Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Otonomi
  3. Menteri Tjahjo pastikan tak ada pemekaran di Papua
  • Selasa, 10 April 2018 — 15:43
  • 713x views

Menteri Tjahjo pastikan tak ada pemekaran di Papua

Pemerintah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat memberi keterangan kepada wartawan - Jubi/Alex
Alexander Loen
Editor : Edi Faisol
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, memastikan tidak akan ada pemekaran di wilayah Papua. Ia menyebutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, sosial dan ekonomi.

"Pemekaran belum ada, kami ingin mengoptimalkan dulu program pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial," kata Tjahjo, kepada wartawan usai melantik Penjabat Gubernur Papua, di Jayapura, Selasa (10/4/2018).

Ia mengakui saat ini banyak daerah yang mengajukan daerah otonom baru (DOB) ke pusat, namun moratorium sampai saat ini masih berlaku. "Lebih baik kita memacu sektor kunci untuk peningkatan kemajuan masyarakatnya," ujar Tjahjo menambahkan.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Papua, Sendius Wonda menilai pemekaran wilayah hanya akan menambah permasalahan. Sebab sampai saat ini persoalan perbatasan antar kabupaten belum bisa diselesaikan dengan baik.

"Saat ini 29 kabupaten dan kota di Papua belum memiliki batas wilayah yang jelas, sehingga kerap menimbulkan permasalahan antar daerah satu dengan daerah lainnya," kata Wonda.

Dirinya mengakui masih kesulitan menyelesaikan masalah perbatasan. Sebab penyelesaian masalah itu harus ada niat baik dari masing-masing kepala daerah untuk membicarakan dan membuat kesepakatan.

"Jika tidak ada niat baik dari masing-masing kepala daerah untuk duduk bersama membicarakan dan memberikan kata sepakat atas batas pemerintahan, maka sulit terselesaikan," katanya.  (*)

loading...

Sebelumnya

Mendagri melantik Soedarmo menjadi penjabat gubernur Papua

Selanjutnya

Menteri Tjahjo bantah isu keberpihakan Pilkada Papua

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 8161x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3299x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2045x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe