Facebook Twitter Google+ RSS RSS
Show/Hide

  1. Home
  2. Jayapura Membangun
  3. Adat harus ‘menjemput’ program nasional penerbitan sertifikat tanah 
  • Selasa, 17 April 2018 — 06:50
  • 595x views

Adat harus ‘menjemput’ program nasional penerbitan sertifikat tanah 

"Kita harus bisa membedakan mana hutan yang disebut sebagai hak ulayat yang dikelola secara endemik masyarakat lokal dan hutan sekunder yang sama sekali tak bertuan. Undang-undang dasar menegaskan tanah, hutan, dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyatnya," ujar Yoku, saat ditemui di Sentani, Selasa (17/4/2018).
Pembagian sertifikat tanah yang dibagikan secara simbolis oleh Presiden Jokowi kepada masyarakat belum lama ini - Jubi/Engel Wally
Engelbert Wally
Editor : Dewi Wulandari
LipSus
Features |
Kamis, 20 September 2018 | 09:41 WP
Features |
Rabu, 19 September 2018 | 16:08 WP
Features |
Selasa, 18 September 2018 | 07:24 WP
Features |
Senin, 17 September 2018 | 19:13 WP

PERHATIAN!!!

Penggunaan sebagian atau seluruh materi dalam portal berita ini tanpa seijin redaksi tabloidjubi.com akan dilaporkan kepada pihak berwenang sebagai tindakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang HAK CIPTA dan/atau UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi - Ribuan sertifikat tanah yang dibagikan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu kepada masyarakat di beberapa daerah di Papua dinilai sangat luar biasa. Melalui program nasional tersebut masyarakat bisa mendapatkan sertifikat sebagai legalitasa atas kepemilikan tanahnya secara cuma-cuma alias gratis tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. 

Pengamat ekonomi di Kabupaten Jayapura, Hengky Yoku, mengatakan masyarakat adat harus memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. 

Menurutnya, dikotomi di masyarakat adat tidak akan berlaku. Sebutan hak ulayat atas tanah dan hutan yang ada di muka bumi ini tidak ada lagi. 

"Kita harus bisa membedakan mana hutan yang disebut sebagai hak ulayat yang dikelola secara endemik masyarakat lokal dan hutan sekunder yang sama sekali tak bertuan. Undang-undang dasar menegaskan tanah, hutan, dan air dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyatnya," ujar Yoku, saat ditemui di Sentani, Selasa (17/4/2018).

Dikatakan, peluang yang diberikan Pemerintah Pusat melalui program penerbitan sertifikat tanah bagi seluruh masyarakat Indonesia harus dijemput dengan baik. 

“Dengan sertifikasi lahan tanah yang kita punya maka sudah jelas hak atas perputaran ekonomi serta pengelolaannya dilakukan atas dasar hukum yang kuat karena ada legalitas kepemilikan," jelasnya. 

Sebelumnya, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi terkait program naasional ini kepada masyarakat adat. 

"Karena bagi pemerintah daerah hal ini sangat penting bagi masyarakat kita, maka jauh-jauh hari sudah ada sosialisasi kepada masyarakat adat tentang program nasional ini, salah satunya kepemilikan sertifikat tanah secara gratis," jelas Bupati.  (*)

loading...

Sebelumnya

Sagu, dari sumber pangan menjadi sumber ekonomi

Selanjutnya

Wings Air delay dua hari, 72 penumpang dihotelkan

Komen Saya

Laporan Warga

Simak Juga

Terkini

Populer
Polhukam |— Jumat, 21 September 2018 WP | 6151x views
Koran Jubi |— Senin, 17 September 2018 WP | 5737x views
Polhukam |— Kamis, 20 September 2018 WP | 3865x views

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Jl. Sakura Gg Jati I No A5, Perumnas II Waena Jayapura - Papua (99351)
Telp: 0967 - 574209
Fax : 0967 - 574216
Email : [email protected]

Copyright © 2013. All rights Reserved PT Jujur Bicara Papua

Search Engine Submission - AddMe