Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Polhukam
  3. Legislator Papua: Dishut dan Dishub perlu sidak tertibkan pungli
  • Jumat, 04 November 2016 — 12:01
  • 539x views

Legislator Papua: Dishut dan Dishub perlu sidak tertibkan pungli

"Selama ini ada dugaan, beberapa oknum dari sejumlah instansi melakukan pungli. Instansi terkait harus menindaklanjutinya," ucapnya.
Pelabuhan Jayapura disinyalir menjadi tempat pungli oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab - Jubi/Sindung Sukoco
Arjuna Pademme
harjuna@tabloidjubi.com
Editor : Kyoshi Rasiey

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi - Sekretaris Fraksi Golkar DPR Papua, Tan Wie Long menilai instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, terutama Dinas Kehutanan (Dishut) dan Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan untuk mengetahui apakah masih ada oknum-oknum "nakal" yang melakukan pungutan liar (pungli).

Anggota Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, hukum dan HAM itu mengatakan, selama ini pengusaha kayu, terutama di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya mengeluh banyak pungli ketika mengangkut kayu dari hutan ke kota. Akibatnya, harga kayu olahan melonjak naik.

"Kami berharap Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya, menindaklanjuti apa yang menjadi keluhanan pengusaha mengenai pungli. Apakah itu ketika kayu diangkut dari Sarmi ke Jayapura, Keerom ke Jayapura dan lainnya, dimana diduga banyak pos-pos tak jelas selama ini," kata Tan Wie Long menjawab pertanyaan Jubi, Kamis (3/11/2016).

Katanya, Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya harus memastikan apakah masih ada pungli hingga kini atau sudah tidak. Jangan tinggal diam. Banyaknya pungli selama ini yang menjadi pemicu melonjaknya harga kayu olahan. Pungli lanjut dia, harus dihentikan dan menjadi program prioritas. Apalagi pemberantasan pungli merupakan program Presiden Jokowi.

"Selama ini ada dugaan, beberapa oknum dari sejumlah instansi melakukan pungli. Instansi terkait harus menindaklanjutinya," ucapnya.

Selain Dishut, Tan menilai, Dinas Perhubungan (Dishub) juga perlu melakukan sidak ke lokasi yang berpotensi terjadi pungli. Misalnya di pelabuhan. Keluhan masyarakat selama ini ketika akan bepergian menggunakan transportasi kapal laut, harus membayar ketika angkot yang mereka tumpangi masuk ke area pelabuhan.

"Perlu sidak. Itu penting untuk membuktikan pungli di lapangan. Hal itu tak bisa dibiarkan," katanya.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Yan Yap Ormuseray tak menampik ada keluhan pengusahan kayu selama ini yang merasa terbebani dengan pungli.

"Salama ini pengusaha kayu mengeluh dengan banyaknya pos-pos disepanjang jalan Senggi, Kabupaten Keerom ke Kota Jayapura. Ada sekitar 70. Pos ini ada yang milik aparat TNI, Polri, Kehutanan dan juga ada pos masyarakat adat," kata Yan Omuseray.

Kata Omuseray, selama ini di setiap pos, truk pengangkut kayu wajib berhenti melapor dan menyerahkan uang kisaran Rp20-50 ribu. Ini yang menyebabkan harga kayu mahal. Misalnya kayu merbau Rp2-3 juta perkubik. Akibat ada pungli, harganya bisa mencapai Rp5 juta.

"Namun kini setelah ada Presiden Jokowi menginstruksikan pemberantasan pungli, sudah banyak pos-pos yang tak lagi berani menerima pungli dari truk pengngkut kayu," imbuhnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Gugatan dimenangkan KPU, JohnBas minta pendukungnya tenang

Selanjutnya

BMD nyatakan telah ajukan pengunduran diri, BK belum terima

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe