TUTUP
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Papua tagih pembayaran pajak Freeport
  • Selasa, 13 Maret 2018 — 12:02
  • 1155x views

Papua tagih pembayaran pajak Freeport

Tagihan disampaikan setelah putusan Pengadilan Pajak Jakarta yang sudah inkrah dan mewajibkan beban pajak ke PT Freeport Indonesia.
Ilustrasi Pertambangan - Pixabay.com
Alexander Loen
[email protected]
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Kamis, 31 Januari 2019 | 11:00 WP
Features |
Rabu, 30 Januari 2019 | 10:08 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Pemerintah Provinsi Papua menagih PT. Freeport Indonesia agar membayar pajak air permukaan. Tagihan disampaikan setelah putusan Pengadilan Pajak Jakarta yang sudah inkrah dan mewajibkan beban pajak ke PT Freeport Indonesia.

"Freeport harus malu, apa lagi putusan pengadilan sudah inkrah. Kalau sudah kalah di pengadilan tidak usahlah aneh-aneh, kenapa malu untuk bayar, apa kalian (PT Freeort) kurang duit?," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua, Elia Loupatty kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (13/3/2018).

Menurut dia, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mendorong pengelolaan perekonomian Papua lewat pendapatan daerah. Untuk itu, Pemprov Papua terus menggenjot sumber-sumber pendapatan yang selama ini tidak tertagih, termasuk ke PT Freeport Indonesia yang tercatat belum bayar pajak.

“Pemerintah Papua tidak bisa bergerak di luar putusan Pengadilan Pajak, apa lagi sudah berperkara sangat lama, bahkan Freeport lah yang menggugat pemerintah,” kata Elia menambahkan.

Menurut dia, KPK juga menjaga dan menolong Pemprov Papua agar putusan pengadilan bisa berjalan sportif, dan Pengadilan Pajak sudah bekerja dengan sangat luar biasa.

"Freeport harus hargai putusan itu, dan segera membayar pajak air permukaan," katanya.

Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, menilai PT Freeport Indonesia sama sekali tidak menghiraukan putusan Pengadilan Pajak, dengan demikian KPK meminta pemerintah Papua menyerahkan dokumen-dokumen PAP, termasuk amar putusan perkara.

"Memang harus ada tekanan, karena selama ini Freeport seolah-olah tidak menghiraukan putusan sidang. Untuk itu, kami harap KPK bisa membantu kami," kata Hery. (*)

loading...
Loading...

Sebelumnya

Soedarmo Sidak ke dua rumah sakit daerah

Selanjutnya

April nanti Soedarmo lantik penjabat bupati

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe