Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Pro-kontra lelang jabatan kepala sekolah di Merauke
  • Jumat, 13 April 2018 — 03:17
  • 1188x views

Pro-kontra lelang jabatan kepala sekolah di Merauke

“Ya, kalau jabatan kepsek dalam kota maupun daerah pinggiran, sebaiknya dilelang dan saya memberikan dukungan penuh. Namun, harus dilihat guru yang memiliki kapasitas,” pintanya.
Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu – Jubi/Frans L Kobun
Ans K
Editor : Angela Flassy

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

DINAS Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke telah merancang dan mengagendakan untuk  melelang jabatan para kepala sekolah baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah Pertama (SMP).

Munculnya rencana lelang jabatan tersebut, mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidang masalah pendidikan, Moses Kaibu.

Bagi Moses, lelang jabatan kepsek harusnya tidak berlaku untuk semua SD maupun SMP yang tersebar di kampung maupun distrik dalam wilayah Kabupaten Merauke.

“Kalau ingin jabatan kepala sekolah dilelang, itu berlaku hanya bagi sekolah dalam wilayah kota dan pinggiran. Sedangkan di daerah pedalaman, tak perlu melalui proses lelang jabatan,” pinta Moses saat ditemui Jubi Kamis 12 April 2018.

Dikatakan, khusus sekolah-sekolah di daerah pedalaman seperti Distrik Kimaan, Tabonji, Waan, Ilwayab, Ngguti, Muting dan beberapa distrik dan kampung terjauh lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Felix Liem Gebze mengambil kebijakan sendiri.

Moses meminta kepala dinas memanggil guru yang dianggap layak dan pantas mengabdi di kampung. Artinya, selama ini, guru bersangkutan  memiliki kapasitas serta betah untuk mengabdikan diri bersama anak didik maupun masyarakat di kampung.

“Saya kira mudah saja, kepala dinas memanggil guru yang dianggap layak, lalu disampaikan akan menjadi kepala sekolah di salah satu kampung di daerah pedalaman. Keputusan tersebut diambil, setelah melihat loyalitas dan dedikasi serta kemampuan guru bersangkutan,” ujarnya.

Intinya, jelas Moses, kepsek yang ditempatkan di daerah pedalaman, bisa juga bekerjasama dengan masyarakat membangun kampung. “Kenapa demikian, karena banyak pengalaman saya temukan di kampung. Masyarakat sangat mendengar kepala sekolah ketika ada kegiatan dilaksanakan,” tuturnya.

Dia juga mengharapkan kepsek yang bertugas di pedalaman, memiliki semangat sendiri. Tidak karena unsur pemaksaan. Karena jika ada pemaksaan, dapat dipastikan bersangkutan tak akan pernah betah tinggal di kampung melaksanakan tugas,” katanya.

“Ya, kalau jabatan kepsek dalam kota maupun daerah pinggiran, sebaiknya dilelang dan saya memberikan dukungan penuh. Namun, harus dilihat guru yang memiliki kapasitas,” pintanya.

Hal serupa disampaikan anggota dewan lain, Tarsisius Awi. Menurutnya, silakan saja dinas pendidikan melelang jabatan kepsek. Namun, harus melihat track record  guru bersangkutan. Artinya, setelah dilantik, kepsek harus betah tinggal di kampung dan melaksanakan tugas.

 “Kita jujur saja, selama ini banyak kepala sekolah dilantik. Namun setelah pelantikan, yang bersangkutan jarang melaksanakan tugasnya di kampung,” ujar dia.

 “Saya dukung lelang jabatan, namun harus secara profesional. Tidak karena adanya kepentingan terselubung dibangun,” pintanya lagi.

Diapun berharap  proses seleksi dilaksanakan secara transparan. “Saya yakin pasti banyak guru mengikuti seleksi, namun harus mengacu juga dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan,” katanya.

Dia meminta, guru yang tak pernah mengabdikan diri di kampung, agar tak diikutsertakan mengikuti proses seleksi. 

Kepangkatan tak jadi skala prioritas

Secara terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Felix Liem Gebze menegaskan, kepangkatan tidak menjadi skala prioritas bagi seorang guru untuk menempati jabatan sebagai kepala sekolah.

“Kami ingin melihat kesungguhan dari calon kepala sekolah mengabdikan diri di kampung-kampung,”katanya.

Sesuai instruksi Bupati Merauke, Frederikus Gebze, satu sekolah akan diberikan kesempatan kepada tiga guru untuk mengikuti proses lelang jabatan.

Ditanya kriteria penilaian, Liem Gebze mengaku, selain administrasi, juga kedisiplinan yang diutamakan. “Kalau guru tak pernah berada di tempat tugas lalu mengikuti proses seleksi, dipastikan tak akan diakomodir,” tegasnya.

Ditambahkan, mereka yang mendaftar sudah sangat banyak. Hanya untuk Distrik Waan serta Kimaam, belum mengikuti seleksi. Karena masih berada di tempat tugas untuk persiapan pelaksanaan ujian nasional.

 “Proses lelang jabatan, akan kita laksanakan setelah pelaksanaan ujian selesai berlangsung. Untuk sementara sekarang tidak. Karena para guru masih konsentrasi menyiapkan anak didik mengikuti ujian akhir,” katanya.

Disinggung lagi apakah kepala sekolah yang telah menjabat selama ini masih diberikan kesempatan mengikuti lelang jabatan, Liem Gebze mengaku, mereka diberikan ruang seluas-luasnya. (*)

loading...

Sebelumnya

Bahasa Jepang di sekolah Papua

Selanjutnya

Pasang surut penjualan noken

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe