Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. DAP didesak mengajukan Perdasus hak adat
  • Minggu, 18 Maret 2018 — 22:20
  • 611x views

DAP didesak mengajukan Perdasus hak adat

Desakan itu muncul seiring putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) nomor 35/PUU-X/2012.
Ilustrasi masyarakat adat Papua – Jubi/Abeth You
Abeth You
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Nabire, Jubi – Dewan Adat Papua DAP didesak segera mengajukan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) hak adat orang asli Papua. Desakan itu muncul seiring putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) nomor 35/PUU-X/2012.

“Dewan Adat Papua saat ini memiliki peluang besar segera bersama masyarakat adat dan masyarakat hukum adat Orang Asli Papua (OAP),” kata Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat, Yan Christian Warinussy, kepada Jubi, Minggu, (19/3/2018).

Dorongan perda khusus perlindungan orang asli Papua itu juga mengacu amanat undang-undang nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang tercantum pada pasal 1 huruf p dan huruf r,  

“Sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2008,” kata Warinussy, menambahkan.

Menurut Warinussy, pengajuan dilakukan melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Provinsi Papua Barat.

Sedangkan Perdasus perlindungan orang asli Papua diharapkan menjadi dasar bagi masyarakat adat dan masyarakat hukum adat di Tanah Papua dapat melakukan langkah hukum menyangkut status tanah-tanah di bumi Cenderawasih yang mayoritas masih merupakan milik adat.

“Hal ini bisa dilakukan demi memperoleh legaliasasi status dari DAP sesuai amanat pasal 1 huruf p dan huruf r, undang-undang nomor 21 Tahun 2001,” kata Warinussy, menambahkan .

Ia menegaskan perlindungan hak masyarakat adat asli Papua tidak hanya terbatas dalam konteks hak adat atas hutan, tetapi juga hak adat atas tanah, air dan perairan, serta sungai maupun danau serta sumber daya alam lain.

LP3BH juga mendesak Presiden Joko Widodo memberi dukungan politik dan perlindungan hukum yang kuat bagi DAP dalam upaya memajukan, perlindungan dan penghormatan serta pemberdayaan masyarakat adat OAP dalam bingkai NKRI berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika.

Sekretaris II dewan adat Papua, John NR. Gobay, menyebut pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat Papua merupakan kebutuhan mendesak.

“Agar mereka dapat menikmati hak di kampung adat atau nama lain, termasuk program hutan adat, pemetaan tanah adat, pelestarian bahasa daerah, serta dukungan fasilitas dan dana dari pemerintah,” kata Gobay.

Usulan Perdasus perlindungan itu diperlukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah Propinsi Papua tentang masyarakat adat di Propinsi Papua. (*)

loading...

Sebelumnya

Rekrutmen ASN di Papua harus ada Perdasus

Selanjutnya

LP3BH dukung laporan jurnalis terhadap anggota Polisi

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 8912x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3351x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2087x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe