Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kendala PNG tanggulangi bencana perlu diatasi
  • Selasa, 13 Maret 2018 — 20:40
  • 508x views

Kendala PNG tanggulangi bencana perlu diatasi

Sejumlah laporan menyatakan dari 30 sampai 50 korban meninggal dunia terdampak langsung gempa ini, dan berdasarkan foto-foto yang dibagikan melalui media sosial menunjukkan tingkat kerusakan yang signifikan.
Bantuan bencana dari Australia tiba di PNG. - Lowy Institute/Defence Department PNG
Elisabeth Giay
Editor : Galuwo
LipSus
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:14 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 15:38 WP
Features |
Sabtu, 18 Agustus 2018 | 09:47 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Watna Mori

Pada dini hari, Senin 26 Februari 2018, gempa berkekuatan 7,5 Skala Richter melanda wilayah pegunungan tinggi Papua Nugini. Gempa ini membawa dampak bencana ke seluruh wilayah Provinsi Pegunungan Selatan dan Hela. Setelah gempa tersebut getaran bumi masih terus menyebabkan kerusakan di Provinsi Enga dan provinsi-provinsi lainnya di daerah Barat.

Sejumlah laporan menyatakan dari 30 sampai 50 korban meninggal dunia terdampak langsung gempa ini, dan berdasarkan foto-foto yang dibagikan melalui media sosial menunjukkan tingkat kerusakan yang signifikan. Sama seperti dampak bencana alam umumnya di PNG, populasi di daerah terpencil adalah kelompok masyarakat yang menjadi korban paling buruk. Dalam kasus ini, sejumlah besar lokasi proyek dari perusahaan sektor ekstraktif PNG berada di sekitar daerah bencana ini, terpaksa harus dihentikan sementara.

Industri pertambangan setempat telah menanggapi konsekuensi gempa tersebut jauh lebih cepat dan sigap dibandingkan dengan respons Pemerintah PNG. Pada hari tragis itu, perusahaan-perusahaan tambang dengan cepat memulai proses evakuasi staf non-esensial yang berada di lokasi mereka. Walaupun beberapa laporan mengatakan bahwa Pemerintah PNG mengirim petugas Angkatan Pertahanan dan “petugas analisis dampak bencana” ke daerah-daerah yang terkena dampak berat pada hari yang sama dengan gempa itu, beberapa informasi lainnya menyatakan bahwa petugas pemerintah belum tiba hingga Selasa 27 Februari. Indikasi kelambanan pemerintah yang lebih buruk adalah hingga kini tidak ada pengumuman dan informasi resmi, yang dirilis tentang jumlah kematian dan tingkat kerusakan.

Pada 1 Maret 2018, tiga hari setelah gempa pertama terjadi, Pemerintah PNG mengumumkan keadaan darurat atas negara itu, dan mengalokasikan dana bantuan sebesar 450 juta Kina, pun pembentukan Tim Tanggap Darurat untuk “menanggulangi dan mengkoordinasi semua kegiatan tanggap bencana darurat”. Pemerintah PNG juga lalu menyetujui pembentukan sebuah bahan untuk mengelola program perbaikan selama empat tahun ke depan.

Informasi rinci tentang program bantuan pemerintah ini, termasuk siapakah yang akan memimpin dan bertanggung jawab atas badan yang baru dibentuk itu, hingga sekarang masih belum terjawab. Apakah kontribusi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana PNG akan berkontribusi terhadap upaya pemulihan pun hingga sekarang belum diketahui.

Pusat Penanggulangan Bencana berada di bawah yurisdiksi Dinas Urusan Pemerintahan Tingkat Daerah dan Provinsi (Department of Local and Provincial Level Government Affairs’; DLPGA), dengan misi utamanya untuk memainkan peran kepemimpinan nasional dalam pengembangan dan pemeliharaan tindakan-tindakan, dalam upaya untuk mengurangi risiko bagi masyarakat dan untuk menanggulangi dampak dan konsekuensi bencana di Papua Nugini

Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) sebelumnya telah menyatakan bahwa “PNG adalah salah satu negara yang paling rawan bencana alam di kawasan Pasifik”, dan bahwa “setiap tahunnya negara tersebut mengalami dua atau tiga bencana alam berskala besar, dan banyak bencana kecil yang bersifat lokal”.

Mengakui hal ini, pada 2016, UNDP bekerja-sama dengan Pusat Nasional Penanggulangan Bencana PNG dalam memprakarsai sistem informasi terpadu pertama PNG untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu kepada segenap rakyat PNG.

Namun sampai sekarang kemajuan proyek ini tidak diketahui dan tidak ada informasi terkait ini di situs Pusat Nasional Penanggulangan Bencana sama sekali. Lebih mengejutkan, situs ini juga tidak berisi informasi terkini tentang situasi gempa saat ini; bahkan yang lebih parah, update berita terakhir di situs itu tertanggal pada 7 Desember 2016.

Dalam update yang sangat ketinggalan tersebut, Pusat Nasional Penanggulangan Bencana mengumumkan bahwa mereka akan melakukan transisi dari badan menjadi sebuah komisi, dan bahwa Komisi Reformasi Hukum PNG akan meresmikan peraturan perundang-undangan untuk memungkinkan perubahan ini. Sebagai mantan pegawai di Komisi Reformasi Hukum, saya ingat pertemuan tanpa akhir yang dilakukan antara dua badan ini mengenai masalah penggantian jenis organisasi ini, namun tidak ada satu pun di antara kedua entitas terkait yang tampaknya memprioritaskan masalah tersebut.

Kelihatannya kecenderungan yang berkembang di PNG adalah bagi kantor-kantor pemerintah untuk lebih berupaya menjadi lebih mandiri sebagai “komisi” dan “badan” di luar kerangka kerja pemerintah provinsi dan lokal; namun yang masih tidak pasti hingga sekarang adalah seberapa efektif perubahan ini dalam praktiknya di lapangan.

Solusinya bukan lagi dalam perundang-undangan dan regulasi. Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana 1984 PNG, adalah sebuah UU pendek dan ringkas yang mengatur pembentukan Komite Nasional Bencana dan fungsi-fungsinya, dan serta Badan Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana sangat bergantung pada UU ini.

Rencana pembangunan nasional PNG Vision 2050 Plan, yang mencakup di dalamnya strategi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang negara tersebut, bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan melalui langkah-langkah untuk menanggapi bencana dan adaptasi perubahan iklim. Pada tahun 2012, PNG menyusun dan meluncurkan dokumen “Rencana Penanggulangan Resiko Bencana” sesuai dengan visi ini, yang berisikan kerangka kerja yang tepat untuk menanggulangi bencana alam di PNG. Namun pemerintah PNG terus saja menanggapi bencana alam secara tradisional.

Gempa ini merupakan bencana alam signifikan kedua PNG untuk tahun 2018, menyusul letusan Gunung Kadovar pada Januari. Sekali lagi, kita menyaksikan bahwa sementara semua LSM melaksanakan program bantuan mereka sendiri, dan sektor swasta saling berkoordinasi dengan sesamanya - bahkan pemerintah asing tampaknya berkoordinasi melalui sektor swasta - kemungkinan besar karena mereka tidak dapat menunggu Pemerintah PNG untuk bertindak secara cepat.

Tantangan yang terus berlanjut bagi Pemerintah PNG adalah memulai kerangka kerja yang sudah ada untuk menanggapi bencana alam yang terjadi. Dasar-dasar untuk implementasi yang baik, termasuk kebijakan yang tepat, tampaknya sudah ada; yang diperlukan sekarang ini adalah dana dan alokasinya secara tepat bukan hanya untuk menanggapi dampak bencana alam dengan program bantuan dan perbaikan, namun juga untuk memantau kemungkinan bencana alam dini dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan kemungkinan bencana di daerah-daerah dengan risiko bencana tinggi.

Watna Mori adalah seorang pengacara yang telah lama bekerja di bidang HAM dan hukum publik. Saat ini dia adalah Direktur dari PNG Presence, sebuah perusahaan di PNG yang bertujuan untuk membantu entitas asing mengalihkan perusahaan mereka di PNG, agar lebih berkelanjutan dan transparan. Mori memiliki gelar LLM di Public International Law dari Universitas Amsterdam. (The Interpreter by Lowy Institute)

Dilansir dari The Interpreter by Lowy Institute (6/3/2018).

loading...

Sebelumnya

Kepulauan Solomon kehilangan penyiar radio legendaris

Selanjutnya

Kumbang tanduk ancam kelapa sawit di Kepulauan Solomon

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe