Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Opini
  3. Kecurangan dan manipulasi mengancam integritas komisioner pemilu
  • Jumat, 06 April 2018 — 15:29
  • 4919x views

Kecurangan dan manipulasi mengancam integritas komisioner pemilu

Komisioner pemilu yang tidak berintegritas, profesional, dan netralitas sangat rentan, dan berpotensi melakukan kecurangan dan manipulasi dalam proses dan tahapan pilkada maupun pemilu legislatif 2019.
Ilustrasi mahar politik dalam pilkada – Jubi/kumparan/pixabay
Admin Jubi
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Oleh: Theodorus Kossay

Tribunnews.com dan Kompas.com (15/12/2017) secara serentak memuat dan membeberkan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang  pemberhentian 50 anggota KPU di Papua karena tidak berintegritas, tidak profesional dan tidak netral saat proses dan tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan. Sejak tahun 2012-2017, DKPP menerima 372 aduan laporan pelanggaran pemilu atau pelanggaran kode etik.

Laporan pelanggaran pemilu kepada DKPP dapat dilakukan oleh calon kepala daerah, calon legislatif (caleg) maupun partai politik atau organisasi masyarakat peduli pemilu demoratis, yang merasa dirugikan dalam proses dan tahapan pemilukada tahun 2012-2013 dan 2015-2017, maupun pemilu legislatif dan presiden wakil presiden tahun 2014.

Laporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu diamati tiga aspek yaitu integritas, profesionalitas dan netralitas (IPN). Artinya anggota (komisioner) pemilu tidak integritas, tidak professional dan tidak netral menyebabkan pemberhentian anggota KPU di kabupaten/kota di Provinsi Papua.

Kecurangan dan manipulasi dapat dilakukan hanya oleh penyelenggara yang tidak memiliki integritas, profesionalitas dan netralitas.

Berkaitan dengan pemberhentian 50 komisioner di atas, penulis menyampaikan sejumlah catatan kritis, pandangan (pendapat);

1. Anggota (komisioner) pemilu yang memiliki integritas, profesionalitas dan netralitas tidak mungkin melakukan kecurangan dan manipulasi dalam proses dan tahapan pemilukada yang sedang berlangsung. Komisioner yang macam begini harus diapresiasi dan diberi jempol karena memelihara demokrasi melalui pemilu;

2. Setiap anggota komisioner pemilu, sebagai manusia biasa, bisa saja melakukan manipulasi dan curang, karena  manipulasi dan kecurangan hanya bisa dilakukan oleh komisioner pemilu yang tidak memiliki integritas, tidak profesional dan tidak netral (indenpenden). Komisioner pemilu yang macam begini merusak demokrasi;

 3. Komisioner pemilu menurut pengamatan penulis belum dilakukan pembinaan (pelatihan) penguatan kapasitas untuk membentuk mentalitas, kepribadian dan karakternya, yang benar-benar prima integritas, sungguh profesional dan kuat netralitasnya;

 4. Intervensi partai politik atau calon kepala daerah tertentu terhadap komisioner pemilu bisa saja dilakukan karena dijanjikan atau diiming-imingi bahkan menerima finansial atau jabatan tertentu, sehingga menyebabkan komisioner pemilu tidak netral atau memihak dan tidak professional;

 5. Komisioner pemilu memiliki hubungan emosional dengan salah satu kandidat tertentu karena mungkin keluarga dekat, satu suku, kampung, daerah, agama/gereja, organisasi, dan satu komunitas;

 6. Komisioner pemilu memiliki harga diri, wibawa (martabat) sebagai seorang manusia yang berpribadi utuh di mata Tuhan, keluarga dan masyarakat sekitarnya, bisa saja dirusak, preseden menjadi buruk dan terhina, dipandang sebelah mata karena melakukan pelanggaran dan manipulasi dalam penyelenggaraan pemilu. Prilaku ini membuat kepercayaan publik hilang, moralitas rusak;

7. Komisioner pemilu memiliki hubungan yang tidak harmonis, benci (tidak bersahabat) dengan kandidat tertentu, apalagi kandidat tersebut adalah incumbent, maka dalam proses dan tahapan pemilukada sering tidak berjalan mulus/terhambat; poin kedua sampai ketujuh di atas bisa dipandang dan diasumsikan sebagai sumber konflik dan sering menjadi  penyebab konflik antarmasyarakat saat pemilukada berlangsung.

Tujuh poin yang dijelaskan di atas menjadi ancaman bagi anggota komisioner pemilu dalam tahapan pemilu yang berintegritas, profesional, netral, damai, jujur, adil dan demokratis, sehingga diimbau kepada semua komisioner pemilu agar hati-hati dan wajib hukumnya mengikuti semua peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu. Jangan melakukan tahapan pemilu di luar peraturan perundang-undangan penyelenggara pemilu.

Belajar dari pengalaman di atas, seperti kata “pengalaman adalah guru yang baik”, mengajarkan kita tentang hal yang baik dan buruk. Pengalaman yang baik dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan pengalaman yang buruk digantikan dan diperbaiki.

Pemberhentian 50 anggota komisioner pemilu kabupaten/kota di Papua adalah pengalaman buruk di masa silam dan segera diperbaiki.

Belajar dari pengalaman tersebut, perlu adanya pemahaman dan penyadaran anggota komisioner pemilu dengan dua faktor prilaku, yaitu perilaku antagonis dan protagonis.

Perilaku antagonis adalah seseorang yang berperan dengan pelaku yang merugikan, merusak, membuat orang jengkel, marah, dengki, benci, bahkan menimbulkan konflik pemilukada antarasuku atau kelompok.

Prilaku protagonis adalah seseorang yang berperan dengan prilaku positif, jujur, bernilai, benar yang menguntungkan, membuat orang lain senang, membahagiakan, menyejukkan, menghangatkan, menerapkan kedamaian dan keadilan dalam proses pemilukada. Agama juga mengajarkan, manusia yang selalu hidup menurut ajaran Tuhan (kebaikan, kejujuran dan kebenaran) dipastikan masuk surge, dan hidup menurut setan (mencuri, menghina, memusuhi, membunuh, merugikan, merusak) dipastikan masuk neraka. Prilaku protagonis ini familiar dengan ajaran Tuhan, sedang prilaku antagonis cenderung mengikuti prilaku setan.

Prilaku antagonis tergambar pada orang yang dapat melakukan kecurangan dan manipulasi dalam penyelenggara pemilu. Menurut Freud, kecurangan adalah tindakan ilegal yang dilakukan satu orang (kelompok) secara sengaja atau terencana yang menyebabkan orang/kelompok mendapat keuntungan dan merugikan orang/kelompok lain. Menurut Fraudulent Finantial Reporting, kecurangan adalah salah saji atau pengabaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan.

Sedangkan manipulasi adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan, atau pengaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai. Artinya kecurangan/manipulasi adalah suatu cara tindakan manusia, baik perorangan maupun kelompok untuk mendapatkan keuntungan, kepentingan dan kebutuhannya dengan cara tidak adil, tidak jujur, tidak benar dan dapat merugikan orang orang lain. Prilaku demikian harus ditolak karena merusak dan merugikan martabat (nilai-nilai) kemanusiaan, merusak demokrasi.

Prilaku protagonis tergambar pada orang yang memiliki integritas yang kokoh, profesionalitas yang andal dan netralitas yang kuat. Integritas adalah sikap yang teguh dalam mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi. Hal ini menjadi dasar yang kuat dan melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral. Kamus Oxford menghubungkan arti integritas dengan kepribadian seseorang yaitu jujur dan utuh. Namun Andreas Harefa dalam bukunya “Manusia Pembelajar” menjelaskan, integritas dapat diartikan menjadi tiga tindakan kunci (key action) yang dapat diamati (observable) yaitu: Pertama, menunjukkan kejujuran (demonstrate honesty), yaitu bekerja dengan orang lain secara jujur dan benar, menyajikan informasi secara lengkap dan akurat; Kedua, memenuhi komitmen (keeping commitment), yaitu melakukan apa yang telah dijanjikan, tidak membocorkan rahasia; Ketiga, berprilaku secara konsisten (behave consistently), yaitu menunjukkan tidak adanya kesenjangan antara kata dan perbuatan.

Banyak anggota KPU daerah rentan tdak integiras dan profesional sehingga KPU RI mengeluarkan surat edaran KPU RI tanggal 7 Maret 2018, nomor 265/PW.02.6-SD/05/KPU/III/2018, perihal tentang integritas dan profesionalisme jajaran KPU kabupaten/kota di seluruh Provinsi di Indonesia.

Dalam surat edaran ini terdapat empat poin penting terkait integritas dan profesionalitas yaitu:

1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tertib sesuai peraturan perundang-undangan;

2) bekerja secara profesional atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah adanya penyimpangan;

3) menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan kepentingan pribadi/golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan;

4) menghindari dan mencegah penyalagunaan wewenang atau kolusi dengan tujuan kepentingan pribadi atau golongan atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Profesionalisme adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, benar, jujur dan juga komitmen dari para anggota sebuah profesi (organisasi) untuk meningkatkan kemampuan seorang karyawan/staf (anggota penyelenggara pemilu). Profesional sendiri mempunyai arti yang luas dan mendalam, yaitu seorang yang terampil, andal, mapan dan sangat bertanggung jawab dalam menjalankan tugas (profesinya).

Dalam KBBI netralitas berarti keadaan dan sikap netral yaitu tidak memihak, bebas, tidak ikut, tidak membantu salah satu pihak, tidak menjadi satu bagian dari dua bagian, tidak menjadi satu tim dari dua tim, tidak menjadi tim sukses satu pasangan calon (paslon) dari dua atau tiga paslon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdiri kokoh, kuat pada pendiriannya. Memegang teguh pada aturan, salah tetap salah dan benar tetap benar sesuai aturan yang telah disepakati bersama. Maksudnya komisioner pemilu 2018-2023 harus memiliki integritas, profesionalisme dan netralitas sebagaimana dijelaskan di atas untuk melaksanakan tahapan pemilu dengan baik dan benar demokratis.

Jika semua komisioner pemilu menghindari kecurangan dan manipulasi tetapi mengedepankan, berjuang mempertahankan integritas, profesionalisme dan netralitas maka proses pemilu dapat berjalan damai dan demokratis, sehingga pemilu benar-benar pesta rakyat. Kecurangan dan manipulasi tentu tidak menjadi ancaman integritas, profesionalisme dan netralitas bagi penyelenggara pemilu.

Komisioner pemilu yang tidak berintegritas, profesional, dan netralitas sangat rentan, dan berpotensi melakukan kecurangan dan manipulasi dalam proses dan tahapan pilkada maupun pemilu legislatif 2019.

Sedianya tulisan ini menjadi pengetahuan yang mencerahkan pikiran masyarakat/publik, khususnya komisioner penyelenggara pemilu yang sedang menyelenggarakan pilkada 2017-2018 dan pemilu untuk periode 2018-2023. (*)

Penulis adalah aktivis penggiat sosial, antropolog dan penulis buku Pemilu Sistem Noken

loading...

Sebelumnya

Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi: Tantangan Pemimpin Baru Kabupaten Biak Numfor

Selanjutnya

Selamat jalan, kawan Heni Lani

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe