Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Pilkada Papua
  3. DPRP dan MRP bisa perjuangkan calon bupati OAP
  • Rabu, 11 April 2018 — 16:17
  • 953x views

DPRP dan MRP bisa perjuangkan calon bupati OAP

Belum adanya aturan hukum ini menjadi celah untuk siapa saja berhak mencalonkan diri sebagai bupati (wali kota) di Papua.
Ilustrasi Kantor MRP – Jubi/Dok.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Hiskia C.H Sapioper mengatakan, secara kewenangan lembaga, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dapat memperjuangkan agar produk hukum yang mengatur calon bupati dan wakil bupati (calon wali kota/wakil wali kota) di Papua harus orang asli Papua (OAP).

Ia mengatakan, hingga kini belum ada produk hukum yang mengatur hal itu. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua hanya mengatur calon gubernur dan wakil gubernur harus asli Papua.

Belum adanya aturan hukum ini menjadi celah untuk siapa saja berhak mencalonkan diri sebagai bupati (wali kota) di Papua.

"Itu memang terkait hirarki undang-undang. Namun saya pikir DPR Papua MRP dapat dapat memperjuangkan ini," kata Sapioper kepada Jubi, Rabu (11/4/2018).

Menurutnya, salah satu langkah yang dapat ditempuh dengan mengajukan revisi pasal yang mengatur terkait calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam UU Otsus Papua kepada pemerintah pusat.

Katanya, hal itu memungkinkan dilakukan, selama ini tidak bertentangan atau tetap mengacu pada aturan hukum lain yang lebih tinggi. Kalau merevisi pasal dalam UU Otsus sulit dilakukan, DPR Papua dan MRP dapat merumuskan bersama peraturan daerah khusus (perdasus) yang mengatur hal itu.

"Saya pikir ada peluang mendorong itu dan menggunakan itu, yang penting tidak menyalahi aturan yang ada. Kalau belum ada pasal dalam UU Otsus atau produk hukum yang mengatur itu, berarti untuk calon bupati (wali kota) di Papua, tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku umum," ujarnya.

Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, selama ini pihaknya tidak dapat berbuat banyak termasuk dalam mengeluarkan produk hukum lantaran lembaga yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan hal legislasi dan budgeting, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 64 tahun 2008 tentang MRP.

Pasal dalam PP ini disebut menyandera kinerja MRP. Akibat PP itu, lembaga kultur orang asli Papua tersebut tidak dapat melaksanakan berbagai program kerja.

"Ada pasal terkait hak legislasi dan budgeting dalam aturan itu yang janggal. Tidak mendukung kinerja MRP," kata Murib sehari sebelumnya.

Menurutnya, jika kondisi ini terus berlanjut, cita-cita luhur dalam UU Otsus Papua tidak akan terwujud dan MRP hanya seperti singa yang tidak bertaring. Hanya menjadi lembaga stempel yang menstempel keputusan lembaga lain misalnya DPR Papua dan Pemprov Papua.

Karena tidak memiliki hak legislasi, MRP lanjut dia, hanya berkewenangan memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap usulan kebijakan yang diajukan ekskutif dan legislatif, termasuk dalam pembuatan rancangan peraturan daerah khusus (raperdasus).

"MRP tidak memiliki hak mutlak mengubah isi atau pasal dalam rancangan peraturan yang diajukan eksekutif dan legislatif. Kalau pun kami memberi pertimbangan untuk pasal tertentu atau hal tertentu, tidak diakomodir. Makanya hak legislasi MRP penting untuk memperkuat regulasi ke depan,” ujarnya.

loading...

Sebelumnya

Akademisi: Pilkada tak langsung, demokrasi zaman Orba

Selanjutnya

KPU Papua: Calon tunggal berpotensi rawan konflik

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe