Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ibukota
  3. Akses terhadap informasi publik masih rendah
  • Jumat, 04 November 2016 — 14:58
  • 1840x views

Akses terhadap informasi publik masih rendah

Komisi Informasi Pusat (KIP) meluncurkan Resolusi Keterbukaan Informasi di Indonesia yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Diskusi tentang Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta. --tempo.co
ANTARA
Editor : Lina Nursanty
LipSus
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 21:50 WP
Features |
Jumat, 22 Juni 2018 | 16:20 WP
Features |
Kamis, 21 Juni 2018 | 17:48 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jakarta, Jubi – Komisi Informasi Pusat (KIP) meluncurkan Resolusi Keterbukaan Informasi di Indonesia yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Resolusi tersebut dihasilkan berdasarkan Rakor Nasional yang dilakukan KIP di Jakarta pada Jumat (4/11/2016).

Komisioner KIP, Yhannu Setyawan menyatakan bahwa keterbukaan informasi di Indonesia masih memprihatinkan terutama dalam hal pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik. Dia mengemukakan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah membuka era baru kehidupan demokrasi di Indonesia, dan badan publik juga harus segera berbenah dan mengubah paradigmanya.

Di sisi lain, lanjutnya, masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkannya. "Enam tahun sudah UU KIP diimplementasikan sejak diberlakukan pada tahun 2010. Namun sejauh ini Komisi Informasi Pusat menilai bahwa keterbukaan informasi di Indonesia masih memprihatinkan terutama dalam hal pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik," katanya.

Hal itu, ujar dia, didasarkan pada hasil pengawasan dan evaluasi pada kurun waktu tiga tahun oleh KIP terhadap penerapan implementasi UU KIP di Badan Publik. Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh KIP, rata-rata tingkat kepatuhan terhadap penerapan UU KIP di Badan Publik masih di bawah nilai 50.(*)

loading...

Sebelumnya

Susi harap Indonesia jaga prinsip Islam moderat

Selanjutnya

Kereta bandara Soekarno-Hatta berangkat tiap 15 menit

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe
wso shell IndoXploit shell wso shell hacklink hacklink satış hacklink wso shell evden eve nakliyat istanbul nakliyat evden eve nakliyat istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat istanbul nakliyat