Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Advertorial
  3. Tinjau pabrik sawit, JOSUA terima keluhan petani
  • Rabu, 21 Maret 2018 — 21:16
  • 695x views

Tinjau pabrik sawit, JOSUA terima keluhan petani

Kebun kelapa sawit yang dikelola PTP Nusantara II di Pabrik Kebun Arso, Kabupaten Keerom, ternyata sudah sejak lama tak beroperasi maksimal. Penyebabnya, ada masalah pelepasan lahan yang diduga direkayasa pihak lain.
JWW saat berdiskusi dengan sejumlah petani di pabrik sawit yang sudah tidak beroperasi - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Keerom, Jubi - Kebun kelapa sawit yang dikelola PTP Nusantara II di Pabrik Kebun Arso, Kabupaten Keerom, ternyata sudah sejak lama tak beroperasi maksimal. Penyebabnya, ada masalah pelepasan lahan yang diduga direkayasa pihak lain.

Hal itu terungkap saat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suwae (JOSUA), mengunjungi pabrik ini yang disambut langsung oleh pengelola pabrik kelapa sawit, Simanjuntak, dan ketua Dewan Adat wilayah Keerom, Serfa Kuamis, Rabu (21/3/2018).

Cagub JWW mengatakan pabrik kelapa sawit seluas 50 ribu hektar yang terletak di Arso VII ini memiliki masalah pembebasan lahan sejak tahun 1982. Masyarakat adat setempat mengklaim tanah itu direkayasa oleh kelompok lain.

"Ada pelepasan tanah adat tapi tidak dilakukan oleh ondoafi dan masyarakat pemilik hak ulayat. Itu sebabnya sekarang mereka tidak memproduksi maksimal karena ada pemalangan di perkebunan itu sehingga PTPN II tidak beroprasi dengan baik karena bermasalah dengan masyarakat," kata Wetipo.

Menurut Wempi, PTPN merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dan setidaknya harus ada solusi yang diberikan kepada rakyat pemilik hak ulayat. Paling tidak masyarakat diberi akses yang lebih besar.

 

"Kalau Tuhan berkenan proses ke depan berjalan, kita akan memfasilitasi untuk menyelesaikan ini supaya masyarakat juga berpenghasilan pasti. Itu masalahnya dan kita akan urai bersama," ujarnya.

Ketua Dewan Adat wilayah Keerom, Serfa Kuamis, menyampaikan pihaknya sangat prihatin dengan kondisi kebun yang saat ini macet dan berharap masalah ini dapat segera diselesaikan dengan masyarakat agar petani kelapa sawit dapat beroperasi kembali.

"Semua dokumen kami dari tahun 1982 itu kami sudah sampaikan ke pemerintah tapi sampai saat ini belum ada tindakan selanjutnya untuk penyelesaian. Sehingga masyarakat adat memalang dan akhirnya petani takut melakukan aktifitas mereka karena menyangkut hak ulayat. Pemerintah kalau menggunakan harus duduk dan cerita bersama kami di para-para adat. Kami harap pemerintah turun dan perbaiki pelepasan yang dibuat dengan sepihak itu," kata Serfa. (*)

loading...

Sebelumnya

Cawagub paslon nomor dua dilarang kunjungi RSUD Yowari 

Selanjutnya

Relawan JWW-HMS tidak kerja hanya di pilkada saja

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6122x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5721x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3823x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe