Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Polhukam
  3. Komnas HAM: Isu ekosob akan lebih menarik perhatian PBB
  • Sabtu, 14 April 2018 — 19:58
  • 772x views

Komnas HAM: Isu ekosob akan lebih menarik perhatian PBB

"Dalam konteks keprihatinan, isu ekosob. Kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan lebih cenderung menarik perhatian PBB ketimbang isu HAM terkait kekerasan," kata Ramandey kepada Jubi, Sabtu (14/4/2018).
Demo di kantor DPR Papua beberapa waktu lalu mendesak pemerintah menuntaskan masalah HAM di Papua - Jubi/Arjuna.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi -  Kepala perwakilan kantor Komnas HAM di Papua, Frits Ramandey mengatakan, isu HAM Papua tidak hanya sebatas kekerasan, namun juga ada isu ekonomi, sosial, budaya (ekosob) dan politik.

Katanya, isu ekosob ini lebih menarik dibanding isu HAM yang berkaitan dengan kekerasan.

"Dalam konteks keprihatinan, isu ekosob. Kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan lebih cenderung menarik perhatian PBB ketimbang isu HAM terkait kekerasan," kata Ramandey kepada Jubi, Sabtu (14/4/2018).

Menurutnya, jika isu HAM terkait kekerasan, relatif dapat dikonversikan menjadi isu kriminal, dan isu kejahatan lain. Tapi kalau isu ekosob, menggambarkan kelemahan, kegagalan dan kelalaian pemerintah dan itu perlu ada intervensi.

Terkait kunjungan utusan PBB ke Indonesia selama ini kata dia, juga ingin memastikan berbagai laporan, baik yang disampaikan oleh Komnas HAM, lembaga yang bermitra langsung di daerah, dan NGO yang sering diberi kesempatan menyampaikan laporan pembanding dalam mekanisme dewan HAM PBB.

“PBB wajib memastikan itu, melakukan upaya terintegrasi," ujarnya. 

Pelapor khusus PBB untuk hak atas pangan, Hilal Elver kini sejak 9 April 2018 hingga 18 April 2018 akan berada di Indonesia. 

Saat bertemu Hilal Elver, 9 April 2018, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan Pemerintah Indonesia tidak mau didikte oleh Uni Eropa, karena Indonesia memiliki standar sendiri dalam industri pertanian.

Ia meminta PBB bertindak sehubungan dengan kampanye hitam oleh negara-negara anggota Uni Eropa terkait perkebunan sawit di Indonesia. 

PBB diharapkan tidak hanya melihat dari sisi penggundulan hutan, juga melihat dari sisi kesejahteraan masyarakat. 

Pada 10 April 2018, Hilal Elver berkunjung ke kantor Komnas HAM RI untuk berdialog guna mengetahui gambaran pemenuhan hak atas pangan di Indonesia. 

Wakil Ketua Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, pada aspek aksesibilitas, pihaknya menyoroti kasus gizi buruk dan meningalnya anak di Kabupaten Asmat, Papua sejak September 2017.

“Komnas HAM memandang kasus itu terjadi akibat berbagai faktor. Mulai dari buruknya fasilitas kesehatan, budaya masyarakat, hingga buruknya sanitasi,” kata Sandrayati Moniaga.

Menurutnya, dari sisi ketersediaan pangan, produksi pangan yang stagnan, kecilnya kepemilikan lahan petani, luasnya konversi lahan dan pertumbuhan penduduk. (*) 

loading...

Sebelumnya

Tiga Kabupaten di Papua belum punya BPBD

Selanjutnya

Ramandey: Terkait Papua, secara tak langsung PBB intervensi Indonesia

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer
Lembar Olahraga |— Minggu, 22 April 2018 WP | 8156x views
Berita Papua |— Jumat, 20 April 2018 WP | 3298x views
Pasifik |— Senin, 23 April 2018 WP | 2045x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe