Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Nasional & Internasional
  3. Meski harus urus persyaratan berbelit, akhirnya sertifikat tanah di tangan
  • Rabu, 11 April 2018 — 19:37
  • 1040x views

Meski harus urus persyaratan berbelit, akhirnya sertifikat tanah di tangan

“Kita bersyukur atas pemerintahan Bapak Jokowi yang begitu baik dan memperhatikan keluhan kita selama ini. Sekalipun sebagai masyarakat asli tetapi hak hukum atas tanah berupa sertifikat harus kita miliki. Sebelumnya, untuk mengurus sertifikat ini sangat susah dan melewati proses yang panjang,” jelasnya.
Pembagian sertifikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Jayapura di halaman Kantor DPR Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Sejumlah masyarakat penerima sertifikat tanah secara cuma-cuma melalui program nasional mengaku sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dan juga pemerintah daerah yang telah menfasilitasi pemberian sertifikat tersebut, walaupun dalam proses penerimaannya cukup lama dan dengan pengurusan persyaratan yang berbelit-belit.

Hal ini disampaikan Daniel Yoangsu, salah satu penerima sertifikat dari Distrik Kaureh di Kabupaten Jayapura, usai menerima serifikat tanah miliknya yang dibagikan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, Rabu (11/4/2018).

“Kita bersyukur atas pemerintahan Bapak Jokowi yang begitu baik dan memperhatikan keluhan kita selama ini. Sekalipun sebagai masyarakat asli tetapi hak hukum atas tanah berupa sertifikat harus kita miliki. Sebelumnya, untuk mengurus sertifikat ini sangat susah dan melewati proses yang panjang,” jelasnya.

Daniel mengaku sertifikat yang dimilikinya ini dengan luas tanah 40x40 meter adalah lahan pekarangan yang telah berdiri sebuah rumah sebagai tempat tinggal keluarganya. Tanah tersebut peninggalan orang tuanya yang telah lama meninggal.

“Memang lahan dan tanah kami ini dekat dengan perkebunan sawit milik perusahaan. Dulunya saya dan keluarga tidak merasa apa-apa ketika belum ada aktivitas perusahaan. Tetapi saat ini situasi itu jadi berubah dengan pengembangan wilayah oleh pihak perusahaan. Oleh sebab itu sertifikat ini akan menjadi jaminan dan hak hukum atas tanah kami,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan Solfince Hikinda, penerima sertifikat tanah dari Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur.

“Tanah kami memang tidak terlalu luas, hanya 50x30 meter. Tetapi lokasinya dekat dengan jalan raya yang menghubungkan Kota Jayapura dan Arso IV Kabupaten Keerom. Kami antisipasi saja kalau ke depan ada pelebaran jalan raya lintas wilayah maka sertifikat ini akan jadi dasar kami untuk beradu argumen dengan siapa saja,” ujar ibu yang juga sebagai penerima hadiah sepeda dari Jokowi saat menjawab nama tujuh pulau di Indonesia. (*)

loading...

Sebelumnya

Persoalan sengketa tanah terjadi di seluruh Indonesia

Selanjutnya

Mahasiswa Papua di Australia minta pembebasan warga kampung Waa

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6139x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5732x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3841x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe