Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pasifik
  3. Kepulauan Solomon sepakati ubah sistem pemerintahan
  • Senin, 07 November 2016 — 12:24
  • 916x views

Kepulauan Solomon sepakati ubah sistem pemerintahan

Para pimpinan tingkat provinsi di Kepulauan Solomon telah sepakat untuk mengadopsi konstitusi federal dan mengubah sistem pemerintahan negara tersebut.
Gedung Parlemen Kepulauan Solomon. --RNZI
RNZI
Editor : Lina Nursanty

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Koror, Jubi – Para pimpinan tingkat provinsi di Kepulauan Solomon telah sepakat untuk mengadopsi konstitusi federal dan mengubah sistem pemerintahan negara tersebut.

Dalam sebuah pertemuan dengan perdana menteri Manasseh Sogavare, para pimpinan dari sembilan provinsi dan walikota Honiara telah menandatangani perjanjian untuk mulai mengadopsi sistem pemerintahan berbentuk federal.

Wacana perubahan konstitusi dan sistem pemerintahanan ini telah dikampanyekan oleh pemerintah Kepulauan Solomon hampir satu dekade terakhir. Namun, baru di masa pemerintahan Sogavare inilah semua pimpinan provinsi sepakat mengadopsi sistem federal yang telah dibahas sekian lama tersebut.

Berbicara seusai pertemuan itu, Sogavare menyatakan ia kini tengah berkonsultasi dengan para pimpinan dan pejabat tinggi di tingkat provinsi untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan selanjutnya.

Draf akhir konstitusi federal tersebut akan diserahkan kepada perdana menteri Sogavare pada Juni tahun depan.

Pihaknya telah menyebarkan keputusan terkait konstitusi tersebut kepada publik. Mereka kemudian sepakat menyebutnya sebagai Komunike Honiara yang untuk pertama kalinya ditandatangani oleh seluruh pemimpin provinsi dan pedana menteri. Komunike Honiara berisi tentang amandemen konstitusi bagian 61 yang mengatur tentang konstitusi bagi negara federal.

Kepulauan Solomon adalah negara berdaulat yang terdiri dari enam pulau besar dan lebih dari 900 pulau kecil di Oseania. Luas wilayahnya mencapai 28.400 kilometer persegi.

Sebelumnya, nama kepulauan ini adalah “the British Solomon Islands Protectorate”. Kepulauan Solomon berdaulat sejak tahun 1976 dan meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1978. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional hingga kini mereka kemudian menyepakati akan mengadopsi sistem federal.

Belum jelas bagaimana konsekuensi dari sistem federal yang akan mereka anut nantinya, terutama dalam soal kepemilikan tanah yang semula dimiliki monarki. (*)

loading...

Sebelumnya

Fiji tingkatkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia

Selanjutnya

Tidak ada makan siang gratis bagi pemilih di Samoa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe