Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Ekonomi
  3. Mamoyao: Saya berharap presiden bantu Papua tagih utang Freeport
  • Sabtu, 14 April 2018 — 20:40
  • 1739x views

Mamoyao: Saya berharap presiden bantu Papua tagih utang Freeport

"Kedatangan Presiden Jokowi ke Papua 11-12 April 2018 mestinya dimanfaatkan Pemprov Papua meminta bantuan beliau menagih utang Freeport," kata Mathea kepada Jubi, Sabtu (14/4/2018).
Ilustrasi tambang Freeport - Jubi/IST.
Arjuna Pademme
Editor : Edho Sinaga

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi - Salah seorang tokoh perempuan Suku Kamoro, satu diantara suku asli di Mimika, Papua yang wilayahnya menjadi korban pembuangan limbah PT Freeport, Mathea Mamoyao berharap, Presiden Jokowi membantu Papua menagih utang pajak air permukaan (PAP) kepada Freeport senilai Rp5,3 triliun.

"Kedatangan Presiden Jokowi ke Papua 11-12 April 2018 mestinya dimanfaatkan Pemprov Papua meminta bantuan beliau menagih utang Freeport," kata Mathea kepada Jubi, Sabtu (14/4/2018).

Katanya, Pengadilan Pajak Jakarta telah menolak gugatan PT Freeport terhadap Pemprov Papua, terkait PAP, 2016 lalu. Namun hingga kini tambang emas dan tembaga tersebut tak kunjung memenuhi kewajibannya.

Ia khawatir jika kondisi ini dibiarkan, Freeport tidak akan pernah merealisasikan kewajibannya kepada Pemprov Papua. Bahkan tidak mungkin, kondisi ini akan dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingannya.

"Ya kalau tidak hanya menunggu, akan muncul pertanyaan ada apa? Tidak menutup kemungkinan ada indikasi, ada pihak bermain," ucapnya.

Menurut Sekretaris Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu, kini Papua butuh dana yang cukup besar karena provinsi di ujung timur Indonesia itu, sedang mempersiapkan infrastruktur untuk melaksanakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, 2020 mendatang.

Pakar hukum tata negara, Mahfud MD dalam diskusi yang disiarkan langsung salah satu stasiun televisi swasta di Jakarta, belum lama ini mengatakan, Freeport sulit digoyahkan bahkan oleh pemerintah sekalipun lantaran ada berbagai poin yang menjadi acuan dalam dokumen kontrak karya (KK) antara pemerintah masa lalu dengan perusahaan asal Amerika itu.

Ia mengatakan, meski undang-undang (UU) yang menjadi dasar kontrak karya dicabut atau tidak berlaku lagi, tidak akan berdampak pada Freeport, karena ada poin dalam KK yang menyatakan, meski undang-undang itu dicabut, tidak berlaku bagi Freeport.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut, ini merupakan kejahatan jabatan masa lalu. Pemerintah kini tersandera oleh kejahatan masa lalu. 

"Ini yang banyak orang tidak tahu. Saya punya dokumennya," kata Mahfud MD ketika itu. 

Katanya, siapa pun presiden Indonesia, tidak akan bisa merebut Freeport. Jika pemerintah memaksa mengambil alih, akan berurusan dengan peradilan internasional atau bisa dilaksanakan invasi sepihak. (*)

loading...

Sebelumnya

Batu permata seharga Rp5 Miliar untuk Jokowi dari mama-mama Papua

Selanjutnya

Kabel Telkom putus berdampak ke berbagai bidang

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe