Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide
  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Status hukum internasional West Papua dikaji di USTJ
  • Minggu, 06 November 2016 — 16:16
  • 2971x views

Status hukum internasional West Papua dikaji di USTJ

“Saya berterima kasih kepada teman-teman KNPB karena membawa masalah ini dikaji secara ilmiah,” ujar Isak Rumbarar, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan USTJ, yang mengaku siap berhadapan dengan berbagai pihak yang mungkin tidak setuju atas berlangsungnya diskusi tersebut.
Para peserta dalam bedah Jurnal Melinda Janki, West Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional di aula USTJ, Sabtu (5/11/2016) – Jubi/Peter Lokon
Zely Ariane
zely.ariane@tabloidjubi.com
Editor :

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Tuduhan bahwa masyarakat Papua yang pro kemerdekaan sebagai separatis atau pelaku makar dibantah oleh Viktor Yeimo, Ketua KNPB. Menurut dia status kedaulatan Indonesia atas West Papua hasil Pepera 1969 adalah klaim politik bukan status hukum internasional.

Hal itu dikatakan dalam diskusi bedah Jurnal West Papua dan Hak Penentuan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional, yang di Aula USTJ Sabtu (5/11/2016). “West Papua adalah wilayah yang belum berpemerintahan sendiri, yakni wilayah koloni, karena pelaksanaan Pepera 1969 tidak sah karena menyalahi prosedur hukum internasional,’ ujarnya dalam diskusi tersebut.

Untuk itu, lanjutnya, perjuangan damai, jujur, bermartabat dan terbuka untuk menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui referendum yang final guna menentukan status baru West Papua, adalah hak politik bangsa Papua dan kewajiban negara-negara anggota PBB untuk mendukungnya.

Sementara Yason Ngelia, aktivis muda mewakili gerakan muda dan mahasiswa, justru menujukkan pesimismenya terhadap proses di Badan PBB untuk pengakuan status hukum West Papua.

“Palestina saja sudah mendapat dukungan lebih dari seratus negara, tetapi PBB tidak bisa bertindak bila negara besar (di DK PBB) bilang tidak, apalagi resolusi PBB itu tidak mengikat” tegasnya. Untuk itu Yason menekankan pritoritas perjuangan di dalam negeri yang lebih berbasis pengetahuan dengan pelibatan lebih banyak orang agar semakin berkapasitas.

“Rakyat Papua harus mempelajari semua yang dipelajari Indonesia. Pengetahuan itu penting untuk melawan propaganda buku-buku kolonial Indonesia. Jurnal ini penting karena dengan jelas menunjukkan dimana pelanggaran Indonesia dalam sejarah integrasi, mesti didiskusikan semakin luas,” kata dia.

Yeimo mengakui tantangan yang besar untuk mewujudkan hal tersebut. “(tetapi) Kita berada di jalur hukum yang benar, masalahnya adalah harus semakin banyak orang mengetahuinya dan semakin banyak negara mendukungnya, karena itu pembahasan akademik harus dilakukan,” ujarnya sambil mencontohkan upaya Proyek Politik Papua yang dilakukan Universitas Warwick Inggris.

Baca juga: FLJS ajak Inggris akhiri konflik politik di West Papua

Baca juga: Universitas Warwick, Inggris : Inilah Peluang Dan Tantangan Jika Papua Merdeka

Upaya KNPB membawa diskusi satus politik Papua ini ke ruang akademik mendapat sambutan hangat dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan USTJ, Isak Rumbarar dan Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey.

Ramandey memuji upaya diskusi tersebut sebagai upaya menyebarkan pengetahuan terhadap instrumen hukum internasional terkait status politik West Papua. “Jurnal ini sudah member informasi terhadap mekanisme penentuan nasib sendiri sesuai hukum internasional dan kecacatan Pepera,” ujarnya.

“Saya berterima kasih kepada teman-teman KNPB karena membawa masalah dikaji secara ilmiah,” ujar Isak Rumbarar yang mengaku siap berhadapan dengan berbagai pihak yang menggugar pelaksanaan diskusi itu karena dianggap sensitif. “Kalau tidak di kampus dimana lagi? Apa harus dibawah-bawah pohon? atau di jalan-jalan? Saya Wakil Rektor III siap bertanggung jawab dan justru berterima kasih kepada KNPB” tegasnya.

Diskusi tersebut dilakukan seiring penerbitan jurnal 40 halaman berbahasa Indonesia oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk publik di Papua. Jurnal ini ditulis oleh Melinda Janki, seorang pengacara internasional berbasis di London dan Guyana, serta salah seorang figur penting dibalik pembentukan International Lawyers for West Papua (ILWP) di London, Inggris.(*)

loading...

#

Sebelumnya

Kep. Solomon : Kami tak akan merespon pernyataan Indonesia

Selanjutnya

Kampung Yoboi jadi tempat pelaksanaan simulasi Pilkada Nasional

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga
Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : redaksionline@tabloidjubi.com

Copyright © 2016. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe