close
Iklan Kominfo
Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Ketua Baleg DPRP: Tidak boleh memaksakan raperda tra jelas
  • Sabtu, 17 Maret 2018 — 17:26
  • 2277x views

Ketua Baleg DPRP: Tidak boleh memaksakan raperda tra jelas

"Sekarang ini tidak boleh main dorong-dorong raperda yang tra (tidak) jelas untuk disahkan tanpa naskah akademik. Itu sama saja seakan dipaksakan," kata Ignasius Mimin, Sabtu (17/3/2018).
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua, Ignasius W Mimin (kemeja safari warna hitam) ketika bertemu masyarakat di Kabupaten Pegunungan Bintang Papua, beberapa waktu lalu – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Papua (DPRP) atau yang kini disebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Ignasius W Mimina mengatakan, pihaknya tidak akan pernah mengakomodir rancangan peraturan daerah (raperda) yang terkesan dipaksakan.

Ia mengatakan setiap raperda, apakah rancangan peraturan daerah provinsi atau rancangan peraturan daerah khusus (raperdasi/raperdasus) yang diusulkan siapa pun ke Baleg DPR Papua, harus disertai kajian ilmiah atau naskah akademik.

"Sekarang ini tidak boleh main dorong-dorong raperda yang tra (tidak) jelas untuk disahkan tanpa naskah akademik. Itu sama saja seakan dipaksakan," kata Ignasius Mimin, Sabtu (17/3/2018).

Menurutnya, hal seperti itu tidak dapat dilakukan. Jika ada pihak yang akan mengajukan raperda ke Baleg DPR Papua, harus ada drafnya dan disertai naskah akedemik.

Itu pun tidak dapat langsung diterima begitu saja, Baleg DPR Papua akan membahasnya kembali bersama berbagai pihak terkait.

"Ya tetap harus kami kaji dulu. Akan dilihat apakah raperda itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penting untuk ada, apa dampak positif dan negatifnya," ujarnya.

Katanya, jika dalam kajian yang dilakukan Baleg DPR Papua, ada hal dalam raperda yang diusulkan itu perlu dikoreksi, maka harus dilakukan perbaikan.

Hal yang sama dikatakan anggota Baleg DPR Papua, Orgenes Wanimbo. Menurutnya, sebuah raperda harus dikaji dari berbagai sisi sebelum disahkan menjadi perda.

"Ini karena perda itu merupakan produk hukum yang akan diberlakukan dalam jangka panjang. Bukan hanya satu atau dua bulan," kata Wanimbo. (*)

loading...

Sebelumnya

Dihina di medsos, puluhan wartawan laporkan oknum Polisi

Selanjutnya

Usulan nama Sukarno untuk jembatan Holtekam kembali menuai protes

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Dunia |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4952x views
Polhukam |— Minggu, 14 Oktober 2018 WP | 4345x views
Domberai |— Minggu, 21 Oktober 2018 WP | 4102x views
Otonomi |— Rabu, 17 Oktober 2018 WP | 2549x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe