Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Mamta
  3. Tolak nama jembatan, LMA: Kenapa nama Soekarno? Jokowi saja sekalian
  • Minggu, 18 Maret 2018 — 19:08
  • 6303x views

Tolak nama jembatan, LMA: Kenapa nama Soekarno? Jokowi saja sekalian

"Kenapa tidak Jokowi saja, (nama jembatan) karena selama ini Jokowi menjadi presiden, berkali-kali datang membangun Papua dan kami merasakan dampak pembangunan," ujarnya.
Tampak depan Jembatan Holtekam yang penamaanya menjadi perdebatan saat ini - Jubi/Agus Pabika.
Agus Pabika
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay meminta Wali Kota Jayapura untuk mempertimbangkan kembali keputusan mengganti nama jembatan Hamadi Holtekamp menjadi Soekarno Pura. Apalagi penggantian nama ini, dianggap tidak melibatkan masyarakat adat.  

Menurut Ketua LMA Port Numbay, George Awi, pemberian nama Soekarno Pura sangatlah tidak tepat bagi masyarakat Port Numbay dan Papua, karena Soekarno memiliki catatan pelanggaran HAM sebelum daerah ini diintegrasikan ke Indonesia.

"Apa yang menjadi statement (pendapat) Wali Kota bahwa jembatan itu akan diberi nama Soekarno Pura kami tidak sependapat. Soekarno sudah banyak membunuh orang Papua sehingga kami tidak setuju," tegas George Awi kepada wartawan, Sabtu (17/3/2018).

Bahkan, Awi mengusulkan kenapa tidak menggunakan nama Jokowi yang memiliki jasa besar untuk Papua, karena Jokowi dianggap sebagai Presiden Indonesia yang cukup rajin melihat Papua.

"Kenapa tidak Jokowi saja, (nama jembatan) karena selama ini Jokowi menjadi presiden, berkali-kali datang membangun Papua dan kami merasakan dampak pembangunan," ujarnya.

Kata Awi,  sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan untuk suatu objek pembangun  yang besar dan menggunakan tanah masyarakat adat, harusnya Wali Kota melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk mengusulkan nama. 

"Kenapa Wali Kota tidak membuka ruang untuk semua komponen masyarakat kita kumpul dan kita diskusikan dan dikaji, Dan ini juga Wali Kota bertentangan dengan visi misinya. Karena Wali Kota berbicara tentang kearifan lokal, tapi tidak direalisasikan sehingga masyarakat tidak setuju, harus ditarik pernyataan itu," ujarnya.

Menurut Awi, untuk memberi nama suatu obyek yang begitu besar, harus didiskusikan, bukannya Wali Kota secara pribadi yang mengusulkan. Sehingga dirinya meminta Wali Kota jangan mengkhusukan individu seseorang itu.

Ia juga menyayangkan, Wali Kota yang tidak menggunakan nama kearifan lokal dari daerahnya sendiri, seperti Yotefa, Port Numbay atau yang lainnya.

"Kenapa nama lokal ini tidak diangkat menjadi nasional, macam Ambon memiliki jembatan Halo, semua orang kenal sehingga nama lokal itu dinasionalkan dan ini kami sangat sesalkan dengan tindakan Wali Kota, dan  pembangunan jembatan itu menggunakan uang rakyat," ujarnya.

Sebelumnya Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano mengusulkan kepada Kementrian PUPR, agar jembatan Hamadi Holtekam diberi nama Soekarno Pura, yang merupakan nama awal kota Jayapura. (*)

loading...

Sebelumnya

Polemik menara masjid Al-Aqsa, MUI Papua : Jangan terlalu percaya media sosial

Selanjutnya

Dari jembatan Soekarnopura, Tabi hingga Joko Widodo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe