari, Wiranto : Itu kapan saja bisa terjadi

Lanjutnya, juga ada kecenderungan terjadinya tindakan rasis dan diskriminasi rasial yang diduga keras melanggar prinsip-prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law) dan deklarasi universal tentang HAM 10 Desember 1948.

“LP3BH sudah menyampaikan informasi tentang dugaan tindak pelanggaran HAM yang berat dalam konteks genosida dan diksriminasi rasial yang diduga keras dilakukan oleh aparat kemanan dari Polres Manokwari, Polda Papua Barat dan Brimob,” paparnya.

Baca MRPB tuntut penyelesaian, KOMNAS HAM Papua bertemu korban

Lebih lanjut dikatakan Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM John Humphrey Freedom Award Tahun 2005 dari Canada, dugaan ini disampaikan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa , Swiss melalui jaringan Advokasi HAM Internasional di London, Inggris.

“Hal ini penting demi mendorong kehadiran pelapor khusus Sekjen PBB urusan penyiksaan dan pembunuhan kilat untuk dapat berkunjung ke tanah Papua, khususnya ke Manokwari, Papua Barat,” ujarnya.

Baca Korban penembakan polisi di Manokwari tak bisa bicara, kini dirawat di Jakarta

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengklaim kekerasan aparat tersebut perwujudan dari keberpihakan aparat negara di Papua kepada warga non-Papua. "Tindakan penanganan massa itu tidak sesuai prosedur karena tidak ada perlawanan oleh masyarakat, yang hanya melakukan pemblokiran. Tapi aparat langsung melakukan penembakan secara sporadis," kata Natalius dilansir BBC Indonesia.

Aktivis PapuaItuKita, Veronika Koman meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) agar segera mencopot Brigjen Pol Royke Lumowa dari jabatannya sebagai Kapolda Papua Barat (PB).

Baca Insiden Manokwari terburuk pasca 1999, LP3BH minta KOMNAS HAM tegas

Dikatakan Veronika, hal itu perlu dilakukan demi menghentikan kekerasan yang terus berlanjut di tanah Papua.

“Kapolri segera mencopot Kapolda Papua Barat dan Kapolres Manokwari karena gagal menegakkan tugas dan wewenang Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya. (*)

Baca Konflik Manokwari : Polisi keluarkan tembakan, aktivis WPNA tewas

loading...

Sebelumnya

Legislator Papua: Negara Pasifik bukan negara boneka Australia

Selanjutnya

Gugatan dimenangkan KPU, JohnBas minta pendukungnya tenang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe