Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Opini
  3. Kontroversi pembangunan menara Masjid Al-Aqsha di Kabupaten Jayapura : Sebuah observasi awal
  • Minggu, 18 Maret 2018 — 12:18
  • 6044x views

Kontroversi pembangunan menara Masjid Al-Aqsha di Kabupaten Jayapura : Sebuah observasi awal

Dalam konteks ini, kita tidak bisa serta merta menyalahkan PGGJ di Kabupaten Jayapura yang menyatakan sikap mereka. Yang utama adalah bagaimana menyelesaikan semua permasalahan terkait hubungan keagamaan, termasuk kasus Menara masjid Al-Aqsha, melalui jalan dialog untuk perdamaian.
Masjid Al-Aqsa Sentani sedang dalam tahap pembangunan - Kemenag Papua
Admin Jubi
Editor : Victor Mambor

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh : Ridwan al-Makassary

BAGI anda yang pernah mengunjungi kota Jayapura melalui jalur udara, mungkin pernah melihat “masjid Al-Aqsha” di Kabupaten Jayapura, yang berlokasi di dekat bandar udara Sentani. Masjid ini tampaknya sedang berbenah. Namun, beberapa hari  terakhir sebagian media sosial dan media online memberitakan sikap Persekutuan Gereja-Gereja Di kabupaten Jayapura (PGGJ) yang menghendaki “penghentian pembangunan Menara masjid  “Al-Aqsha” dan juga menurunkan tinggi gedung masjid  Al-Aqsha sejajar dengan tinggi bangunan  gedung gereja yang ada di sekitarnya.

Lebih jauh, pada surat tertanggal 15 Maret 2018 yang ditandatangani 15 pendeta PGGJ memuat delapan poin:  1. Bunyi Adzan yang selama ini diperdengarkan dari toa kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid; 2. Tidak diperkenankan berdaqwa di seluruh tahan Papua secara khusus di Kabupaten Jayapura; 3. Siswa-siswi pada sekolah-sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam/busana yang bernuansa agama tertentu; 4. Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala-mushala pada fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, terminal, dan kantor-kantor pemerintah; 5. PGGJ akan memproteksi di area-area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan mesjid-mesjid dan mushala-mushala;  6. Pembangunan rumah-rumah ibadah di Kabupaten Jayapura WAJIB mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik Hak Ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah;  7. Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada di sekitarnya; 8. Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura WAJIB menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura. Berdasar pada delapan poin ini mereka menghendaki “penghentian pembangunan menara masjid Al-Aqsha”.

Terkait surat di atas, saya dihubungi beberapa kolega yang mempertanyakan perihal surat PGGJ tersebut. Juga mendiskusikan hal tersebut dengan beberapa pegiat damai di Papua, di antaranya Toni Wanggai, yang menggawangi isu agama di Majelis Rakyat Papua. Karenanya, tulisan ini mencoba memproblematisasi mengapa surat beraroma diskriminatif seperti ini acap muncul agar tidak terjadi kembali di masa mendatang di Indonesia, khususnya di Papua. Hal ini akan didiskusikan untuk melihat kompleksitas hubungan Kristen dan Islam di Tanah Papua dari sebuah perspektif yang lebih luas. 

Baca : Bupati Jayapura: Soal menara masjid, itu bukan hal luar biasa

Sejatinya, surat atau sikap seperti surat terakhir bukanlah fenomena yang baru di Tanah Papua. Misalnya, Insiden Tolikara 17 Juli 2015, yang mengakibatkan terbakarnya sebuah mushalla pada hari idul firi, juga bermula dari surat dan sikap GIDI yang beraroma diskriminatif saat itu.  Saya teringat bukanlah pekerjaan mudah mengklarifikasi apa yang terjadi di Tolikara karena isu yang berhembus kuat adalah umat Kristiani sengaja membakar mushalla naas tersebut. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dibawah pimpinan Pdt. Lipiyus Biniluk, mesti melakukan road show ke Jawa, bertemu berbagai instansi dan komunitas antar iman, untuk mendiseminasi riset FKUB bahwa terbakarnya masjid tersebut bukan sesuatu yang disengaja. Ini juga, yang menjadi dasar kehadiran Jafar Umar Thalib (JUT) untuk proyek jihadnya di Tanah Papua (Al-Makassary, 2017). Belum kering “luka” intoleransi kasus Tolikara, kita dikagetkan Surat Edaran Persekutuan Gereja-Gereja Jayawijaya (PGGJ) tertanggal 25 Februari 2016 yang memiliki “spirit” diskriminasi yang sama.

Di surat tersebut, telah tertuang larangan pembangunan masjid dan pemakaian simbol-simbool keIslaman, dll. Saya teringat ketika mengikuti rapat dengan perwakilan Muslim Walesi Wamena di kantor Kementrian Agama Papua yang tegang, oleh karena perwakilan Muslim Wamena mengancam untuk perang di lapangan terbuka jika tertutup solusi yang damai. Untunglah, dalam pertemuan berikutnya yang dimediasi Kapolda Papua pihak yang bertikai, setelah dialog dan komunikasi, menyadari bahwa telah terjadi penyebaran informasi yang tidak benar sehingga memunculkan ketegangan antara umat beragama. Persoalan selesai tanpa ada pertumpahan darah.

Mengapa surat PGGJ kabupaten Jayapura bisa terbit? Penulis berpandangan bahwa tidak mudah menjawabnya tanpa melihat secara utuh persoalan hubungan Islam dan Kristen di Tanah Papua, dan juga melihat hubungan antara Islam dan Kristen di Indonesia serta dunia. Apa yang disebut sebagai “long distance nationalism” oleh Anderson, menyiratkan adanya aspek transnasional agama, yang menyatukan psikologi umat seagama melampaui batas-batas negara. Dalam Islam, dikenal sebagai imajinasi Ummah (Mandaville, 2001) yang menyatu-padukan umat Islam dari Maroko hingga Merauke. Dalam hal ini, Abdullahi Ahmed An-Na’im menyatakan agama adalah alat mobilisasi terampuh di dunia. Ini tidak akan dikaji lebih jauh. Poin utama penulis adalah bahwa ada generalisasi distortif di kalangan sebagian gembala bahwa di Papua Kristen adalah anak sulung dan agama-agama lain, termasuk Islam adalah anak kedua, ketiga, dan anak bungsu. Dampak pemahaman seperti ini membuat beberapa gembala bersemangat memonopoli klaim Papua sebagai Tanah Injil.

Baca : PGGJ minta menara masjid AL-Aqsa tak lebih tinggi dari bangunan gereja

Secara historis, Islam telah merambah Papua sejak abad ke 15 dan 16 M akibat pengaruh kerajaan Tidore dan Bacan, terutama melalui jalur perdagangan di mana terjadi kawin mawin dengan penduduk setempat. Karenanya, kita melihat Fakfak dan Kaimana banyak memiliki penduduk lokal yang menganut Islam. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, di mana Islam diperkirakan masuk pada abad ke 7 M, tapi menjadi terlembaga dengan adanya kerajaan di Aceh pada abad ke 15. Hindu dan Budha adalah agama awal di Indonesia yang berasal dari India, meskipun di Papua kedua agama ini termasuk agama yang datang belakangan. Kristen hadir bersama kolonialisasi di Indonesia. Di Papua, Kristen hadir dibawa oleh rasul Ottow dan Gessler, dua misionaris dari Jerman. Mereka berdua dengan dibantu oleh staf kerajaan Islam di Maluku menjejak Pulau Mansinam pada 5 Februari 1855. Dengan cepat Kristen membawa terang peradaban Papua. Meski lebih awal hadir, Islam tidak berkembang karena tidak ada usaha misi dan lebih terfokus untuk perdagangan.     

Saya menghabiskan masa kecil di Papua, tepatnya di pulau Yapen. Seingat penulis, tidak banyak terjadi ketegangan antar agama. Papua lebih identik dengan konflik beraroma separatis hingga saat ini. Setelah Suharto tumbang pada Mei 1998, kelompok Islam radikal yang mengalami mati suri bangkit, di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Laskar Jihad (LJ), dan juga partai-partai Islam yang menyuarakan kembali ke Piagam Jakarta untuk terwujudnya negara Islam. Transisi demokrasi diperburuk dengan primordialisme agama dan etnik yang dimanipulasi untuk kepentingan politik membuat Indonesia diamuk konflik etnik agama di Ambon, Poso, Sambas dan Sampit. Sejumlah wilayah semakin kuat menyuarakan self determinations, terutama setelah Timor-Timor meraih kemerdekaannya. Kehadiran Islam transnasional di Papua telah mengubah lanskap politik dan keagamaan dan mungkin dapat memperburuk proses perdamaian yang sedang terjadi.  

Paska konflik di Ambon mereda, tersiar kabar bahwa sisa-sisa Laskar Jihad akan mencari petualangan jihad baru di Papua. Sebagian berhasil ke sana dan membawa serta agama mereka. Mengantisipasi kemungkinan Papua menjadi “konflik Ambon” berikutnya, para tokoh agama di Papua mendeklarasikan Papua Tanah Damai pada 5 Februari 2002 untuk mencegah konflik komunal. Sejauh ini Deklarasi Papua Tanah Damai berhasil sebagai “semen” sosial untuk menjadi visi bersama dalam penyelesaian masalah-masalah keagamaan di Papua.

Kehadiran gerakan Islam baru yang non-mainstream, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Salafi, Jemaah Tabligh, Global Ikhwan, Jemaah Ahmadiyah, dll, seiring dengan proses Islamisasi yang massif di Indonesia, secara khusus di Papua. Sejak awal 2000-an gejala Islamisasi, dalam bentuk pembangunan bank-bank syariah dan pembangunan masjid ditentang oleh kalangan Kristen yang berhaluan keras. Untuk beberapa derajat, Islamophobia di kalangan sebagian gembala telah terjadi. Fenomena itu masih berlangsung hingga kini, di tengah upaya-upaya perdamaian yang dilakukan FKUB Papua, Kemenag Papua, NU Papua dan organisasi masyarakat sipil, termasuk  Dian Interfidei dari Yogyakarta yang banyak melakukan kegiatan-kegiatan perdamaian.

Di Jawa kita menyaksikan pelbagai tindak diskriminasi terhadap agama minoritas, termasuk penganut Kristen yang acap mengalami kesulitan beribadah atau gerejanya yang ditutup dan tidak bias beroperasi. Di Aceh Singkil, gereja tidak berijin dibakar, persis seperti di Cina yang menghancurkan gereja yang dibangun tanpa ijin. Mungkin kita bisa mencotoh Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano (BTM) yang melindungi masjid tak berijin dan dipersilahkan mengurus ijinnya. Di banyak tempat, malah terjadi ancaman dan kekerasan untuk  membangun gereja. Sementara di Papua, sebagian Muslim membawa psikologi mayoritas dan kadang “seenaknya” membangun masjid tanpa melakukan dialog dengan gembala dan pihak terkait sehingga menimbulkan kasus di atas. Selain itu, aspek transnasional agama, dengan dukungan internet, menyiarkan aspek-aspek diskriminasi agama di tempat lain, yang secara singkat saya sebut di atas, membuat sebagian penganut agama, khususnya pemimpin agama akar rumput di Papua telah dan sedang mengkonstruksi pemahaman agama berdasar pengalaman kepahitan yang dialami komunitas se-Iman di daerah lain sehingga ingin melakukan hal yang sama. Dalam konteks ini, kita tidak bisa serta merta menyalahkan PGGJ di Kabupaten Jayapura yang menyatakan sikap mereka. Yang utama adalah bagaimana menyelesaikan semua permasalahan terkait hubungan keagamaan, termasuk kasus Menara masjid Al-Aqsha, melalui jalan dialog untuk perdamaian. (*)       

Penulis adalah seorang pegiat Perdamaian Papua dan peneliti di Center for Muslim States and Societies (CMSS) University of Western Australia (UWA).

loading...

Sebelumnya

Mengakhiri kekerasan bersenjata di Papua

Selanjutnya

Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi: Tantangan Pemimpin Baru Kabupaten Biak Numfor

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe