Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Koran Jubi
  3. Lembaga adat mengurus manusia, bukan tanah
  • Senin, 16 April 2018 — 03:49
  • 889x views

Lembaga adat mengurus manusia, bukan tanah

“Sebab Dewan Adat atau LMA merupakan representasi dari masyarakat adat, yakni suku, jadi mereka urus manusianya, bukan tanahnya apalagi LMA abal-abal,” katanya
Pengurus Suku Besar Wate dan Dewan Adat Papua wilayah Nabire di kediaman kepala Suku Wate. Sabtu (14/4/2018) – Jubi/Titus Ruban
Titus Ruban
Editor : Angela Flassy
LipSus
Features |
Senin, 23 April 2018 | 13:37 WP
Features |
Selasa, 17 April 2018 | 13:24 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

SEBUAH baliho besar berdiri di lahan kosong, samping lokasi yang akan di bangun stadion olahraga Nabire, tepatnya di jalan Jayanti. Baliho itu bertuliskan “Tanah ini Milik Adat atas dasar UU PA Tahun 1960.” Lima orang menandatangi baliho tersebut. Mereka mengatasnamakan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) bentukan pemerintah beberapa waktu lalu.

Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Nabire, Herman Sayori mengatakan tanah bukan milik dewan adat atau lembaga adat, sebab lembaga adat mengurus manusia atau masyarakat adat. Sehingga lokasi tersebut milik dan menjadi urusan Suku Besar Wate yang memilikinya secara bersama (komunal).

“Jadi tidak benar bila ada yang mengkalim dengan mengatas namakan LMA. Tanah sisa harus dikembalikan status kepada pemilik masyarakat adat. Untuk itu siapa pun dia, harus menghormati tatanan adat yang sudah ada,” tegasnya di Nabire, Jumat (13/4/2018).

Menurut Sayori, stadion yang hendak dibangun adalah program pemerintah. Pemerintah telah membayar tanah tersebut, sehingga sudah menjadi milik pemerintah. Sedangkan sisa tanah yang terpisah di pinggir area stadion adalah milik suku Wate.

“Lembaga adat ini adalah lembaga publik yang melayani masyarakat adat. Sebab itu tidak boleh terjadi kelembagaan - kelembagaan adat apalagi lembaga adat yang tidak jelas dari pinggir jalanan menguasai tanah komunal milik masyarakat,” katanya.

Hal itu kata Sayori, akan merugikan hak masyarakat adat, sehingga, terkait klaim tanah sisa di stadion oleh oknum yang mengatasnamakan LMA, tim gabungan masyarakat adat dipimpin oleh kepala Suku Wate sudah meninjau lokasi.

“Dan benar ada baliho yang terpampang di sana. Itu tidak tahu dari lembaga mana yang lakukan. Sebab lembaga - lembaga adat liar seperti ini yang akan menimbulkan potensi konflik yang membahayakan masyarakat adat,” katanya.

Masyarakat adat Nabire mengakui tiga tiga unsur penting yang merupakan pilar utama dalam kelembagaan adat, yakni Dewan Adat, Badan Musyawarah Adat (BMA) dan Lembaga Musyawarah Adat (LMA).  

Secara spesifik mengenai persoalan tanah di Nabire, yang utama adalah kepala suku, seperti enam pemilik hak ulayat yang memiliki Nabire. Enam suku ini, terhitung mulai dari Wapoga sampai di Tanjung Ayomi atau masuk di Wilayah Goni Teluk Umar merupakan wilayah adat.

“Hak kepemilikan tanah tertinggi adalah hak ulayat suku. Harus bijaksana dan diatur baik, agar tidak salah untuk mengatur, tidak mengambang, dan tidak jelas. Maka tidak dibenarkan membuka peluang kepada mereka yang tidak memiliki hak untuk masuk mengintervensi hak-hak masyarakat adat itu sendiri,” katanya.

Untuk itu dalam waktu dekat kata Sayori, Suku Wate dan Dewan Adat Papua Wilayah Nabire akan membuka ruang pertemuan yakni musyawarah untuk menyelesaikan sengketa.

“Ini serius sehingga akan ada pertemun untuk menyelesaikan agar martabat Suku Wate tidak dilecehkan,” ujarnya.

Ketua Dewan Suku Wate, Daniel Mandiwa mengatakan dirinya tidak bisa menegur orang lain, tetapi dia bisa menegur kepala sukunya.

“Saya akan tegur kepala suku agar tanah di seputar stadion itu jangan diganggu. Saya minta tanah sisa jangan jual lagi, biarkan sisa tanah itu untuk anak cucu kita,” katanya.

Menurut Mandiwa, alangkah bagusnya bila kepala suku mengundang pihak yang memasang baliho tersebut tersebut untuk duduk bersama dan menyeselaikan persoalan itu.

Kepala Sub Suku Wate Kampung Oyehe (Nabire Kota), Johan Wanaha mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil saudara - saudaranya yang selalu melakukan pemalangan, atas nama Suku Wate atau lembaga tertentu yang tidak tahu ujung pangkalnya. 

“Sebab Dewan Adat atau LMA merupakan representasi dari masyarakat adat, yakni suku, jadi mereka urus manusianya, bukan tanahnya apalagi LMA abal-abal,” katanya.(*)

loading...

Sebelumnya

Pasang surut penjualan noken

Selanjutnya

UN lancar di tengah sarana minim di Yahukimo

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Populer

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe