Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Berita Papua
  3. Karut marut pengelolaan dana desa di Merauke
  • Rabu, 11 April 2018 — 02:51
  • 1166x views

Karut marut pengelolaan dana desa di Merauke

“Kami juga menemukan, pendamping tak berada di tengah masyarakat. Akibatnya, kepala kampung mencari tenaga teknis dari luar untuk bekerjasama sekaligus membuat perencanaan,” katanya.
Rapat pertemuan Pansus dana desa bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Merauke – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke tidak main-main saat menindaklanjuti keluhan masyarakat berkaitan dengan karut-marutnya pengelolaan dana desa di ratusan kampung.

Setelah membentuk panitia khusus (Pansus) dana desa yang diketuai Heribertus Silubun, akhirnya beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke dihadirkan dalam pertemuan Selasa 10 April 2018.

Pejabat yang hadir itu anatar lain Kepala Badan Pemerintahan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat setempat, Keliopas Ndiken bersama sejumlah kepala bidangnya serta Kepala Inspektorat Kabupaten Merauke, Irianto Sabar Gatang.

“Kami tidak ingin mencari kesalahan pejabat dalam pertemuan ini. Tetapi perlu ada penjelasan detail dari dinas terkait, karena banyak laporan  masyarakat kalau pengelolaan dana desa yang nilainya  mencapai miliaran rupiah untuk setiap kampung, tidak dimanfaatkan tepat sasaran,” ujar seorang anggota pansus, Hilarius Ulukyanan.

Menurut Ulukyanan, dari laporan masyarakat, pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara transparan. Kepala kampung bersama aparatnya, mengurus dan membuat program sendiri.

Padahal, lanjut dia, perlunya kesepakatan bersama, agar pembangunan di kampung, dapat berjalan dengan baik.

David Tuwok, seorang kepala bidang di Badan Pemerintahan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Merauke mengatakan selama ini pihaknya tak pernah melngintervensi penggunaan dana desa di setiap kampung.

Namun demikian, lanjut Tuwok, ia selalu mengingatkan kepala kampung bersama aparatnya, agar membuat laporan pertanggungjawaban secara jelas. Sehingga dana tahap berikutnya, dapat dicairkan.

“Kami tak akan mencairkan dana kalau laporan pertanggungjawaban, tak dibuat,” katanya.

Dia juga menegaskan, dalam setiap kesempatan, para kepala kampung diingatkan membuat musyawarah bersama masyarakat. Sehingga program yang dilaksanakan, sesuai kebutuhan di kampung.

Saling ‘Sikut-sikutan’

Kepala Inspektorat Kabupaten Merauke, Irianto Sabar Gatang mengatakan, dari hasil penelusuran di kampung-kampung, ditemukan beberapa persoalan. Misalnya, penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja kampung (APBK), RKPK maupun RPD, tak sesuai kebutuhan masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah hubungan antara kepala kampung bersama Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) tak harmonis. Mereka saling menjaga jarak.

Bahkan, lanjut dia, antara kepala kampung dengan sekretarisnya juga saling ‘sikut’sikutan.’ Akibatnya, pengelolaan dana di kampung, tak berjalan maksimal. Itu karena baik kepala kampung bersama aparatnya tak harmonis, belum lagi dengan Bamuskam.

“Berulang kami saya meminta para kepala kampung  dan aparatnya serta Bamuskam agar membangun kekompakan. Sehingga pengelolaan dana di kampung, dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Permasalahan lain yang terjadi adalah kepala kampung bersama sekelompok orang, membuat perencanaan sendiri untuk melaksanakan sejumlah kegiatan. Padahal, dana desa yang dikelola nilainya di atas Rp 1 miliar.

“Kami juga menemukan, pendamping tak berada di tengah masyarakat. Akibatnya, kepala kampung mencari tenaga teknis dari luar untuk bekerjasama sekaligus membuat perencanaan,” katanya.

Hanya saja, kata dia, perencanaan yang dibuat, hanya mewakili kelompok tertentu. Sementara masyarakat diabaikan begitu saja.

“Jadi, kehadiran tenaga teknis, tak memberikan manfaat bagi masyarakat. Justru bersangkutan menarik ulur laporan pertanggungjawaban. Sehingga terkadang terlambat diserahkan ke pemerintah,” tegas dia.

Dikatakan, terhitung mulai tahun ini, keberadaan tenaga teknis yang diminta kepala kampung, tidak melaksanakan tugasnya lagi. Itu sudah menjadi komitmen pemerintah setempat.

Ketua Pansus Dana Desa, Heribertus Silubun mengatakan, ada beberapa butir kesepakatan yang telah dibuat sekaligus harus dijalankan. Pertama, pengelolaan dana harus melibatkan masyarakat. Tidak lagi kepala kampung bersama kelompoknya membuat perencanaan sendiri.

Kedua, untuk kepala kampung bersama sekretarisnya yang tidak harmonis, agar dicarikan solusi. Dimana, sekretaris yang nota bene berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), dipindahkan ke distrik. Nantinya kepala kampung memilih sekretaris sendiri.

Ketiga, legitimasi Bamuskam harus diberikan dalam bentuk Surat Keputusan (SK). Sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan dana di setiap kampung.

Pansus juga meminta pendamping yang ditempatkan, agar kembali ke tempat tugasnya. Sehingga dapat membantu membuat laporan pertanggungjawaban sekaligus mengontrol pengelolaan dana desa. (*)

loading...

Sebelumnya

Masyarakat di Selatan Papua dekat dengan alam (3)

Selanjutnya

Pasar Sanggeng Manokwari ludes terbakar

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe